Yohanes D Rihi Pertanyakan Status Bupati Sabu Raijua Datangi KPK

ZONALINENEWS-KUPANG,- Bupati Sabu Raijua (Sarai), Marthen Dira Tome yang didampingi kuasa hukumnya, Yohanes D Rihi, Selasa 03 Maret 2015 mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kedatangannya ke KPK RI, untuk mempertanyakan posisi kasus yang telah menjeratnya sebagai tersangka.

Yohanes D Rihi

Yohanes D Rihi

Yohanes D Rihi, kepada wartawan, Rabu 04 Maret 2015 mengatakan dirinya bersama dengan Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome mendatangi KPK RI, untuk mempertanyakan posisi kasusnya yang menyeret Bupati Sabu Raijua sebagai tersangka (tsk).

Yohanes D Rihi menilai penetapan tersangka atas Bupati Sabu Raijua, dalam kasus dugaan korupsi dana program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT TA. 2007 senilai Rp 77 miliar, sangatlah prematur.
Dirinya menuturkan, Bupati yang dalam kasus ini sebagai mantan Kabid PLS Dinas P dan K NTT itu, penetapan tersangka atas dirinya, tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Ketika ditanya apakah akan mengajukan gugatan pra peradilan terhadap KPK, karena masih menunggu pemberitahuan resmi dari KPK terkait penetapan status tersangka atas Bupati Sabu Raijua, JR mengatakan untuk saat ini pihaknya belum berpikir sejauh itu. “Karena belum ada pemberitahuan resmi, kita anggap tidak ada. Bagi PH dari Bupati, penetapan KPK adalah suatu kesewenang-wenangan. KPK harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan tersangka,” kata Yohanes D Rihi.

Menurut Yohanes D Rihi, KPK dalam penanganan kasus PLS, telah melakukan penetapan tersangka, tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam KUHAP, yakni penetapan tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Namun yang terjadi, pemeriksaan saksi-saksi baru dilakukan, setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. JR menilai, KPK dan Kejaksaan merupakan dua lembaga hukum yang berbeda, sehingga perkara yang ditangani Kejaksaan, tidak bisa di-take over oleh KPK. Dan KPK tidak bisa menetapkan tersangka berdasarkan berkas penyidikan Kejaksaan, namun harus melakukan proses hukum dari awal. (*vyena)