Penyertaan Modal 3,5 Myliar Untuk PDAM Ende Pelayanan Buruk

Herman Yoseph Wadhi

Herman Yoseph Wadhi

Zonalinenews-Ende, Direktur Flores Institute Resource Developmen Ende, Vinsen Sangu menilai penyertaan modal sebesar Rp 3 Milyard diberikan untuk Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Ende terlalu fantastis . Pasalnya besaran anggaran 3 milyar rupiah yang diberikan oleh Pemerintah daerah  Ende dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ende, sangat tidak berimbang dengan pelaksanaan tugas kerja PDAM yang dinilai sangat tidak menyentuh pada kebutuhan masyarakat kabupaten ende. Ungkap Vinsen Sangu Kepada Wartawan Zona Line News Senin 11 Mei 2015.

Vinsen Sangu Mengatakan, persoalan air minum di kabupaten Ende bukanlah masalah baru yang dihadapi oleh masyarakat Ende, karena banyak masalah yang muncul di masyarakat akibat tidak adanya pemerataan pelayanan air minum kepada masyarakat sehingga berimplikasi buruk terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat yang tidak terjamin.

“Masalah lainya muncul tidak saja soal buruknya pelayanan PDAM soal air minum yang tidak merata tetapi ada masalah lainya seperti kualitas air tidak sesuai dan mencapai standar air minum, tidak tersentuhnya pelayanan air minum ke perumahan yang berada didataran tinggi dan lebih menarik lagi jangan sampai air minum hanya lancar dinikmati di rumah – rumah pejabat. Hal ini yang menyebabkan masyarakat kecil lainya tidak mendapat pelayanan yang maksimal oleh  PDAM bahkan masyarakat merasa dianak tirikan dari PDAM, ”katanya.

Dijelaskannya PDAM hanyalah perusahan yang menghasilkan uang yang seharusnya berkontribusi terhadap daerah untuk pembangunan langsung untuk rakyat tetapi toh mengambil lagi uang rakyat. Hal ini Menurutnya, semestinya penyertaan modal yang dialokasikan kepada PDAM, selayaknya diperuntuhkan untuk masyarakat di pedesaan tetapi itu kemudian hilang hanya untuk menghidupi PDAM itu sendiri.

Pihaknya meminta Dewan Perwakilan Rakyat Ende perlu melakukan kajian dan bila perlu sebelum palu diketuk DPR perlu mengundang  ahli dibidang perencanaan khususnya dibidang perairan agar anggaran tersebut benar – benar diperuntuhkan untuk masyarakat Ende dan tidak sekedar melihat hanya dengan kaca mata proyek belaka.

Sekretaris Pusam indonesia Ende, Oskar Vigato mengatakan PDAM Ende harus transparan terkait dengan perencanaan jangka panjang dan jangka pendek agar desain perencanaan dan dana yang dialokasikan masyarakat dapat diketahui secara pasti.

Oskar berharap, Dewan Perwakilan Rakyat harus kritis dan harus tetap melakukan pengawasan yang intensif terhadap PDAM agar tidak melakukan kesahan yang sama terkait pelayanan air minum kepada masyarakat di Ende. Pihaknya juga mengharapkan agar DPRD wajib melakukan kajian yang matang sebelum pengambilan keputusan terjadi.

Ketua DPRD Ende, Herman Yosef Wadhy saat ditemui wartawan ZLN diruang kerjanya Senin 11 Mei 2015 mengatakan DPRD lagi menyiapkan payung hukumnya berupa peraturan daerah menyangkut dana penyertaan modal atau hibah kepada institusi vertikal tidak boleh dengan anggaran karena ini perusahan daerah yang miliknya daerah maka perlu adanya peraturan daerah.

Herman Mengakui bahwa selama ini banyak sekali keluhan masyarakat mengenai pelayanan terkait dengan kebutuhan air minum tidak di imbangi dengan pelayanan yang memadai dan kita menyadari bahwa PDAM adalah salah satunya institusi yang mengurus air minum itu sendiri selain air tanah yang dikelola oleh perusahan swasta sehingga perlu penyertaan modal 3 milyar.

Dijelaskannya, penyertaan modal 3 milyar rupiah hanya sebagai umpan untuk mendapatkan modal dari APBN dan perusahan lainya untuk program sambungan rumah yang sesuai dengan master plan dari PDAM. Dan kalau memungkinkan jika mendapatkan dana dari pihak swasta atau APBN tersebut uang atau anggaran penyertaan modal tersebut akan dikembalikan ke kas daerah.

Ia menambahkan, hal ini adalah salah satu langkah untuk meningkatkan pelayanan air minum masyarakat baik di desa maupun di kota. Menurutnya kita sudah mendapatkan signal 1500 sambungan rumah dan proses pencairan terlebih dahulu 500 sambungan rumah dari dana APBN namun lebih awalnya kita harus sertakan modal penyertaan sebagai umpan balik sebelum APBN kita dapatkan. Dan setelah anggaran kita dapatkan kita pasti mengembalikan uang 3,5 milyar ke kas daerah.

Dijelaskannya, sambungan rumah itu tidak bisa didatangkan dari dana alokasi khusus tetapi dana alokasi khusus diperuntuhkan untuk pengadaan pipa penyaluran kesetiap rumah dan sambungan rumah ditanggung sendiri atau diluar dari Dana Alokasi Khusus dan kalau untuk dana sambungan rumah ditanggung khusus oleh PDAM karena PDAM adalah perusahan milik daerah hanya dikelola oleh pihak swasta tetapi keuangannya diberikan kepada pihak swasta melalui perda penanaman modal dan dana penyertaan modal akan dikembalikan ke kas daerah. Menurutnya dana 3,5 milyar sebagai dana penyertaan modal tidak terlalu besar karena dana itu sangat kecil. Tegasny. (Rian Laka)