Warga Oinbit Desak DPRD NTT Cabut Izin Tambang PT ERI

Masyarakat adat Desa Oenbit saat mendatangi DPR NTT

Masyarakat adat Desa Oenbit saat mendatangi DPR NTT

Zonalinenews,Kupang –  Perwakilan warga Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), beberapa waktu lalu mendatangi kantor DPR Provinsi NTT  menuntut agar izin usaha pertambangan yang dilakukan PT. Elgary Resources Indonesia (ERI) segera dicabut. Pasalnya, warga menilai pertambangan mangan yang dibangun oleh  PT ERI tersebut tidak memiiki studi Amdal serta tidak meningkatkan ekonomi warga Oinbit. Kedatangan warga Oenbit tersebut diterima anggota Komisi IV DPR NTT, juga aktivis  Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kupang.

Salah satu perwakilan warga, Gregorius Taneo, menyatakan, kehadiran PT ERI hanya untuk mengeruk kekayaan tambang di Desa Oenbit. Karena, pabrik tersebut dibangun diatas lahan warga yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Warga juga meminta agar sebelum mengangkat kaki dari lahan warga, pihak PT harus melakukan reboisasi atas tanah leluhur yang sudah dirusak tersebut. “Kami (warga adat) tidak mau lagi adanya dialog serta negosiasi dengan pihak manapun. Kami hanya ingin PT Elgari harus angkat kaki dari Oinbit,” tegasnya.

Taneo menjelaskan, kehadiran PT. Elgary Resources Indonesia itu terletak ditengah lokasi lahan warga yang sudah besertifikat dan tanah ulayat seluas 1.623 Ha serta berada dalam area hutan lindung milik pemerintah dan masyarakat TTU. Pada bulan Mei tahun 2014, dengan mengantongi ijin Pemerintah Daerah No. 270 Tahun 2011 PT ERI mulai beroperasi mengeruk lahan milik masyarakat dan mengambil seluruh hasil tambang (mangan).

Dalam dialog tersebut,  anggota komisi IV, Jefri Un Banunaek, mengemukakan,  kedatangan warga tersebut bertabrakan dengan agenda kelembagaan karena tidak ada surat pemberitahuan sebelumnya. Olehnya, Komisi IV berjanji akan membuat  agenda secara khusus guna membahas keluhan warga tersebut.

“Keluhan ini akan  kami tindak lanjuti. Kami akan  turun ke lokasi tambang mengumpulkan informasi dan  bertemu dengan Bupati serta pihak perusahaan guna  mecari tahu inti dari persoalan tersebut. Sebab bagi saya, masyarakat kelihatannya bukan tidak mau tetapi tidak diakomodir dengan baik,” ujar Jefri.

Jika ditemukan persoalan nyata sesuai dengan pengaduan warga, lanjutnya, maka  DPR akan memfasilitasi pertemuan warga dengan  perusahaan agar persoalan ini cepat terselesaikan. “Sudah tentu sebagai DPR kami akan  membela kepentingan masyarakat. Kami akan memfasilitasi pertemuan warga dengan pihak perusahaan,” ungkapnya.

Lanjutnya,  dengan kehadiran warga Oinbit di Kantor DPR NTT, dirinya menilai DPR Kabupaten TTU tidak konsisten mengurus rakyat TTU khususnya warga Desa Oinbit. Menurutnya, DPR kabupaten TTU diduga tidak merespon secara baik keluhan warga oinbit.

Kepala Bidang Pertambangan Provinsi NTT, Boni Marasin, dalam pertemuan itu mengemukakan, pihaknya masih dalam proses mempelajari persoalan tersebut. Sebab, menurut Boni, kehadiran tambang di NTT sangat membantu masyarakat. Keberhasilan tambang di NTT  yang berpedoman pada konsep Triparti antara lain pengusaha, pemerintah dan rakyat yang bekerja sama dalam bergandeng tangan untuk mewujudkan kesejateraan.

Salah satu aktivis LMND Kota Kupang, Emanuel Tabenaan, menilai, kehadiran PT ERI tersebut sangat merugikan warga Desa Oenbit. Olehnya, dirinya mengaku akan selalu mendampingi warga hingga PT ERI tidak lagi mengeruk hasil kekayaan alam milik warga Oenbit. “Kami akan terus membela warga sampai PT ERI angkat kaki,” tegasnya. (*amar)


TAG