Pemkab Sabu Arogan Terkait Pembangunan Tambak Garam di Desa Raemedia

Tambak Garam di Sabu Raijua oke

Tambak Garam di Sabu Raijua oke

Zonalinenews-Kupang, Direktur Eksekutif Asosiasi Rakyat Untuk Solidaritas, Pengembangan Kapasitas Institusi dan Transformasi (ARUS BANGKIT), Stepanus Mira Mangngi melalui rilis yang dikirim ke zonalinenews Selasa 12 Mei 2015 pukul 18.00 wita menegaskan, kebijakan dan Sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sabu Raijua terkait pengambilan tanah rakyat di Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua untuk digunakan bagi kepentingan pembangunan tambak garam adalah bentuk arogansi kekuasaan dan kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya sendiri.

Dalam kasus penolakan warga desa Raemedia terhadap pembangunan tambak garam, kata Stepanus Mira Mangngi, esensi dialog diabaikan. Mekanisme dialog digunakan oleh Pemkab Sabu Raijua, sekedar sebagai sarana berbagi informasi dan membangun pemahaman dan kesadaran warga terhadap tujuan dan manfaat dari program tambak garam, sekaligus sarana Pemaksaan kehendak dari Pemkab Sabu Raijua terhadap warganya. Mekanisme dialog hanyalah lips service untuk menunjukkan bahwa seolah-olah Pemkab Sabu Raijua demokratis, menghormati hak dan kepentingan warganya dan lingkungan. Ironisnya lagi, proses dan dialog tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan lanjutan sehingga melahirkan perlawanan fisik dari rakyat.

Stepanus Mira Mangngi menegaskan, Jika saja Bupati Sabu Raijua , tidak memaksakan kehendaknya dan mau berbesar hati menerima penolakan masyarakat, maka sesungguhnya kepentingan masyarakat dan kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua masih dapat dipertemukan oleh pasal 61 ayat (1 & 2) UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan; Pasal 60 ayat (1), huruf (c, d & e) UU No.1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Apalagi kedua Undang-Undang ini merupakan salah satu landasan yang dipakai Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam kebijakan Pembangunan Tambak Garam dimaksud.

Lanjutnya, Pendekatan konfrontatif Terhadap Dewan Perwakilan Rakat Daerah (DPRD) Sabu Raijua. Bentuk arogansi Bupati Sabu Raijua tidak hanya ditunjukan terhadap warga masyarakat yang menolak program pembangunan tambak garam di wilayah mereka tetapi juga terhadap institusi DPRD Kabupaten Sabu Raijua.

“Sikap DPRD menyampaikan aspirasi masyarakat dan juga temuan adanya ketidaksinkronan antara kenyataan dilapangan (adanya penolakan warga) dengan penjelasan pemerintah dalam pembahasan apbd, khususnya mengenai kesiapan lahan untuk pembangunan tambak garam justru ditanggapi secara sangat berlebihan oleh Bupati yang melecehkan institusi DPRD sebagai mitra kerja. Hal ini sesungguhnya tidak saja menegaskan bahwa Bupati Sabu Raijua adalah sosok yang arogan dan anti kritik tetapi juga tidak memahami dengan baik tugas, kewenangan dan fungsi anggota DPRD dalam posisinya sebagai mitra kerja,”ungkapnya.

Ia menjelaskan, Bupati Sabu Raijua telah secara arogan menggunakan sejumlah pasal dari beberapa peraturan perundangan tersebut untuk menakuti dan menempatkan rakyat dalam posisi yang disalahkan. Hal itu harus dibaca demikian karena pasal-pasal rujukan yang digunakan tersebut, penerapannya justru membutuhkan prasyarat dan syarat, yang oleh Bupati sendiri belum dipenuhi, yakni : menetapkan sejumlah peraturan daerah (Perda) yang diatribusikan dan atau didelegasikan oleh peraturan perundangan dimaksud. Justru sebaliknya, pemaksaan kehendak untuk melaksanakan pembangunan tambak garam tersebut tanpa adanya Perda-perda sebagaimana diatribusikan dan atau didelegasikan oleh peraturan perundangan dimaksud justru menempatkan pembangunan tambak garam di lokasi-lokasi yang ditetapkan menjadi tidak memiliki cukup landasan hukum yang berarti juga pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan peraturan perundangan yang digunakan oleh Bupati sendiri. Bahkan lebih jauhnya, pembangunan tambak garam tersebut akan berpotensi merugikan daerah dan masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua.

Stepanus Mira Mangngi mencontohkan, Bupati mengatakan bahwa wilayah tempat akan dibangunnya tambak garam tersebut adalah daerah sempadan pantai, dengan merujuk pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan; Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 (Victory News, 06 Mei 1015, dibawah judul : Dira Tome Kecam Ketua DPRD).

Pada kenyataannya, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, tidak mengatur secara khusus mengenai Sempadan Pantai TETAPI mendelegasikan pengaturan mengenai sempadan pantai kepada Pemerintah Daerah. Pertanyaannya adalah : Apakah Sabu Raijua sudah memiliki Perda tentang Penetapan Sempadan Pantai di Kabupaten Sabu Raijua?. Lebih jauh lagi, mengingat Kabupaten Sabu Raijua adalah salah satu Kabupaten yang masuk dalam wilayah Taman Nasional Laut Sabu, Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua juga telah memiliki Perda yang mengatur tentang: Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSW-3-K); Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZW-3-K); Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), dan; Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K) sebagaimana di delegasikan oleh Pasal 7 sampai Pasal 13, UU No. 27 Tahun 2007 dimaksud. Juga, Apakah Kabupaten Sabu Raijua telah memiliki Perda mengenai zonasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 35 dan Pasal 36 UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang?. Sementara Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990, justru sama sekali tidak mengatur soal Sempadan Pantai MELAINKAN mengenai Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal).

“Pengalihan issue pokok Penolakan Warga terhadap Pembangunan Tambak Garam, kepada issue adanya provokasi dari pihak tertentu dari luar dengan motif politik. Bentuk arogansi dan sikap anti kritik lainnya dari Bupati Sabu Raijua adalah mencari kambing hitam dengan mengalihkan pokok persoalan, dari penolakan warga terhadap pembangunan tambak garam, kepada adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu. Bupati Sabu Raijua memilih sibuk mengamankan kepentingan politiknya, terutama menjelang Pemilukada serentak pada akhir tahun ini, ketimbang memikirkan substansi persoalan dan jalan keluar atas penolakan warganya terhadap rencana pembangunan tambak garam. Bahkan pengalihan issue secara demikian dalam situasi menjelang pemilukada justru berpotensi memprovokasi masyarakat yang dapat mengarah pada terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat akibat polarisasi kepentingan dan pilahan politik,”Jelasnya Stepanus Mira Mangngi.(*tim)