Tak Mau Kembalikan Mobil Double Cabin Kahono Dinilai Apatis

ZONALINENEWS,KEFAMENANU- Sikap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kefamenanu, Kahono SH, untuk tidak mengembalikan mobil Double Cabin bantuan Pemerintah Kabupaten TTU, diprotes Lakmas Cendana Wangi Nusa Tenggara Timur (NTT).

mobil bantuan Pemerintah TTU, Untuk Kejaksaan Negeri Kefamenanu

mobil bantuan Pemerintah TTU, Untuk Kejaksaan Negeri Kefamenanu

Melalui staf Devisi Hukum dan HAM Lakmas Cendana Wangi NTT, Eusubius Siki, S. Sos saat dikonfirmasi diruang kerjanya Rabu 18 Maret 2015 , mengaku sangat kesal terhadap sikap yang ditunjukan Kepala Kejari Kefamenanu. Apalagi tidak mau mengembalikan mobil baru dengan alasan sudah menandatangani berita acara serah terima barang.

Mobil bantuan Pemda, menurut Eusabius sangat bertentangan dengan asas kepatutan hukum apalagi sudah diterima padahal ada indikasi penyelewengan saat proses pengadaannya. Terbukti proses pengadaan mobil oleh Komisi A, DPRD TTU sudah jelas- jelas ditolak karena tidak ada dasar hukumnya,herannya justru secara sadar tahu dan mau Kejari menerima pemberian mobil itu.

“Lembaga penegak hukum yang punya peran untuk pencegahan korupsi mestinya dengan tegas menolak pemberian itu,”tandas Eusabius

Dikatakan alasan penolakan bantuan mobil yang disampaikan Kahono dimedia merupakan bentuk kelalaian  untuk memberantas korupsi. Mestinya staf intel Kejari merespon adanya indikasi penyelewengan sebab saat pembahasan tidak direkomendasikan Komisi A, tapi justru dibahas pada Badan anggaran DPRD TTU.

Menurut Eusabius, semangat untuk mencegah dan memberantas korupsi mestinya dipertahankan dan ditingkatkan penegak hukum di wilayah TTU. Seperti yang dilakukan mantan Kepala Kejari Kefamenanu, Dedi Try Haryadi, yang berhasil menoreh prestasi Kejari Kefamenanu, sebagai penanganan korupsi terbaik di NTT dan nomor dua di Indonesia.
Prestasi yang diraih itu bukan karena dihadiahi kendaraan baru untuk kelancaran tugas tugasnya tapi justru karena semangat dan taat asas hukum.

“Apakah dengan pemberian mobil Dobel Cabin, kinerja Kejari Kefamenanu akan segera terangkat,” kesal Eusebius

Sejak kepemimpinan Kahono, lanjut Eusabius penanganan kasus korupsi yang ditangani perlahan mulai redup.Apalagi menerima bantuan tertentu yang terkesan sebagai bentuk gratifikasi sehingga tentunya melemahkan semangat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Terhadap lemahnya kinerja Kejari Kefamenanu, Eusabius meminta Kejati NTT melalui Jaksa Pengawas untuk
memeriksa Kepala Kejari Kefamenanu, karena dinilai membiarkan potensi terjadi korupsi di Kabupaten TTU. Sikap Kejari Kefamenanu dinilai  tidak memenuhi peraturan Jaksa PER- 067/ A/ JA/ 07/ 2007 tentang kode perilaku jaksa dimana dalam pasal 3 huruf A jaksa wajib mentaati kaidah hukum peraturan perundang-  undangan dan peraturan kedinasan serta pasal 8 ayat 1 dimana seorang jaksa harus menjaga kehormatan dan martabat profesinya. (*Jo)