Tahun 2010, Tanah Manulai II Telah Dilunasi

ZONALINENEWS -KUPANG, – Yohanes D Rihi alias JR selaku kuasa hukum Demos Rame Hau mantan Kabag Tata Pem Kota Kupang, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan seluas 40 Ha di manulai II yang ditemui wartawan di Kupang, Selasa 10 Maret 2015 menegaskan pembayaran tanah Manulai II oleh Pemkot Kupang ditahun 2010 lalu merupakan pelunasan dari pembebasan lahan di Manulai II.

Yohanes D Rihi

Yohanes D Rihi

Dijelaskan JR, dalam dakwan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan bahwa telah terjadi pembayaran sebanyak dua (2) kali oleh Pemkot Kupang, namun dakwaan JPU bertolak belakang dengan keterangan seluruh saksi yang tengah dihadirkan JPU dalam persidangan.

Dikatakan JR, dalam persidangan seluruh saksi yang dihadirkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang oleh JPU, mengatakan bahwa tidak terjadi pembayaran dua (2) kali oleh Pemkot Kupang ditahun 2010. Namun pembayaran di tahun 2010 itu merupakan pelunasan oleh Pemkot Kupang atas tanah seluas 40 Ha di Manulai II.

“Pembayaran di tahun 2010 lalu bukanlah pembayaran dua kali seperti dakwaan JPU. Seluruh saksi yang dihadirkan JPU mengatakan bahwa pembayaran ditahun 2010 merupakan pelunasan. Tidak terjadi pembayaran dua kali, “ terang JR.

Menurut JR, saksi-saksi yang diperiksa di Pengadilan Tipikor Kupang, yang dihadirkan JPU diantaranya Gabriel Kahan juga mengatakan hal yang sama, dimana pembayaran ditahun 2010 merupakan pelunasan tanah seluas 40 Ha di Manulai II oleh Pemkot Kupang.

“Di tahun 2010 sesuai keterangan saksi-saksi di pengadilan Tipikor Kupang adalah pelunasan tanah Manulai II dimana Pemkot Kupang bayar tanahnya sebesar Rp 2 miliar lebih dengan harga tanah Rp 6000/meter, “ ungkap JR.

Untuk itu, lanjut JR, dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan di Manulai II, tidak terdapat kesalahan terdakwa. Karena seluruh anggaran yang tengah dianggarkan oleh DPRD Kota Kupang telah dibayarkan Pemkot Kupang kepada pemilik lahan di Manulai II. Seharusnya, saat ini Negara mengalami keuntungan dimana banyak bangunan yang telah berdiri diatas lahan itu, dengan penghuni rumah yang mencapai 2000 KK. Dengan demikian PBB untuk pemerintah sudah ada dan terjadi keuntungan pada pihak pemerintah Kota Kupang. (*Vyena)