Pemda dan DPR Flotim Bagi-bagi Jatah Tenaga Kontrak

ZONALINENEWS, LARANTUKA – Saat ini masyarakat sedang disibukan dengan pembagian beras bagi masyarakat miskin (Raskin). Mirisnya, dalam pembagian tersebut sering terjadi konflik karena diduga masih ada ketimpangan dari pihak kelurahan atau desa. Hal ini berbeda dengan kondisi di Larantuka, Kabupaten Flores Timur (Flotim). Dimana, Pemerintah Daerah (Pemda) Flotim dan DPRD kini sedang disibukan dengan pembagian jatah tenaga kontrak daerah.

Noben da Silva

Noben da Silva

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Flores Timur (Flotim), Bernadus Beda Keda, Ketika ditemui di ruangan kerjanya, Rabu 8 April 2015 mengatakan, saat ini dari 100 orang calon pegawai yang nantinya akan diangkat menjadi tenaga kontrak daerah, telah dibagi sesuai jatah masing-masing antara pejabat Pemda dan DPRD Flotim.
Beda Keda menjelaskan, telah disepakati bahwa dari 100 orang calon tenaga kontrak daerah tersebut, DPRD mendapat jatah 30 % sedangkan 70 % untuk para pejabat Pemda.
“Kami sudah sepakati untuk jatah tenaga kontrak, 30 % untuk DPR sedangkan sisanya untuk Pemda,” akunya.
Menanggapi hal ini, Koordinator Tim Relawan Untuk Kemanusiaan – Flotim (TRUK – F), Noben da Silva saat dikonfirmasi, Kamis 9 Maret 2015 mengatakan, pembagian jatah antara DPR dan Pemda tersebut merupakan bentuk KKN gaya baru yang saat ini marak terjadi di Kabupaten Flotim dan sangat menodai reformasi.

Semua anggota DPRD, lanjutnya, sudah mempunyai titipan masing-masing pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga hal ini sangat melukai hati para pencari kerja lainnya yang memiliki potensi dan keahlian lebih, tetapi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan para anggota DPRD dan pejabat daerah lainnya.
“Ini tipe pejabat dan anggota DPRD yang rakus akan jabatan dan merupakan bentuk KKN yang sudah mendarah daging di Flotim. Bagi yang tidak mempunyai keluarga pejabat, bagaimana nasib mereka,” tegas Noben.
Dirinya, berharap agar Bupati Flotim, Yosni Laga Doni Herin segera mengambil sikap tegas akan persoalan ini. Karena jika tidak, dirinya akan mengumpulkan kekuatan masa untuk melakukan aksi ke DPR.
“Saya minta dengan tegas agar Bupati segera mengambil sikap untuk mengawasi hal ini. Jika tidak saya akan kumpulkan masa untuk temui DPR,” tegasnya. (*amar)