Usut Tuntas dugaan Korupsi Pembangun Dermaga Pamakayo

ZONA LINE NES, LARANTUKA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi NTT yang sedang menangani masalah proyek pembangunan Dermaga Pamakayo di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur (Flotim) diminta mengusut tuntas masalah ini hingga tuntas keakar-akarnya. Masyarakat Desa Pamakayo, khususnya dan Pulau Solor umumnya sangat dirugikan karena dermaga itu dikerjakan tidak sesuai bestek dan spesifikasi pada akhirnya tidak berfungsi sesuai peruntukannya.

Robert Ledor

Robert Ledor

Orang Muda Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flotim Robert Ledor dan Koordinator Gerakan Anti Korupsi (Gertak) Flotim, Yohanes Kanisius Ratu Soge mengatakan hal itu, kepada Wartawan, di Larantuka, Senin 2 Maret 2015 pukul 20.00 wita.

Robert Ledor mengatakan sejak awal pembangunan dermaga Pamakayo sudah bermasalah sehingga dipersoalkan, namun pekerjaan tetap dilanjutkan hingga selesai dan akhirnya bermasalah juga.
Proyek pembangunan dermaga yang menelan dana puluhan milyar rupiah ini diharapkan bisa memacu denyut nadi ekonomi dan mobilitas masyarakat dari dan ke Pulau Solor akhirnya tidak dapat berfungsi dengan baik.

“Kita sudah dengar dan sudah baca koran serta media massa kalau dermaga Pamakayo sudah ditangani Kejati NTT. Jadi saya minta Kejati NTT serius dan usut sampai tuntas. Masyarakat Desa Pamakayo sangat dirugikan,” kata Robert Ledor.

Menurutnya banyak masalah dalam proyek pembangunan Dermaga Pamakayo diantaranya, material pasir yang digunakan tidak berkualitas. Sebagian besar material pasir diduga bercampur tanah sehingga terlihat campuran semen tidak merekatkan batu dan kerikil.

“Selama pengerjaan proyek pembangunan Dermaga Pamakayo, material pasir yang digunakan diragukan kualitasnya. Dermaga tersebut tidak akan bertahan lama, karena pasir yang digunakan bercampur tanah. Bahkan lebih banyak terlihat tanah dari pada pasirnya.
Material pasir untuk membangun Dermaga Pamakayo diambil di kali Liko, Solor Barat. Selama ini warga setempat tidak pernah gunakan pasir di Liko, karena pasirnya bercampur tanah,” katanya.

Koordinator Gertak Flotim Yohanes Kanisius Ratu Soge, mengatakan Kejati NTT tentu mempunyai dalil yang cukup dan sangat kuat sehingga mengusut masalah proyek pembangunan Dermaga Pamakayo tersebut. Gertak Flotim sejak awal mempersoalkan spesisfikasi dan bestek dari pembangunan dermaga itu dan akhirnya benar-benar bermasalah.

“Karenanya, Gertak Flotim meminta Kejati NTT untuk mengusutnya sampai tuntas. Usut sampai akar-akar. Dana puluhan milyar rupiah tidak berguna bagi masyarakat. Semua pihak yang terlibat harus dimintai keterangan dan ada indikasi kuat maka diproses sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Kanis Soge mengatakan, masih terlalu banyak masalah korupsi di Kabupaten Flotim yang perlu ditelusuri dan ditangani secara hukum oleh aparat penegak hukum. Indikasi-indikasi tindak pidana korupsi bergentayangan di Flotim dan sampai detik ini belum sepenuhnya tersentuh secara hukum oleh aparat penegak hukum di Flotim. Advokasi hukum dan advokasi sosial dari masyarakat Flotim terkait dengan kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi dianggap anggin lalu oleh aparat penegak hukum.

“Kita minta Kejati NTT untuk tidak hanya menangani dan membongkar masalah dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Dermaga Pamakayo, tapi lebih dari itu Kejati juga mesti terus merespon dan menjemput bola terhadap berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang melilit Kabupaten Flotim. Kita mendukung gerakan sepenuhnya dari Kejati dan Kejari Larantuka dalam membongkar dan menindaknya,” katanya.

Dermaga Pamakayo mendapat alokasi dana dari APBN Tahun Anggaran 2014 melalui alokasi anggaran pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut Dermaga Daerah Pulau Terpencil dan Terluar pada Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) sebesar sebesar Rp. 23.552.866.787. Kontraktor Pelaksana PT. Linggar Jati Perkasa dan Konsultan PT. Arigraha.

Pembangunan Dermaga Pamakayo di Solor Barat ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan Bupati Flotim Yoseph Lagadoni Herin pada Sabtu (5/7/2014). Hadir saat itu Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (mantan) Ignas Hajon, Kepala Syahbandar Larantuka Pariman, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Emanuel Ile Atan Lewar, Kepala Pelaksana PT. Linggar Jati Perkasa Jefri, Camat Solor Barat Nanggo Ojan Mikhael, Kapolsek Solor Iptu B. Boli Buru,   pejabat mewakil Koramil Solor, Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik dan masyarakat lainnya. (*polce)