Di PHK Enam Karyawan Ancam Adukan Pimpinan PT. TAS ke Nakertrans

Ilustrasi PHK

Ilustrasi PHK

Zonalinenews, Kupang- Armilan Colondam (47), pimpinan cabang PT. Timor Agro Santosa (TAS) salah satu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan diancam dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lantaran telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap enam karyawan tanpa alasan jelas. Ke enam karyawan tersebut yakni, Evi, Lilis, Erwin, Sterlin, Nelis dan Erwin.

Salah satu karyawan, Sterlin ketika ditemui di kantornya, Kamis, 25 Juni 2015 mengatakan, pemecatan yang dilakukan terhadap dirinya serta teman-temannya tersebut tidak sesuai prosedur ketenagakerjaan. Pasalnya, ketika dirinya meminta uang pesangon akibat dari PHK tersebut, pihak perusahaan tidak mau membayarnya. Padahal, lanjutnya, sejak diterima sebagai karyawan pada PT tersebut dirinya telah menandatangani kontrak perjanjian kerja dengan pihak perusahaan. Olehnya, dirinya mengaku mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut haknya ke pihak Dinas Nakertrans.

 “Kami terima jika dipecat yang penting sesuai prosedur. Perusahaan harus membayar uang pesangon kami, karena itu hak kami yang wajib diberi oleh pihak perusahaan. Jika tidak besok kami akan lapor ke pihak Nakertrans,” tegas Sterlin.

 Lanjut Sterlin, PHK kali ini merupakan tahap kedua. Sebelumnya ada enam karyawan sudah di PHK oleh perusahaan ini. Namun, saat PHK pertama perusahaan telah membayar semua hak seluruh karyawan yang telah di PHK tersebut. “Mereka yang di PHK tahap pertama semuanya di bayar pesangonnya. Kenapa kami tidak dibayar. Kami akan menuntut hak kami sampai kapanpun,” ujarnya.

Sementara itu, pimpinan cabang PT. TAS, Armilan Colondam mengatakan, alasan pihaknya melakukan PHK  karena ada temuan penyimpangan dana yang dilakukan oleh beberapa karyawan. Selain itu, Ia mengatakan, soal PHK merupakan keputusan dari pimpinan perusahaan yang berada di Jakarta.

“Ada penyimpangan uang perusahaan makanya pihak kami melakukan PHK dan ini merupakan kewenangan pimpinan PT Pusat. Saya hanya pimpinan cabang,” katanya.

Terkait uang pesangon yang dituntut karyawan, Armilan menyatakan, pihaknya tidak mau membayarnya jika karyawan yang di PHK belum mengajukan permohonan ke pimpinan perusahaan pusat. (*amar ola keda)


TAG