BPK NTT Serahkan LHP Untuk Dua Kabupaten

Penyerahan LHP secara simbolis

Penyerahan LHP secara simbolis

Zonalinenews,Kupang – Dalam rangka memenuhi UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta UU terkait lainnya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT yang diwakili oleh Kepala Sub Auditorat NTT II, Ali Wardhana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014. LHP tersebut diserahkan pada dua Kabupaten yakni, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Manggarai.

Dalam acara penyerahan LHP atas LKPD TA 2014 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Umbu Neka Jarawoli dan Bupati Sumba Tengah, Umbu S. Pateduk. Sedangkan untuk Kabupeten Manggarai diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Kornelis Madur serta Wakil Bupati Manggarai, Deno Kamelus.

Adapun opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD TA 1014 untuk Kabupaten Manggarai adalah wajar dengan pengecualian. Hal yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPD TA 2014 Kabupaten Manggarai TA 2014 yakni, Pertama, Terdapat piutang pajak PBB sebesar Rp. 682.935.502,00 yang belum dapat disajikan secara rinci per Nomor Objek Pajak dan Basis Data dalam SISMIOP belum mutakhir. Kedua, Pemerintah Kabupaten Manggarai belum melakukan penatausahaan persediaan yang tertib dan memadai atas transaksi masuk dan keluar barang dalam kartu stok persediaan.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Manggarai belum membuat perhitungan umur piutang dan menyusun kebijakan akuntansi atas penyisian piutang tidak tertagih untuk menyajikan investasi Non permanen pinjaman dana bergulir dan penguatan modal kerja. Keempat, pengeolaan dan penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memadai dan disajikan secara akurat dalam daftar barang milik daerah berdasarkan proses rekonsilisiasi dan infentarisasi berkala yang menyeluruh.

 Kelima, Terdapat realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Ruteng sebesar Rp. 1.396.398.552,00. Keenam, Terdapat realisasi belanja makanan dan minuman pada sekretariat DPRD sebesar Rp. 989.175.000,00 dan pada bagian umum sekertariat daerah sebesar Rp. 572.000.000 yang belum didukung dengan laporan pertanggungjawaban yang memadai.

Sementara itu, untuk Kabupaten Sumba Tengah menerima penilaian yang sama dari BPK yakni wajar dengan pengecualian. Hal yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPD TA 2014 Kabupaten Sumba Tengah TA 2014 yakni, Pertama, Terdapat Objek Pajak (OP) yang belum sesuai dengan kondisi riil di lapangan, SPPT ganda untuk satu OP dan adanya OP yang belum terdata. Kedua, Saldo investasi Non Permanen atas ternak bergulir sebesar, Rp. 3. 648.527.100,00 tidak dapat diyakini telah disajikan secara lengkap dan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Ketiga, Pengelolaan pendapatan atas Dana Kapitasi JKN TA 2014 pada Puskesmas lingkup Kabupaten Sumba Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pantauan media ini, dalam acara penyerahan LHP ini juga dihadiri oleh beberapa Kelapa SKPD lingkup Provinsi NTT serta beberaapa pejabat struktural fungsional Tim Pemeriksa Keuangan. Setelah menyerahkan LHP pada dua Kabupaten, kegiatan  tersebut diakhiri dengan acara foto bersama. (*amar ola keda)


TAG