Kadis PPO Flotim Buka Aib Politik PDIP

Zonalinenews, Larantuka – Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO), Kabupaten Flores Timur (Flotim), akhirnya membuka aib terkait politik busuk yang diduga  dilakukan Tim pemenang, Bupati Floitm, Yosni Laga Doni Herin yang saat itu diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kadis PPO Flotim, Bernadus Beda Keda

Kadis PPO Flotim, Bernadus Beda Keda

Kadis PPO Flotim, Bernadus Beda Keda, yang saat itu hendak dikonfirmasi terkait tenaga honor kontrak daerah, dengan jujur mengaku, kemenangan Yosni Laga Doni Herin merupakan perjuangan dirinya bersama tim pemenang lainnya dengan menggunakan salah satu media mingguan sebagai alat pembusukan nama bupati sebelumnya, Simon Hayon yang saat itu maju kembali sebagai salah satu kandidat kuat calon bupati Flotim.

 
“Kami pakai satu media lokal mingguan untuk hancurkan Simon Hayon. Saat kami jalan kami bawa koran dan bagi-bagi ke masyarakat di wilayah Adonara, dan kami berhasil memenangkan Yosni,” ungkapnya.

 
Hal tersebut dilakukan karena menurutnya, ketika Simon Hayon jadi Bupati Flotim jilid I, dirinya yang saat itu masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sudah menduduki jabatan penting pada dinas PPO, dimutasi ke dinas perhubungan.

 
“Masa selangkah lagi saya menjadi kepala dinas, tiba-tiba saya dimutasi ke Perhubungan dan menjadi staf biasa. Padahal besic ilmu saya itu pendidikan, masa dibuang ke perhubungan yang tidak ada sangkut paut dengan disiplin ilmu saya,” tegasnya.

 
Lanjutnya, akibat statusnya sebagai PNS aktif yang diduga melakukan kampanye gelap (black compain), dirinya sempat dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Panitia Pengawas Pemiliu (Panwaslu) Flotim, yang saat itu diketuai oleh Rofinus Kopong. Namun, Ia mengaku, saat itu dirinya mempunyai kedekatan dengan salah satu oknum polisi, sehingga masalah tersebut berhasil diselesaikan dan dirinya dinyatakan tidak bersalah.

 
Terpisah, salah satu tokoh muda Flotim yang saat ini menjadi salah satu anggota Komisi Yudisial (KY) perwakilan NTT, Hendrikus Ara, saat dikonfirmasi pertelepon, Kamis (9/3) mengatakan, politik busuk yang digunakan untuk menjatuhkan lawan politik tersebut merupakan sebuah bentuk pembodohan terhadap masyarakat dan mencedarai demokrasi.

 
Sebuah tatanan sistem politik jika dihasilkan dari penerapan politik busuk akan menghasilkan pemimpin yang busuk pula dan sebaliknya, jika politik sehat yang diterapkan tanpa pemfitnahan terhadap lawan politik akan menghasilkan seorang pemimpin yang baik.
“Apapun hasilnya, sekarang masyarakat Flotim yang jadi korban. Sebenarnya politik itu tidak kejam, tetapi politisinya yang kejam. Stop pembodohan politik terhadap masyarakat. Karena jika seperti ini caranya, akan menghasilkan pemimpin yang tidak baik pula,” tegasnya.
Ia pun berharap, agar dalam Pemilukada Flotim selanjutnya, Panwaslu lebih bekerja maksimal agar tidak ada lagi metode politik seperti itu. (*amar)