Kommas Jakarta dan Formadda NTT Serukan Penjarakan Pelaku Pemblokiran Bandara

Ketua Divisi Politik dan Hukum Formadda NTT, Hendrikus Hali Atagoran

Ketua Divisi Politik dan Hukum Formadda NTT, Hendrikus Hali Atagoran

ZONALINENEWS-JAKARTA, Ketua Koalisi Masyarakat Ngada Jakarta (Kommas) serukan sikap bulat rakyat Ngada melalui Koalisi Masyrakat Ngada Jakarta mendukung penuh penegakan supremasi hukum kasus Pemblokiran Bandara Turelelo Soa Kabupaten Ngada yang dilakukan oleh 23 (dua puluh tiga) Angota Satpol PP Ngada. “Penjarakan Dua Puluh tiga Anggota Satpol PP pelaku pemblokiran bandara dan serat Marianus Sae atas dugaan pemberi perintah kasus pemblokiran Bandara Turelelo Soa.

 Dua puluh tiga Anggota Satpol PP telah menjalani beberapa kali persidangan di Pengadilan Negeri Bajawa dan pihak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bajawa menjerat para pelaku dengan pasal 421 ayat (2) UU No 1/2009 tentang Penerbangan jo pasal 55 ayat (1) KUHP dengan tuntutan hukuman 2.8 tahun penjara dan denda 750 juta. Pada hari Senin, 1 Juni 2015 Hakim pengadilan Negeri Bajawa akan memutuskan dakwaan tersebut. Karena itu Koalisi Masyarakat Ngada-Jakarta (Kommas Ngada-Jakarta) menyambut baik dan mengapreasiasi kinerja para penegak hukum, khususnya PPNS dan Kejaksaan Negeri Bajawa untuk terus melanjutkan penuntasan perkara ini hingga aktor intelektualnya.

 Hampir 2 tahun bangsa ini telah menunggu penuntasan kasus ini”, kata Ketua Kommas, Christo Roy Watu, Senin 29 Mei 2105 di Jakarta kepada Zonalinenews.

 Menurut dia, saat ini Bangsa dan Negara ini menunggu keseriusan Hakim Pengadilan Negeri Bajawa memutuskan perkara ini. Ditambahkan, para anggota Satpol PP Ngada adalah alat negara yang mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan teratur, menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.  Tindakan memblokir bandara oleh Satpol PP Ngada nyata-nyata telah berlawanan azas dan tidak menciptakan rasa tidak aman, khususnya para penumpang Merpati bersama anggota keluarganya. Sat. Pol PP Ngada tidak melakukan  tugas tupoksinya dan telah menabrak Undang-Undang.

 Kepada media ini, Ketua Kommas Jakarta Christo Roy Watu meminta Hakim memutuskan perkara ini seadil-adilnya, tidak boleh ada deal-deal khusus dengan penguasa setempat dan Kommas mengingatkan hakim bahwa perkara ini berada di bawah pengawasan Komisi Yudisial. “Hakim tidak boleh main-main dalam perkara ini”, tambah Roy Watu

.Sementara itu, Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian (Formadda NTT) kepada Zonalinenews  Senin 29/05 melalui Divisi Politik dan Hukum Formadda NTT kembali mendesak PPNS Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub dan Mabes Polri segera menyeret Bupati Ngada Marianus Sae yang diduga sebagai aktor intelektual kasus ini. “Kami justru menilai para Anggota Satpol PP hanyalah korban dari arogansi atasannya, yakni Kasatpol PP, Hendrikus Wake bersama Bupati Ngada, Marianus Sae yang diduga sebagai aktor intelektualnya. Perkara pemblokiran bandara Turelelo sama sekali belum menyentuh aktor intelektualnya.” Ungkap pernyataan Ketua Divisi Politik dan Hukum Formadda NTT, Hendrikus Hali Atagoran, Kamis 29 Mei 2015 di Jakarta.

Menurut dia, diberitakan sejumlah Media, Marianus Sae telah mengakui di hadapan publik bahwa dirinyalah yang memerintahkan Satpol PP untuk memblokir bandara dan siap bertanggung jawab lantaran kesal dan marah dengan pelayanan Merpati. Marianus Sae justru menyangkal telah memberi perintah. Oleh Karena itu Formadda NTT mendesak PPNS Dirjen Perhubungan Udara dan Mabes Polri untuk segera menjerat Marianus Sae yang diduga sebagai aktor intelektual dengan modus memerintahkan Kasat Pol PP mengerahkan anggota Pol PP memblokir bandara.

“Dalam kasus ini, Bupati Marianus Sae tidak bisa cuci tangan. Kami mendesak para penegak hukum agar proses hukum dilanjutkan, karena sebelumnya Marianus Sae telah ditetapkan oleh Polda NTT sebagai tersangka pada 30 Desember 2013 dan sampai saat ini masih status tersangka”, tutup Hendrik. (*tim)