LKPJ Bupati Kupang 2014 Sesuai Batas Waktu

LKPJ Bupati Kupang

LKPJ Bupati Kupang

ZONALINENEWS – OELAMASI, Kesungguhan dan niat konstitusional, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kupang tahun 2014 disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang sesuai batas waktu yang diwajibkan dalam undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.”LKPJ tahun 2014 dengan jelas dan tegas menyajikan semua data tentang profil daerah, perencanaan pembagunan daerah, kinerja pengelolaan keuagan, kinerja penyelenggaraan urusan desentralisasi, kinerja penyelenggaraan tugas pembatuan dan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintah selama tahun 2014, yang perjanjiannya tetap merujuk pada tata cara penulisan dan sistematika yang diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007, “kata Bupati Kupang Ayub Titu Eki dalam sambutannya pada acara pembukaan sidang II masa persidangan II DPRD Kabupaten Kupang 2015 dengan agenda penyampaian LKPJ Bupati Kupang tahun 2014 pukul 10.30 wita di gedung DPRD Kabupaten Kupang Oelamasi.

Dikatakan, tidak ada yang tersembunyi, tidak juga sisamarkan. Semua yang disajikan dalam LKPJ tahun 2014 merupakan data riil sesuai hasil penyelengaraan pemerintah oleh Pemerintah dan juga DPRD. Lanjut Ayub, data yang mengambarkan tentang realita kita dalam menapaki jalan terjalannya Pemerintahan yang sering kali dijejali dengan intrik dan problem. Data yang juga menunjukan tingkat keseriusan kita untuk mengabadikan diri sebagai pelayan negara dan pelayanan masyarakat. “Dengan kesungguhan yang tentunya disertai dengan ketelitian, DPRD Kabupaten Kupang dapat membahas, menelaah sekaligus mampu menghadirkan bagi kita semua pikiran, konsep dan ide yang kontruktif, responsive serta sustainable melalui catatan strategisnya. Kita juga tentu berharap, bahwa LKPJ tahun 2014 ini boleh dijadikan media intropeksi atas kinerja kita masing – masing dalam kapasitas penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Kupang, “kata Ayub.

Menurut Ayub, nilai politis yang ada dalam LKPJ juga akan lebih bermakna jika literatur pemaknaannya sejak saat ini dan kedepan menempatkan masyarakat dalam porsi yang sebenarnya. “Kita perlu bersepakat bahwa arti keberadaan masyarakat tidak boleh dikesampingkan bahkan jika harus diandaikan dengan totalitas capaian kinerja pembagunan sekalipun. Hal ini untuk menegaskan kembali eksitensi dan ekspetasi mereka dalam proses bernegara dan berpemerintahan, terkhusus dalam proses pembagunan daerah. Biarlah masyarakat menjadi penilai yang obyektif bagi kita semua dalam mengukur berhasil atau tidak jalanya pembagunan di daerah ini, “ungkapnya.

Ditambahkannya, LKPJ juga mestinya diartikan sebagai inisiasi pemenuhan ruang – ruang komunikasi dan interaksi politik yang kondusif antara Pemerintah Daerah dan DPRD. “Idealnya LKPJ yang disampaikan dan diterima, harus mampu menunjukan terjadinya proses administrasi negara sesuai kedudukan ataupun kewenangan Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai proses pelaksanaan kewajibannya menyelenggarakan otonomi daerah, “jelasnya. (*hayer)