Wakil Bupati Kupang Lantik Sembilan Anggota BPSK

Pelantikan Anggota BPSK oleh Wakil Bupati Kupang

Pelantikan Anggota BPSK oleh Wakil Bupati Kupang

Zonalinenews – Kupang, Dalam rangka melindungi hak – hak konsumen dan memberikan kepastian serta jaminan perlidungan atas hak – hak konsumen, sebanyak sembilan  orang anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kupang Periode 2015 – 2020 dilantik oleh Bupati Kupang Korinus Masneno di Aula Kantor Bupati Kupang Oelamasi, Jumat 22 Mei 2015 pukul 09.30 wita.

 “Sembilan anggota  BPSK Kabupaten Kupang periode 2015-2010 yang telah dilantik mampu meberikan kontribusi yang signifikan dalam menjawab setiap persoalan yang dihadapi masyarakat/konsumen, teristimewa dalam menegakkan harkat dan martabat konsumen berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan antara pelaku usaha dan konsumen, “kata Wakil Bupati Kupang Korinus Masneno.

Dalam sambutanya tersebut. Ia mengatakan, pelantikan kesembilan anggota BPSK ini berdasarkan SK Menteri Perdagangan RI No: 107/M-DAG/KEP/2/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kabupaten Kupang.

Menurut Korinus, keberadaan BPSK dalam era persaingan usaha yang semakin kompetitif sangatlah dibutuhkan dengan harapan lembaga ini dapat melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Meski anggarannya terbatas katanya, pelayanan kemasyarakatan BPSK tidak terbatas namun mampu memberikan manfaat yang optimal. “Mengikuti informasi media masa saat ini tentang berbagai produk palsu baik itu produk makanan, kosmetik, obat-obatan dan lainnya sangat berpengaruh negative terhadap factor kesehatan, keamanan, keselematan dan lingkungan masyarakat, “ungkapnya.

Dikatakan, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap informasi yang tertera pada label, etika, petunjuk dalam penggunaan barang dan jasa menjadi persolan tersendiri di Kabupaten Kupang.  Ia juga berharap, peran serta dan kerja BPSK dalam membantu mensosialisasikan program – programnya secara nyata mengingat kurangnya informasi terkait produk bermasalah disebabkan kurangnya wawasan, pengetahuan dan kemampuan konsumen dalam menghadapi berbagai pilihan produk dan jasa yang sangat banyak dipasar. “terhadap persoalan diatas saya himbau BPSK agar senantiasa membangun komunikasi dengan SKPD terkait lainnya dan melakukan monitoring dan pengendalian agar hak-hak konsumen dapat terlindungi dan pelaku usaha agar tangguh serta memiliki rasa tanggung jawab dalam penyediaan barang dan jasa yang berkualitas,” Tegas Masneno.

Sementara itu salah satu anggota BPSK yang baru dilantik Johanis Amalo kepada wartawan ia mengatakan, perlindungan hak-hak konsumen merupakan hal mutlak yang perlu dilakukan. Yang sering terjadi saat ini  katanya,  banyak masyarakat yang bingung kemana akan mengadukan permasalahan produk yang dihadapi karena tidak jarang produk – produk industri yang beredar dimasyarakat saat ini sangat tidak layak atau  digunakan dan dikonsumsi. Namun dengan  kehadiran BPSK ini  untuk mendengar semua  keluhan masyarakat dan akan menindaklanjutinya. “BPSK Kabupaten Kupang siap menerima laporan dari masyarakat dan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga masyarakat jangan dirugikan,” Ungkap Johanis. (*hayer)