Persoalan Regulasi, Nasib Mahasiswa IKTL di Gantung

ZONA LINE NEWS – LARANTUKA, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka  (IKTL)  kini jadi polemik berkepanjangan.  IKTL yang telah berjalan hampir tujuh tahun , hingga kini belum mampu melahirkan wisudawan angkatan pertamanya.  Hal ini mengundang reaksi dari beberapa mahasiswa IKTL, yang dipimpin oleh Paulus Salangkuti cs. Rabu 01April 2015 lalu bertemu Ketua Komisi C DPRD Flotim Ignasius Uran untuk menyampaikan aspirasi mereka dan meminta DPRD untuk turut ambil bagian dalam persoalan ini.

 

wakil rektor 3 IKTL

wakil rektor 3 IKTL

Terhadap persoalan ini Pihak kampus IKTL  belum menyakini mahasiswanya melakukan pertemuan dengan pihak DPRD Flotim . Pihak Kampus menduga ada pihak lain yang bermain dengan mengatas namakan mahasiswa IKTL. Hal itu disampaikan  Wakil Rektor III bagian Kemahasiswaan Sirilus Karolus Keban 08 April 2015.

“ Kami memang mendengar infomasi tersebut, namun itu bukan persoalan kami dan itu  diluar tanggung jawab kami. Karena memang tidak ada koordinasi di antara pihak       kampus dan juga Mahasiswa sendiri. Kami juga tidak tahu, apa yang dibicarakan dalam   pertemuan tersebut, dan bagaimana hasil dari pertemuan tersebut.Saya menduga, ada orang yang bermain untuk mengatasnamakan kampus kami,” Imbuhnya.

Ketika ditanya soal upaya pihak kampus, untuk mengatasi persoalan oknum yang mengatas namakan mahasiswa kampus IKTL, ia menjelaskan, pihaknya sejauh ini telah mengutus Badan Eksekutif Kampus untuk melakukan invenstigasi, guna memulihkan kembali citra kampus di mata masyarakat.

Hal Senada juga disampaikan Wakil Rektor, Bidang Kemahasiswaan Vinsensius Lemba  kamis (09/04).  Baginya, persoalan tersebut harus dilihat sebagai bentuk pelanggaran atas etika organisasi, karena penyampaian aspirasi mahasiswa harus melalui saluran yang memililki legal standing yang diakui kampus seperti BEM.

Ia melanjutkan, sebagai lembaga independen sudah seharusnya oknum mahasiswa tersebut memahami bahwa tidak semua persoalan harus dilaporkan ke DPRD, jika dapat diselesaikan secara lembaga. Ia pun menduga oknum mahasiswa yang bertemu dengan DPRD beberapa waktu lalu, adalah mereka yang tidak mengikuti perkembangan kampus IKTL.

Sejauh ini kami tidak tahu. Memang kami disini mengenal adanya Mimbar Akademik    termasuk penyampaian aspirasi. Tetapi, hal itu harus juga dilengkapi dengan etika. Bagi saya, mereka yang bertemu dengan  DPRD adalah mereka yang melanggar etika organisasi kampus. Dalam penyampaian aspirasi, perlu juga adanya saluran yang resmi   bukan asal menyampaikan. Saya curiga, mereka yang pergi itu, tidak tahu informasi tentang kampus ini,”paparnya singkat.

Lebih lanjut, ia menegaskan persoalan ini hanya semata-mata soal regulasi seperti Ijin Operasional kampus yang baru diperoleh pada tanggal 18 Juli tahun dua ribu tiga belas silam.  Walaupun,  proses perkuliahan kampus telah dimulai pada tahun dua ribu sembilan lalu.  regulasi tersebut, lanjutnya, berdampak pada belum diwisudanya Mahasiswa IKTL hingga detik ini.

Ia Melanjutkan, Sesuai dengan regulasi, IKTL dapat mewisudakan mahasiswa jika yang bersangkutan telah mengikuti proses perkuliahan selama empat tahun, atau dengan kata lain, IKTL akan mewisudakan mahasiswanya pada tahun dua ribu tujuh belas mendatang.

Sejauh ini IKTL yang berlokasi di Waibalun memiliki dua fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan atau FKIP dan Fakultas Teknologi, serta memiliki tujuh prodi diantaranya: Prodi Pendidikan Matematika, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan rekreasi, Prodi Teknik Informatika, dan Teknologi Hasil Perikanan.

Di tempat terpisah, salah mahasiswa IKTL angkatan kedua yang dikonfirmasi via telpon, menyatakan ia dan beberapa temannya hingga kini belum dapat diwisudakan, dan belum mengetahui solusi yang diambil pihak kampus terkait persoalan tersebut. Menjawab isu yang beredar, jika kelak dirinya dan teman-temannya diutus ke kampus lain sebagai bentuk kerjasama sehingga dapat diwisudakan, dirinya enggan berkomentar.

Ia pun berharap, Pemerintah dan juga DPRD Flotim dalam waktu dekat dapat memanggil pihak kampus guna menyelesaikan persoalan ini, sehingga tidak merugikan diri mereka sebagai  mahasiwa, dan juga masyarakat yg ingin melanjutkan studinya di IKTL. (F.X)