JPU Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Bansos Soe

Terdakwa Yeni saat meningalkan ruangan persidangan di Pengadilan Tipikor

Terdakwa Yeni saat meningalkan ruangan persidangan di Pengadilan Tipikor

Zonalinenews,Kupang – Kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos), Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), yang melibatkan terdakwa, Yakwilina Oematan alias Yeni, kini memasuki babak baru. Dalam sidang dengan agenda tanggapan JPU yang digelar di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa 5 April 2015 JPU menolak semua esepsi terdakwa.

Menanggapi esepsi terdakwa dan penasehat hukum yang menyatakan JPU tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga keliru dalam menentukan kerugian keuangan negara, JPU berpendapat, di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dijelaskan, “Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukan bah  wa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menurut JPU, keberatan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa terhadap hasil perhitungan kerugian keuangan daerah atau negara tersebut pada dasarnya sudah masuk dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pembuktian perkara di dalam persidangan.

Selain itu, dalam menanggapi esepsi terdakwa yang menyatakan JPU tidak lengkap menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari penyidikan  yang dituduhkan kepada terdakwa,  JPU menyatakan,fakta hukum tersebut pada dasarnya sudah masuk ruang lingkup materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pembuktian perkara di dalam persidangan dan surat dakwaan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan pasal pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, JPU memutuskan untuk tetap menetapkan bahwa eksepsi dari terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. JPU juga menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini juga menetapkan bahwa pemeriksaan perkara atas nama Yakwilina Oematan alias tetap dilanjutkan dan selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan adil.

Pantauan Zonalinenews, dalam persidangan tersebut, terdakwa didampingi salah satu penasehat hukumnya, Liven Rafael. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa, tanggal 12 Mey 2015, dengan agenda pengajuan pledoi atau nota pembelaan. (*amar)