Tolak Berlakunya MEA, LMND Datangi DPRD

LMND saat beraudens dengan anggota Komisi V DPRD NTT

LMND saat beraudens dengan anggota Komisi V DPRD NTT

Zonalinenews, Kupang, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Wilayah NTT, melakukan aksi demontrasi di kantor DPRD NTT, Senin 4 Mei 2015 . Aksi tersebut sebagai wujud penolakan mahasiswa terhadap diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selain itu, mahasiswa juga mahasiswa mendesak pemerintah untuk mencabut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menurut mahasiswa sangat pro pasar.

Koordinator aksi, Inong Mali, dalam orasinya mengatakan, adanya MEA sebagai tanda bahwa ASEAN telah berubah dari semula kawasan dengan basis kerjasama politik keamanan, sosial budaya, serta ekonomi, namun saat ini lebih memprioritaskan ekonomi perdagangan bebas dan lebih parahnya, MEA sepenuhnya mengabdi pada sistem ekonomi kapitalisme neoliberal. Menurutnya, berlakuknya MEA maka akan didorong oleh pasar yang konsisten dengan aturan-aturan multiteral serta patuh terhadap sistem berbasis aturan bagi kebutuhan efektif dan pelaksanaan komitmen-komitmen ekonomi. Modus operandinya, lanjutnya, yang paling banyak digunakan dalam mempercepat ekspansi kapitalisme neoliberal adalah melalui liberalisasi dalam segala sektor. Disamping itu integrasi ekonomi ASEAN membatasi kewenangan negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan dan moneter untuk mendorong kinerja ekonomi dalam Negeri.

Sementara salah satu anggota aksi, Yaya Tukan, mengatakan, sistem pendidikan di Indonesia saat ini, sudah mengarah pada tujuan tersebut. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai dasar pendidikan di Indonesia sudah berideologi pasar. Pendidikan saat ini, menjadi instrumen negara dalam penyediaan tenaga kerja murah yang berkorelasi dengan kebijakan sistem pemerintahan Indonesia yang tunduk pada kapitalisme global. Pendidikan tidak lagi ditempatkan sebagai alat membangun kepribadian bangsa. Namun, pendidikan kini sebagai komoditi bisnis. “Pihak pemilik modal yang dapat untung besar dari sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi V, Aleta Baun, mengatakan, saat ini pendidikan di NTT masih menjadi suatu persoalan yang harus diperhatikan. Menurut Aleta, MEA merupakan suatu kelemahan bangsa Indonesia untuk mewujudkan ekonomi prokduktif. MEA juga menurutunya, hanya akan menjadi lintah bagi Indonesia. Karena hanya akan menguntungkan negara-negara lain.  “MEA hanya akan jadi lintah bagi Indonesia. Potensi kita banyak tapi hanya menguntungkan negara lain,” tegas Aleta.
Anwar Hajral, Wakil Ketua Komisi V, mengatakan, masalah pendidikan merupakan masalah nasional yang harus  menjadi prioritas pemerintah. Olehnya, dirinya berharap agar mahasiswa dapat melakukan kajian secara tertulis khususnya masalah pendidikan di NTT. (*amar)