Kasus Bandara Turelelo, JPU Siap Jawab Nota Pembelaan Kuasa Hukum

Sidang Kasus Blokade Bandara senin 25 Mei 2015

Sidang Kasus Blokade Bandara senin 25 Mei 2015

ZONALINENEWS-NGADA, Proses Persidangan Kasus Blokade Bandara Turelelo Soa Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara Timur kembali digelar Senin 25 Mei 2015 di Ruang Persidangan Pengadilan Negeri Bajawa Kabupaten Ngada dengan agenda Sidang Pledoi atau Pembacaan Nota Pembelaan oleh Kuasa Hukum para terdakwa di hadapan Majelis Hakim.

Pantauan Tim Zonalinenews 25 Mei 2015 di Kantor Pengadilan Negeri Bajawa, pembacaan pembelaan dilakukan Kuasa Hukum atas dakwaan Penuntut Umum sebelumnya terhadap dua puluh tiga orang terdakwa perkara pemblokiran Bandara Turelelo Soa Ngada. Dikutip Zonalinenews, dua pokok penegasan disampaikan Kuasa Hukum dihadapan Majelis Hakim diantaranya materi dakwaan kabur dan karenaitu para terdakwa diminta dibebaskan.

Diberitakan sebelumnya Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bajawa menuntut dua puluh tiga orang terdakwa Kasus Pemblokiran Bandara Turelelo Soa dengan tuntutan penjara dua (2) tahun, subsidier enam (6 bulan) kurungan dan denda masing-masing tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

Sementara Kajari Bajawa Rarajo Budi Kisnanto, SH.MH yang saat ini tengah berada di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, kepada Zonalinenews 25 Mei 2015 melalui handponenya mengungkapkan, pihak Penuntut Umum Kejakasaan Negeri Bajawa siap menyampaikan jawaban balik atas nota pembelaan Kuasa Hukum para terdakwa.

Dia menambahkan nota pembelaan yang dikemukakan Kuasa Hukum telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 156 KUHP. “Inti dari pembelaan Kuasa Hukum pada terdakwa adalah dakwaan kabur dan pengacara minta dibebaskan karena menurut Kuasa Hukum para terdakwa Anggota Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas atas perintah jabatan. Terhadap dua hal tersebut kami siap mengajukan jawaban melalui sidang berikutnya yang sedianya digelar pada Hari Rabu nanti”, ungkap

Menurut Kajari Bajawa Rarajo Budi Kisnanto, SH.MH, seharusnya berdasarkan Ketentuan Pasal 156 KUHP setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, Kuasa Hukum langsung mengajukan keberatan seketika itu juga di hadapan Majelis Hakim namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Kuasa Hukum para terdakwa sehingga sidang dilanjutkan, berarti dengan demikian Penasehat Hukum sudah setuju dengan materi dakwaan pihak Penuntut Umum.

Sementara terkait alasan para terdakwa menjalankan perintah jabatan, lanjut Kajari Raharjo Budi Kisnanto, SH.MH, perihal perintah jabatan hal itu sudah diatur dalam peraturan perundangan, dan hal yang dilakukan oleh Satpol PP Ngada dalam perkara kasus pemblokiran bandara jelas-jelas tidak sesuai dengan tugas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan berlaku. “Tentang menjalankan tugas jabatan, hal itu sudah diatur dalam peraturan perundangan dan tugas Polisi Pamong Praja adalah terkait Peraturan Daerah, bukan pemblokiran bandara”, tutup Kajari Rarajo Budi Kisnanto, SH.MH. (*wrn)