Perang Tanding Antar Desa Lewobunga Vs Lewonara Kembali Berkecamuk

Kapolres Flotim AKBP Dewa Putu Gede

Kapolres Flotim AKBP Dewa Putu Gede

Zonalinenews- Kupang, Perang tanding antar Desa Lewobunga Vs desa Lewonara, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur kembali berkecamuk. Kejadian ini berlangsung Minggu 24 Mei 2015 sekitar pukul 05.00 wita, warga Lewonara kembali melakukan penyerangan terhadap warga desa Lewobunga.

Kapolres Flotim, AKBP Dewa Putu Gede, saat dikonfirmasi via telepon, Minggu 24 Mei 2015 membenarkan hal itu.

Menurutnya, selama ini kedua desa tersebut belum bisa didamaikan. Namun, mendengar informasi itu dirinya langsung mengerahkan anggotanya untuk melakukan penyekatan guna meredam konflik kedua desa tersebut.

Ia juga mengatakan, hingga saat ini belum ada korban jiwa dari kedua belah pihak.

Ketika ditanya apakah pihaknya membutuhkan bantuan personil polisi, dirinya mengatakan, sudah berkoordinasi dengan pihak Polda NTT untuk meminta bantuan dari Satuan Brimob Polda NTT.

“Sejauh ini belum ada korban jiwa. Karena anggota saya sudah lakukan penyekatan,” jawabnya.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERTAK) Flotim, Kanis Soge, ketika dikonfirmasi via telepon, Minggu 24-5-2015, mengatakan, terjadinya konflik perang tanding antar ke dua desa tersebut menunjukan bahwa tidak ada langkah preventif dari aparat kepolisian. Karena kejadian itu bukan pertama kali terjadi.

 Menurutnya, seharusnya pihak kepolisian harus mengambil langkah pencegahan demi menjaga bentrok kedua desa kembali terjadi.

“Ini menunjukan bahwa Kapolres Flotim gagal memberikan perlindungan hukum bagi warga Flotim. Masa perang terjadi baru aparat polisi datang. Itu kan lucu. Tugas polisi itu memberikan perlindungan dan mengayomi masyarakat, bukan masyarakat sudah saling membunuh baru polisi tiba,” tegasnya.

Ia melanjutkan, persoalan ini juga merupakan wujud nyata kegagalan Bupati Fotim, Yosni Laga Doni Herin sebagai pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan menyelesaikan persoalan itu. Selain itu, rencana Bupati Flotim untuk menghadirkan kedua desa tersebut guna menuturkan sejarah tanah yang selama ini diperebutkan menurutnya merupakan kebijakan yang salah dan hanya memicu konflik. Karena, yang berhak menuturkan sejarah adalah tokoh-tokoh adat yang mempunyai kedudukan tinggi dalam adat Lamaholot. Seharusnya, Pemda mengambil langkah bijak untuk melakukan pendekatan terhadap para pemuka adat kedua desa tersebut guna mencari solusi penyelesaian.

“Masa masyarakat selama ini rebut tanah disuruh tuturkan sejarah tanah. Itu sangat keliru karena hanya akan menambah konflik. Yang punya hak itu tokoh adat yang secara adat Lamaholot punya wewenang. Pemda hanya memfasilitasi pertemuan itu. Jika warga kedua desa kembali berperang, saya menilai Bupati dan Kapolres Flotim telah gagal sebagai pemimpin di Flotim,” ujarnya. (*amar)