Nasib TLD- FDI Kota Kupang Masih Digantung

Sekda Kota Kupang, Bernadus Benu

Sekda Kota Kupang, Bernadus Benu

Zonalinenews-Kupang, Nasib 17 orang Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) serta Fasilitator Desa Intensif (FDI) boleh dibilang sedang digantung pemerintah. Mengapa tidak. Sebagaian besar mereka yang sudah mengabdi di Kota Kupang mengaku sudah 5 hingga 7 tahun bekerja sebagai tenaga honorer tetapi hingga kini belum juga diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemkot Kupang.
Akhir April lalu kru media ini mencoba menelusuri kebenaran informasi itu. Kepada wartawan Kepala Seksi PAUD Dinas PPO Kota Kupang, Roos Dethan,SE, mengakui adanya informasi dimaksud.

 Roos mengatakan TLD dan FDI sebenarnya merupakan program Pemerintah Pusat melalui Dirjen PAUDNI Kemendiknas yang diangkat dan digaji dari pusat tetapi wilayah tugasnya ada di setiap kecamatan termasuk Kota Kupang. Program pengangkatan TLD – FDI sudah berlangsung sejak 2003 silam dan di NTT khususnya di Kota Kupang sebagian besar diantara mereka telah diangkat sebagai PNS sedangkan 17 orang lainnya belum. TLD dan FDI di Kota Kupang, sebagian besar mereka sudah mengabdi sejak lima hingga tujuh tahun lalu di Alak, Maulafa dan kecamatan lain berdasarkan SK yang ada.

Tugas utama TLD/FDI adalah mendampingi, memfasilitasi, melaporkan serta mengkoordinasikan setiap program Pendidikan Masyarakat (Dikmas) atau program PLS yang ada di tengah masyarakat. “Namun pada 2013 lalu pemerintah pusat mengalihkan tanggung jawab hak TLD dan FDI kepada kabupaten/kota di setiap propinsi,” jelas Dethan.

Ditambahkannya untuk hal keluhan TLD dan FDI agar ditetapkan sebagai PTT oleh pemkot, tentu mesti melalui mekanisme sehingga masih menunggu waktu. “Keluhan itu benar, karena sebagian besar mereka sudah mengabdi di Kota Kupang lima sampai tujuh tahun, perlu ada perhatian kita tetapi melalui pertimbangan dan mekanisme,” tandasnya.

Sementara itu di tempat terpisah Drs. Simon Klau, salah satu Pengawas PLS Kota Kupang mengatakan, tenaga TLD/FDI yang sebelumnya dibiayai anggaran pusat tersebut,  tugas mereka sangat penting dan merupakan ujung tombak Dinas PPO kabupaten/kota, khususnya pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah. Karena itu  persoalan yang ada perlu ada upaya serta niat baik dari semua pengambil kebijakan untuk memperhatikan nasib mereka.

“Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan Fasilitator Desa Intensif (FDI) tenaga mereka sangat kami butuhkan di lapangan karena mereka ujung tombak sebagai pendamping segala bentuk program pemerintah yang dibiayai Dirjen Pendidikan Luar Sekolah apabila kinerja mereka gagal, maka akan berdampak luas pada program yang ada di lapangan,” jelas Simon.

Simon menambahkan, tugas TLD dan FDI tidak hanya memonitoring, memfasilitasi, mendampingi mitra pemerintah seperti PKBM, PAUD/TKK, LSM dan yayasan yang ada di tiap kecamatan dan kelurahan/desa sesuai SK yang mereka terima,  tetapi juga membantu atau  mengambil alih tugas seorang tutor atau guru di lapangan, agar dapat memperlancar program di lapangan.

Salah seorang TLD yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, TLD/FDI merupakan tenaga lapangan sekaligus ujung tombak Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang diangkat dan ditempatkan pada wilayah yang menjadi sasaran layanan Pendidkikan Luar Sekolah. Dan segala kewajiban telah dilaksanakan sesuai petunjuk juklak dan juknis, tetapi sangat disayangkan selama ini TLD dan FDI belum dianggap penting. Karena itu ia  mengharapkan agar ada upaya serta niat baik dari para pemangku kebijakan untuk memperhatikan nasib TLD dan FDI.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Kupang, Bernadus Benu, SH di ruang kerjanya Selasa, 5 Mei 2015 mengangatakan, keberadaan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan Fasilitator Desa Intensif (FDI) berawal dari kebijakan Pemerintah Pusat melalui Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional yang diangkat serta digaji dari Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional. Akan tetapi dua tahun terakhir pemerintah pusat kembalikan tanggungjawab itu kepada Pemda Propinsi masing-masing. Sehingga dari propinsi alihkan lagi ke kabupaten/kota termasuk Kota Kupang, kalau demikian menurut Benu perlu dilihat kembali proses awal pengangkatan karena bagaimanapun tenaga-tenaga dimaksud telah banyak berbuat untuk masyarakat Kota Kupang. Akan tetapi terkait keluhan mereka para TLD dan FDI untuk bisa diangkat menjadi PTT, perlu dilihat kekuatan anggaran yang ada di daerah.

 “Saya kira kehadiran tenaga lapangan Dikmas ini sangat diperlukan, tetapi untuk menetapkan mereka sebagai PTTperlu menyesuaikan dengan anggaran daerah,” tandas Benu. Selain itu dijelaskan Sekda Benu, bahwa saat ini Pemerintah Kota Kupang sedang konsentrasi untuk mengurus tenaga honor kategori dua yang masih diproses di BKN. Karena itu perlu ada kesabaran dari para tenaga Dikmas dimaksud.(*Goe)