FPR NTT Tuntut Kenaikan Upah Buruh dan Stop Mafia Bisnis Pendidikan

Demo FPR

Demo FPR

Zonalinenews, Kupang – Memperingati Hari Buruh Sedunia 1 Mei dan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat – Nusa Tenggara Timur (FPR – NTT), melakukan aksi demontrasi tepatnya di depan kampus UNWIRA Kupang, Jumat 1 mei 2015.

Dalam aksinya mahasiswa menuntut kenaikan upah bagi para buruh. Selain itu mahasiswa juga meminta pemerintah menghentikan mafia bisnis pendidikan yang saat ini marak terjadi di NTT.

Kordinator lapangan (Korlap) aksi, Benedekiktus Ulu, dalam orasinya mengatakan, saat ini di NTT kaum buruh masih hidup dalam kungkungan neoliberal dan pendidikan nasional tak ubahnya seperti pabrik yang hanya bisa menghasilkan komoditi-komoditi yang siap dipasarkan. Menurutnya, upah buruh yang masih dibawah standar kehidupan layak, jam kerja yang mengharuskan buruh untuk bekerja lebih dari 8 jam kerja dengan upah dibawah standar, jaminan kerja dan kesehatan yang hari ini seolah-olah dari kehidupan buruh, penjualan tenaga kerja (human trafficking), sistem kontrak dan outsorching masih menjadi masalah pokok yang terjadi di sektor buruh.

Maraknya persoalan tersebut, menurut Ulu, menunjukan bahwa pemerintah masih gagal mensejahterakan kaum buruh. Karena di NTT penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 1015 baru mencapai Rp. 1. 250.000. Penetapan UMP ini menurutnya tidak akan menyelesaikan persoalan pemenuhan kebutuhan dari buruh dengan semakin diperparah dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok. “Regulasi pemerinrah ini menunjukan bahwa pemerintah saat ini tidak pro terhadap kaum buruh,” tegasnya.

Sementara itu, Apris Mali, salah satu anggota aksi, mengatakan, mahalnya biaya pendidikan, kurangnya fasilitas pendidikan, tidak adanya demokrasi dalam dunia pendidikan memperlihatkan kepada kita bahwa di NTT persoalan pendidikan masih mejadi anak tiri. Pendidikan di NTT menurutnya, masih marak terjadi permasalahan yang sebenarnya harus segera dibenahi oleh Pemerintah Daerah. Dari masalah ujian nasional, fasilitas pendidikan yang tidak memadai, menjamurnya sekolah swaata tanpa legalitas yang jelas, hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan. “Privatisasi dalam dunia pendidikan memberi bukti bahwa pendidikan hari ini hanya dijadikan lahan bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya,” ungkapnya.

Pantauan Zonaline, aksi tersebut berjalan aman dikawal ketat aparat kepolisian Polres Kupang Kota. (*amar)


TAG