Investor Tambang, Ladang Empuk untuk Bupati se- NTT

ZONA LINE NEWS, LARANTUKA- Provinsi NTT adalah merupakan salah satu daerah usaha tambang yang cukup menjanjikan, maka praktek jual beli izin usaha tambang melalui jalur makelar menjelang penyelenggaraan pilkada serentak di NTT semakin tidak terhindarkan lagi. Karena itu KPK harus memperluas wilayah OTT-nya hingga ke NTT,  sebagai salah satu Provinsi yang menjadi tujuan investasi para  investor tambang dari Jakarta. Hal itu disampaikan koordinator TPDI Petrus Selestinus, Minggu 12 April 2015 ketika dihubungi wartawan melalui telpon seluler.

Kordinator TPDI Petrus Selestinus

Kordinator TPDI Petrus Selestinus

katanya, Dengan demikian maka izin usaha sumber daya alam  di NTT menjadi ladang empuk berupa suap bagi sebagian Bupati/Wakil Bupati di NTT yang diduga melibatkan peran anggota DPR-RI sebagaimana yang terjadi pada kader PDIP Ardiansyah, anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP dalam OTT KPK di Bali, beberapa hari yang lalu.

“Provinsi NTT merupakan salah satu Provinsi yang untuk pertama kalinya ikut menyelenggarakan pilkada serentak pada Desember atau Januari mendatang.  Karena itu praktek jual-beli dan suap terkait izin usaha tambang dengan  menggunakan jasa baik anggota DPR-RI seperti yang terjadi pada  kader PDIP Ardiansyah, akan semakin marak, karena disinilah salah satu sumber uang paling besar untuk mengisi pundi-pundi para pejabat mengatasnamakan sukseskan pilkada sekaligus untuk  ongkos politik termasuk money politic dalam pilkada mendatang,”ungkapnya.

 

Lanjutnya, Provinsi NTT merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan, karena itu banyak investor dari Jakarta bekerja sama dengan relasi bisnis di NTT berlomba-lomba membangun jaringan bisnis untuk memudahkan  usaha tambangnya, meskipun harus membayar dengan harga yang tinggi.
kaba

rnya nilai suap guna mendapatkan izin usaha tambang di NTT mencapai miliaran rupiah sebagai jatah untuk kantong oknum pejabat, termasuk makelarnya (apalagi kalau makelarnya seorang oknum anggota DPR-RI), di luar biaya resmi yang masuk ke kas daerah.

Melihat keberhasilan OTT – KPK terhadap Sdr. Ardiansyah, kader PDIP, Anggota DPR-RI saat berlangsungnya kongres PDIP di Bali, kita patut bermimpi dan mendambakan sebuah 0TT KPK di NTT, mengingat pada saat ini suasana euphoria masa persiapan pilkada serentak di beberapa Kabupaten di NTT mulai “memanas”, masing-masing calon berlomba-lomba menciptakan ruang dan waktu untuk saling mempengaruhi, termasuk mengobral harga sebuah izin usaha tambang kepada investor yang punya uang dan kekuasaan.

Susana yang “memanas” bukan saja karena problem ketidakpastian regulasi perangkat hukum dan politik untuk menyelenggarakan pilkada serentak, akan tetapi juga karena lahirnya dualisme kepengurusan Partai Politik dalam tubuh Golkar dan PPP akan membawa implikasi  politik dan yuridis yang sangat buruk, bukan saja bagi para bakal calon Bupati dan Partai Politik pengusung dalam mengatur kuota minimum dukungan politik dari partai pengusung, akan tetapi juga ruang gerak para pemain izin usaha tambangpun semakin sempit.
Belum lagi sejumlah bakal calon Bupati dari unsur incumbent yang saat ini berstatus tersangka-pun sedang berjuang keras untuk memastikan diri bisa leluasa mengambil bagian menjadi calon Bupati dalam pilkada  mendatang. (*plc)