Pilkada Malaka Terancam Molor

Zona Line News- ATAMBUA- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Malaka yang digelar serentak tanggal 16 Desember 2015 bisa terancam ditunda atau molor. Pasalnya, sampai saat ini, belum ada tanda-tanda soal kepastian siapa penyelenggara pilkada di daerah itu. Selain itu, satuan kerja (satker) yang mendukung keseluruhan proses penyelenggaraan pilkada di Malaka pun belum terbentuk.

Surat Suara

Surat Suara

Sementara KPU Belu, sejauh ini belum mendapatkan keterangan tertulis dari KPU Pusat, apakah penyelenggara di Malaka kewenangan kabupaten induk atau ada pada KPU NTT.

Informasi yang berhasil dihimpun Media ini, warga Malaka saat ini masih menanti kepastian soal penyelenggara pilkada di Malaka. Pasalnya, tersisa sembilan bulan lagi hajatan politik di kabupaten bungsu di NTT ini memilih pemimpin perdananya. Jika sampai pertengahan tahun 2015 belum ada kejelasan, praktis pelaksanaan pilkada di Malaka kemungkinan besar akan tertunda ke putaran kedua.

Untuk mendukung pelaksanaan pilkada di Malaka, harus dibentuk dahulu satker oleh Pemkab Malaka sehingga bisa mempersiapkan hal-hal teknis dalam mendukung proses pelaksanaannya.

Plt. Ketua KPU Belu Elisabeth Botha ketika dimintai keterangannya di kantor KPU Belu Rabu, 25 Maret 2015,, mengatakan pihaknya belum mendapat petunjuk soal siapa penyelenggara pilkada di Malaka sampai sejauh ini.
Walaupun dalam pemberitaan media bahwa penyelenggara ada pada kabupaten induk, berita media tidak bisa dijadikan rujukan bagi KPU Belu.

“Kami perlu mendapatkan surat resmi dari KPU Pusat yang mengatakan bahwa penyelenggara Pilkada Malaka adalah KPU Belu sebagai kabupaten induk. Kita memang sudah surati KPU Pusat melalui KPU NTT menanyakan soal ini namun belum ada petunjuk mengenai hal ini,” jelasnya.

Ditanya mengenai syarat  pelaksanaan pilkada Malaka, Botha mengatakan minimal satker sudah harus dibentuk di daerah itu. Namun, sesuai dengan informasi yang diketahui, hingga kini satker belum ada di Malaka.

Kepala Divisi Pencalonan KPU Belu Mikhael Nahak menambahkan pihaknya sebatas mengusulkan kepada Pemkab Malaka untuk memenuhi persyaratan seperti pembentukan satker. Namun, pembentukan satker itu harus ada polres dan kejaksaannya.

“Kami memang dengar informasi kalau dari provinsi mau ke Malaka untuk koordinasi mengenai hal ini sekaligus melakukan sosialisasi. Dengan limit waktu yang ada, tentu diharapkan perlu ada kejelasan sehingga proses pelaksanaan pilkada di Malaka ada kepastian apakah bisa diselenggarakan serentak tanggal 16 Desember 2015 ataukah tertunda ke tahap kedua bersama kabupaten/kota lainnya,” jelasnya. (*Devv)