Cadangan Kuota KIP Untuk NTT Tidak Disetujui Mendikbud

jeriko vs Anis Baswedan

jeriko vs Anis Baswedan

Zonalinenews-Jakarta, Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud RI Rabu, 17 Juni 2015 pukul 10.35 WIB harus diskors berulang-ulang oleh salah satu pimpinan Komisi X DPR RI M. Sohibul Iman karena saling interupsi yang terjadi antara Anggota DPR RI Jefri Riwu Kore dan Mendikbud Anis Baswedan.

 Saling interupsi terjadi diantara keduanya saat membahas penyaluran kuota Program Indonesia Pintar melalui sebaran Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jefri beralasan Pemerintah melalui Kemdikbud perlu menyiapkan kuota cadangan sasaran penerima KIP untuk anak-anak NTT yang sebenarnya berhak namun belum terakomodasi dalam daftar penerima KIP.

 Pengakuan Jefri agar kuota sebaran KIP harus diperbanyak untuk daerah Indonesia Timur khususnya NTT yang sangat membutuhkan tetapi karena sekolah tidak pro aktif terhadap pendataan maka kuota untuk NTT hanya sedikit saja.

 “Pendataan permohonan KIP oleh anak sekolah di NTT saja melalui rumah aspirasi Jeriko belum sepenuhnya mampu mengakomodir seluruh jumlah anak sekolah yang ada di NTT, itupun masih sebatas yang datang mengadu karena sekolah tidak mengakomodir mereka untuk mendapatkan jenis bantuan tersebut,” ujar Jeriko.

 Ia menuturkan bahwa di NTT banyak anak sekolah yang belum terdata baik dari sekolah asal mereka sehingga perlu cadangan kuota yang cukup untuk NTT. “hampir satu juta anak yang menerima BSM di periode 2009-2014, saya rasa belum cukup untuk keadilan bagi NTT, sehingga sangat penting untuk diberi kuota cadangan tambahan bagi NTT,” ujar Jeriko calon Walikota Kupang 2017.

Tidak tanggung-tanggung Jeriko meminta kuota KIP untuk NTT harus dua kali lipat dari periode sebelumnya. Ungkapan Jeriko tidak sepenuhnya diikuti oleh Mendikbud Anis yang mengaku bahwa Kementeriannya telah mengalokasikan cadangan sasaran penerima PIP/KIP untuk memenuhi usulan penerima PIP yang sebenarnya berhak namun belum terakomodasi dalam daftar penerima PIP/KIP sesuai data-data yang ada di Kementeriannya.

 Anis berpendapat bahwa Kementeriannya telah menyiapkan cadangan namun untuk pemerataan setiap propinsi tidak dikhusus untuk satu propinsi saja.

 Beda pendapat antara keduanya dalam raker tersebut membuat kegiatan tersebut harus diskors untuk mendalami beda pendapat keduanya. Rapat kerja yang kembali dilaksanakan akhirnya menyepakati Pemerintah perlu mengalokasikan cadangan sasaran penerima PIP untuk memenuhi usulan penerima PIP yang sebenarnya berhak namun belum terakomodasi dalam daftar penerima PIP.

 Selain itu, DPR mendukung agar penyaluran dan pencairan dana PIP dapat dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2015 agar dana PIP dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan secara optimal. Komisi X DPR RI juga mendorong sosialisasi PIP untuk melibatkan secara aktif satuan pendidikan di daerah agar lebih efektif sesuai permasalahan yang telah sampaikan Jeriko sebelumnya.

 Ian Haba Ora juru bicara Jeriko Center yang ditemui dalam sela skorsing raker tersebut mengatakan keinginan Jeriko adalah NTT dikasih kuota tambahan cadangan KIP. Sesuai pemberitaan beberapa media massa bahwa 95 persen pengaduan yang masuk ke Posko Jeriko Center adalah pengaduan beasiswa KIP. “Mereka (orang tua) yang mengadu sebahagian besar mengaku karena anak mereka tidak didata oleh sekolah untuk program KIP sehingga meminta bantuan Jeriko sebagai wakil rakyat yang membidangi komisi pendidikan dapat memperjuangkan anak-anak mereka untuk mendapatkan KIP,” ujar Ian yang merupakan alumni Fapet Undana Kupang.

 Ian menuturkan bahwa posko hanya menerima pengaduan saja dari orang tua untuk anak -anak yang mendapatkan akses PIP yang wajib diperjuangkan pak Jeriko sebagai wakil rakyat. “Masih banyak anak NTT yang belum terdaftar sebagai pemanfaat PIP, sehingga pak Jeriko ngotot untuk dialokasikan tambahan kuota cadangan PIP untuk NTT. Tapi bersyukur akhirnya juga Mendikbud menyetujui alokasi kuota cadangan untuk PIP meskipun perlu usaha dan kerja yang lebih keras dari seluruh pemangku kepentingan untuk sosialisasi PIP di daerahnya masing-masing,” ujar Ian.

 Selain tambahan cadangan kuota PIP yang disetujui dalam Raker tersebut, Komisi X DPR RI dan Mendikbud juga menyepakati agar Kemendikbud menyelesaikan persoalan kebocoran soal Ujian Nasional Tahun 2015 dengan pendekatan hukum sampai tuntas agar memberikan efek jera dan tidak terulang lagi di masa mendatang. Komisi X juga mendukung kebijakan Kemendikbud untuk menerapkan Ujian Nasional berbasis komputer atau CBT (Computer Based Test) pada sekolah-sekolah sasaran dapat diperluas pada tahun mendatang dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang lebih baik. Demikian juga terkai dengan hasil indeks integritas Ujian Nasional tahun 2015 yang masih memprihatinkan, DPR mendesak agar Mendikbud RI untuk melakukan kajian mendalam berbagai faktor penyebab dan upaya strategis untuk mengatasinya.

 Terkait masalah pemerataan dan penempatan Guru Garis Depan (GGD) yang dialokasikan oleh Mendikbud dibeberapa daerah termasuk NTT, Jeriko mendesak agar penempatan guru dalam program GGD perlu disiapkan dengan baik dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya daerah tempatan. Kesepakatan ini terkait kritik Jeriko terhadap penempatan 228 guru garis depan (GGD) dari seluruh Indonesia untuk 7 kabupaten di NTT pada raker bersama Mendikbud 10 Juni 2015 lalu.

“Betul bahwa semua orang dapat berkerja dimana saja tetapi pak menteri perlu memperhatikan culture yang berlaku di NTT apakah mereka bisa menyesuaikan diri atau tidak, jangan sampai para GGD yang ditempatkan tidak melaksanakan tugas karena tidak mampu beradaptasi dengan budaya di sana. Sebaiknya jika ada anak NTT yang masuk dalam GGD biarkan saja mereka tetap di NTT dan yang tidak diganti saja dengan putra-putri daerah. Demikian juga mereka yang bukan orang NTT tetapi sudah lama hidup di NTT biarkan saja terus mereka mengabdi di NTT. Pak menteri jangan lupa bahwa di NTT sana banyak mencetak sarjana-sarjana pendidikan yang qualified dan sudah paham dengan daerah sana,. Jadi harapan saya agar guru GGD yang bukan orang NTT angkat kaki saja dari NTT,” ungkap Jefri yang juga anak seorang pensiunan guru.(*tim)