Diduga Gunakan Gelar Palsu, Rektor Samuel Haning Bisa Dipidanakan

Rektor PGRI KUpang Samuel Haning

Rektor PGRI KUpang Samuel Haning

Zonalinenews,Kupang- Jika dugaan penggunaan gelar palsu yang dituduhkan kepada Rektor Universitas PGRI Kupang, Samuel Haning, benar terbukti, maka sebanyak 1609 mahasiswa PGRI Kupang yang telah diwisuda pada periode April 2014, bisa melaporkan Haning ke aparat kepolisian. Sebab, dugaan pencantuman gelar doktor palsu oleh Rektor Samuel Haning di dalam ijazah wisudawan merupakan tindak pidana. Olehnya, pelaku penggunaan gelar palsu dapat dijerat dengan pasal penipuaan dan pemalsuan.

“Ini merupakan delik aduan dan merupakan tindak pidana dan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Demikian disampaikan Pengamat Hukum Pidana Universitas Katolik Widya Mandira kupang, Mikhael Feka, melalui telepon seluler, Minggu 24 mei 2015.

Feka mengatakan, secara pidana, pencantuman gelar doktor Samuel Haning yang diduga palsu tersebut di dalam ijazah mahasiswa yang diwisuda, merupakan delik aduan. Karena itu, mahasiswa sebagai pihak yang dirugikan bisa melaporkan Haning ke aparat kepolisian. “Itu kan delik aduan. Jadi pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan pengaduan ke aparat kepolisia dengan dugaan penipuan dan pemalsuan,” ujarnya.

Pengamat hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Karolus Kopong Medan, mengatakan, kasus penggunaan dugaan gelar palsu oleh Rektor Universitas PGRI NTT, Samuel Haning, merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat diproses secara pidana. Namun, hal tersebut, katanya, tidak boleh mengorbankan mahasiswa yang telah menyelesaikan studi. Ijasah mahasiswa tersebut menurutnya adalah sah. Olehnya, pihak lembaga harus segera mengambil sikap untuk merevisi kembali ijasah mahasiswa yang telah dikeluarkan agar tidak menghambat masa depan mahasiswa. Karena yang bertanggung jawab terkait gelar palsu adalah pelaku pengguna gelar tersebut.
“Kasus ini harus dipisahkan antara gelar palsu rektor dengan nasib mahasiswa. Soal gelar palsu itu yang bertanggungjawab adalah Samuel Haning sendiri. Jangan korbankan mahasiswa yang telah wisuda. Karena ijasah mahasiswa itu sah,” ucapnya.

 Sementara itu, Halen Riwoe, mantan dosen Universitas PGRI NTT, kepada Zonalinenews Minggu 24-5-2015, mengatakan, gelar doktor yang dicantumkan Samuel Haning pada ijazah wisudawan diduga kuat palsu. Hal ini dibuktikan dengan surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 5 September 2014 yang menegaskan bahwa gelar S3 yang disandang oleh Samuel Haning adalah gelar ilegal. Sebab, Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) tidak pernah menyetarakan gelar doktor yang digunakan Samuel Haning saat itu. Karena itu, ia meminta mahasiswa yang diwisuda pada bulan April tahun 2014 akan menuntut Samuel Haning di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebesar 1 miliar per ijasah.

Riwoe melanjutkan, Surat Dikti itu, bisa dijadikan sebagai alat bukti bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan atas dugaan gelar palsu tersebut. “Sudah jelas Samuel Haning mencantumkan gelar ijasah palsu. Buktinya dia sudah gunakan gelar palsunya pada wisudawan bulan april  2014. Ijasah  adalah dokumen negara. Jadi samuel Haning harus ditindak secara hukum karena sudah merugikan anak bangsa,” terangnya.

Ia menyesalkan Yayasan PGRI Pusat yang hingga saat ini masih melindungi dan mengangkat Samuel Haning menjadi Rektor PGRI NTT. Yayasan PGRI pusat lanjutnya, tidak mempunyai hak mengangkat Samuel Haning menjadi Rektor.  Karena dua yayasan ini mempunyai badan hukum yang berbeda. “Kalau Yayasan PGRI pusat mengangkat Samuel Haning menjadi rektor berarti dia (Samuel Haning, red) harus menjadi rektor di Universitas PGRI pusat di Jakarta. Karena Yayasan PGRI NTT tidak mengakui dia sebagai rektor,” ungkapnya.

Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI NTT (YPLP PT PGRI NTT), Soleman Radja, ketika konfirmasi terkait pengunaan gelar palsu yang telah digunakan Samuel Haning mengatakan, tindakan Samuel Haning sangat merugikan pihak lembaga yayasan dan Universitas.  Karena Dikti tidak pernah melakukan penyetaraan terhadap gelar yang dimiliki oleh Samuel Haning. “Gelar doktor yang diguanakan Samuel Haning itu gelar yang palsu berarti gelar itu tidak sah. Karena yang mengatakan gelar itu sah atau tidak adalah kewenangan Dikti,” tutur Radja.
Radja menambahkan, Samuel Haning telah melakukan pembohongan publik karena Universitas Berkley Amerika Serikat yang memberikan gelar doktor padanya, tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Resmi di Amerika Serikat. “Silahkan dicek di http://ijasahln.dikti.go.id. Dirjen Dikti telah menonaktifkan  status layanan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) pada Universitas PGRI NTT Kupang,” ungkapnya.
Sebelumya diberitakan, kuasa hukum YPLP PGRI NTT, Rudi Tonubesi mengatakan, status Rektor Universitas PGRI NTT, Samuel Haning saat ini sudah tidak diakui Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT) NTT dan YPLP Pusat maupun pada lembaga negara Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristek) Dikti karena seluruh data base serta Nomor Induk Dosen (NID) Samuel Haning telah dihapus dari pangkalan data pendidikan tinggi. Olehnya, Samuel Haning tidak lagi berhak danggap sebagai dosen maupun Rektor pada Universitas PGRI NTT.

“Saya tegaskan  bahwa Samuel Haning seharusnya segera angkat kaki dari Universitas PGRI NTT karena tidak diakui oleh YPLP PT pusat serta Kemenristek dan Dikti. Saya harap Samuel Haning segera mundur dan meninggalkan kampus Universitas PGRI NTT,” tegas Rudi.

Rudi menjelaskan, YPLP NTT merupakan institusi berbadan hukum dan merupakan induk dari Universitas PGRI NTT. Olehnya, pemberhentian Samuel Haning oleh YPLP NTT adalah sah. Menurutnya, penggunaan gelar Doktor palsu yang dipakai Rektor PGRI NTT, Samuel Haning sudah seharusnya dan sepantasnya dihukum sesuai UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional pasal 68 ayat 1 dan 2 dengan jelas mengatur tentang penggunaan dan pembuat gelar palsu. Maka menurutnya, sudah saatnya UU ini ditegakan.

Jika Samuel Haning terus menganggap dirinya benar, maka yang akan menjadi korban adalah mahasiswa. Karena, NID yang disandang Samuel Haning saat ini tidak berbadan hukum dan sesat karena tidak terdaftar di Dikti. Selain itu, ijazah mahasiswa yang telah ditandatanginya juga akan dinyatakan tidak sah.

“Mahasiswa yang kantongi ijazah dari pihak yang tidak berwewenang itu ijazahnya ilegal. Apalagi gelar Doktor itu palsu dan tidak terdaftar di Dikti. Statusnya sebagai doesn saja sudah dicabut manamungkin menjadi Rektor. Semuanya ini sudak ada keputusan dari YPLP Pusat. Karena YPLP pusat sebagai pihak yang berwewenang. Sampai kapanpun dia (Samuel Haning) tidak akan diakui sebagai rektor,” ucapnya.

Sementara Rektor Universitas PGRI NTT, Samuel Haning ketika hendak diminta tanggapannya terkait persoalan ini Sabtu 23 Mei 2015 Usai acara Oentas Budaya NTT yang diselanggarakan PGRI Kupang, Samuel Haning menghindar dan tidak merespon terkait pertawaan wartawan soal dugaan ijasah gelarnya. “Ade mereka tunggu disini saya jemput anak buah dulu,” jawabnya sambil menaiki mobilnya. (*amar)