Soleman Raja Sebut Ijazah Yang Ditandatangani Samuel Haning Palsu

Mahasiswa PGRI NTT demo tolak Kehadiran  Yayasan Universitas PGRI NTT di Kampus Selasa 22 Mei 2015,

Mahasiswa PGRI NTT demo tolak Kehadiran Yayasan Universitas PGRI NTT di Kampus Selasa 22 Mei 2015,

Zonalinenews,Kupang- Kasus penggunaan gelar palsu yang disandang Rektor Universitas PGRI NTT, Samuel Haning, akan menyesatkan dan mengorbankan para lulusan yang dalan ijazahnya ditandatangani oleh Samuel Haning. Pasalnya, Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) telah membekukan status Samuel Haning sebagai Rektor pada Universitas PGRI NTT. Selain itu, Nomor Induk Dosen (NID) Samuel Haning ikut dibekukan oleh pihak Dikti.
“Semua Ijazah yang ditandatangani Samuel Haning itu palsu. Meski gelar Doktornya sudah dicabut, namun ijazah para lulusan tetap dnyatakan ilegal. Karena status dosen Samuel Haning telah dicabut Dikti. Status Dosennya saja sudah dicabut, apalagi menjadi rektor,” Demikian penegasan yang disampaikan Ketua Yayasan Universitas PGRI NTT, Soleman Raja saat ditemui di kediamannya, Kamis 27-05-2015.
Soleman menjelaskan, saat ini status Samuel Haning sebagai dosen pada kampus PGRI telah dibekukan oleg Dikti, yang telah direkomendasikan melalui Kopertis Wilayah delapan dan selanjutnya direkomendasikan ke Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) NTT untuk segera melakukan pergantian rektor. Namun, saat itu pihak Kopertis wilahay delapan terlambat mengirim surat ke pihak YPLP NTT. Dengan terlambatnya surat tersebut telah menyebabkan Samuel Haning melaksanakan wisuda pada periode April, September 2014 hingga periode Mey 2015. Olehnya, berdasarkan rekomendasi Dikti tersebut, dirinya sebagai Ketua Yayasan berhak melakukan pergantian Rektor. Namun, ironisnya, Samuel Haning hingga saat ini tidak mau dirinya digantikan sebagai Rektor. Bahkan Rektor yang dipilih oleh YPLP NTT dianggap ilegal.
Menurutnya, sikap Samuel Haning yang terus menganggap dirinya sebagai Rektor Universitas PGRI NTT telah mengorbankan kurang lebih 2300 lebih sarjana yang telah diwisudakan. Apalagi, semua ijazah dikantongi para lulusan tersebut ditandatangani oleh Samuel Haning yang status dosennya sudah dibekukan oleh Dikti. “Nomor user ID ijasah para lulusan itu tidak tercatat di Dikti. Sehingga ijazah tersebut dianggap ilegal. Kasihan mahasiswa, mereka hanya jadi korban,” ujar Soleman yang juga perintis dan pendiri Universitas PGRI tersebut.
Dirinya juga menyayangkan sebagaian mahasiswa yang hingga saat ini masih mendukung Samuel Haning sebagai Rektor Universitas PGRI NTT. Menurutnya, sikap mahasiswa tersebut, menurutnya, karena sudah didoktrin oleh para akademisi PGRI NTT yang selama ini mendukung Samuel Haning.
Terkait proses hukum yang telah ditempuh pihaknya, dirinya menilai, pihak Polresta dan Polda NTT telah melakukan pembiaran terhadap persoalan yang sudah dilaporkan. Karena menurutnya, semua bukti-bukti kebohongan yang dilakukan Samuel Haning dari penggunaan gelar Doktor palsu sampai pada merekayasa surat Dikti telah diserahkan ke pihak Polda NTT. Sehingga tidak ada alasan bagi pihak kepolisian untuk membiarkan Samuel Haning terus berkeliaran.
“Pihak kepolisian harus segera tangkap Samuel Haning. Bukti semua kami sudah serahkan, tunggu apalagi, kalau alasan kurang bukti, itu tidak masuk akal. Saya menilai pihak Polda NTT telah melakukan pembiaran. Jangan tunggu sampai korban bertambah banyak. Tidak ada warga di negara ini yang kebal hukum. Saya tegaskan bahwa, pihak Polda NTT segera tangkap Samuel Haning,” tegasnya.
Sementara itu, pengamat hukum, Rudy Tonubesi mengatakan, kasus  tersebut sudah dilaporkan sejak bulan Juli 2014 lalu. Namun, hingga saat ini pihak Polda NTT belum mau menidaklanjuti laporan tersebut. Bahkan, sekitar bulan Desember 2014, pihak Polda NTT mengeluarkan SP2HP yang menyatakan kasus tersebut belum bisa diproses karena kasus tersebut tidak termasuk dalam unsur pidana. Padahal menurutnya, kasus tersebut merupakan delik aduan dugaan tindak pidana sesuai pasal 68 ayat (2) UU Sisdiknas, dimana pelaku penggunaan gelar palsu dapat dihukum dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp. 500 juta. Olehnya, pihaknya juga mengeluarkan surat keberatan atas SP2HP yang diterbitkan Polda NTT tersebut. Namun, hingga saat ini belum ditindaklanjuti. Karena itu, dirinya telah berencana untuk membuat laporan ulang terkait dugaan pemalsuan surat yang telah dilakukan oleh Samuel Haning.
“Saya menilai pihak kepolisian cenderung melakukan pembiaran. Pada hal kasus ini sudah memenuhi unsur-unsur pidana” ungkapnya.
Dirinya juga menjelaskan, ijazah yang telah dimiliki para lulusan yang telah diwisudai pada tbeberapa waktu lalu, juga ilegal alias palsu. Karena menurutnya, pada bulan Februari 2014, status Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) Samuel Haning telah dibekukan oleh Dikti. Ia juga menyatakan siap untuk memberikan keterangan kepada para mahasiswa terkait aturan hukum yang menyatakan tentang syarat-syarat ijazah yang dikatakan palsu atau ilegal. (*amar)