Institut Keguruan Teknologi Larantuka Terancam di Tutup

Zona Line News, Larantuka- Institut Pendidikan dan Teknologi di Larantuka (IKTL) yang berada dikabupaten Flores Timur (Flotim) merupakan Perguruan Tinggi swasta didirikan oleh Masyarakat (ordo SJ) dan beroperasi sejak tahun 2009, kini 3 (tiga) angkatan dari fakultas yang sudah menyelesaikan program study atau sudah lulus ujian, belum bisa diwisuda oleh pihak Penyelenggara Pendidikan Tinggi dimaksud.  Belum dilakukan wisuda hingga saat ini, hal itu diduga karena Institut dimaksud belum memiliki ijin atau belum terdaftar di Kopertis Bali dan/atau belum diakreditasi. Hal itu disampaikan Kordinator TPDI, Petrus Selestinus ketika dihubungi media ini Rabu 08 April 2015.

Kordinator TPDI Petrus Selestinus

Kordinator TPDI Petrus Selestinus

Katanya, Menurut UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, disebutkan bahwa masyarakat boleh mendirikan Badan Hukum Pendidikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat membantu pemerintah untuk mencerdaskag                 uiuyn bangsa. Badan Hukum dimaksud disebut Badan Hukum Pendidikan Masyarakat/BHPM, didirikan dengan Akta Notaris dan disahkan oleh Menteri Pendidikan, pada tahun 2013 lalu.

Petrus melanjutkan, karena itu keberadaan Institut Pendidikan dan Teknologi di Larantuka, harus kita apresiasi karena adanya kepedulian masyarakat di bidang Pendidikan Tinggi. Namun demikian berbagai persyaratan yang diharuskan UU harus dipenuhi. Yang dipertanyakan adalah mengapa hingga saat ini terdapat 3 angkatan yang sudah lulus tetapi belum bisa diwisuda,  apakah karena  status Badan Hukumnya masih bermasalah, apakah belum memperoleh ijin dan pengesahan dari Menteri Pendidikan dan karena itu belum mendapatkan akreditasi atau karena sebab lain ?.

“Untuk itu pihak Penyelenggara Institut ini tidak boleh menutup diri dari sikap kritis masyarakat dan sebaiknya membuka diri untuk menjelaskan tentang apa sesungguhnya kendala yang dihadapi, karena bagaimanapun masyarakat harus dianggap ikut memiliki dan karenanya masyarakat berhak untuk tahu demi melindungi masyarakat khususnya anak didik atau mahasiswa jangan sampai menjadi korban penipuan pihak ketiga atau korban kelalaian pihak Penyelenggara,”ujarnya.

Lajut advokat yang berdomisili dijakrata ini, UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi sudah mengatur dengan sangat jelas, mengenai bagaimana status Badan Hukum sebuah Perguruan Tinggi, Bagaimana Ijin dan Pengesahan Menteri diberikan, bagaimana soal Akreditasi, Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Dosen dan lain lain, sehingga manakala ditemukan ketidaklengkapan administrasi baik karena disengaja atau karena kelalaian atau karena sebab lain yang nyata-nyata merugikan mahasiswa, maka pihak penyelenggara bisa dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Namun patut diingat bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh pihak masyarakat seperti Institut Pendidikan dan Teknologi di Larantuka ini harus kita apresiasi karena keberadaan Institut ini  merupakan wujud peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan.

“Karena itu kita harus dukung dan awasi jalannya Pendidikan Tinggi atau Institut ini, termasuk partisipasi masyarakat dalam membantu mengatasi  kendala yang dihadapi. Jika pihak Penyelenggara mengalami kesulitan dalam mengatasi  kendala adminsitratif atau kendala hukum lainnya, maka TPDI dan Save NTT bersedia membantu mencarikan solusinya agar masyarakat dan mahasiswa tidak menjadi korban dan penyelenggaranya jangan sampai kena proses pidana. Karena jika itu yang terjadi maka masyarakat akan rugi ,”tegasnya .

Ia menambhakan , Masyarakat harus dukung dan awasi jalannya Pendidikan Tinggi atau Institut ini, termasuk partisipasi masyarakat dalam membantu mengatasi  kendala yang dihadapi. Jika pihak Penyelenggara mengalami kesulitan dalam mengatasi  kendala adminsitratif atau kendala hukum lainnya .

“ TPDI dan Save NTT bersedia membantu mencarikan solusinya agar masyarakat dan mahasiswa tidak menjadi korban dan penyelenggaranya jangan sampai kena proses pidana. Karena jika itu yang terjadi maka masyarakat akan rugi lebih besar lagi, sebab Institut itu akan macet total dan terancam ditutup,”ujarnya. (*atakey)