Dibilang Sok Bijak, Jeriko Tolak Gagasan Anggaran Aspirasi 20 M

SBY Mantan Presidena ke-6 RI, Jefri Riwu Kore Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, M. Misbakhun Anggota DPR RI, Ian Haba Ora Juru Bicara Jeriko Center

SBY Mantan Presidena ke-6 RI, Jefri Riwu Kore Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, M. Misbakhun Anggota DPR RI, Ian Haba Ora Juru Bicara Jeriko Center

Zonalinenews-Kupang, Hingar bingar dukungan partai politik di senayan untuk menyetujui dialokasikan anggaran sebesar 20 M untuk setiap anggota DPR RI menuai pro dan kontra. Selain pro kontra partai politik, juga bermunculan berbagai pandangan reaktif dari anggota DPR RI. Wakil Ketua Tim Mekanisme Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) M. Misbakhun menjelaskan, selama ini para Anggota Dewan kerap melihat langsung belum meratanya pembangunan saat berkunjung ke daerah pemilihannya.

Anggaran 20 M per tahun untuk Anggota DPR itu sangat penting untuk memastikan pemerataan pembangunan nasional. “Dengan adanya program pembangunan yang diusulkan oleh Anggota DPR di daerah pemilihannya tersebut, maka diharapkan penyebaran dan pemerataan pembangunan dan program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa lebih menyebar merata ke seluruh pelosok daerah,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Lain lagi kata Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Mantan Presiden RI ke-6 dalam twiternya 15 Juni 2015 menyatakan Fraksi Partai Demokrat menolak dengan tegas gagasan dan rencana pemberian dana aspirasi kepada setiap anggota DPR RI sebesar Rp 20 milyar per tahun karena tidak ada sistem governance dan aturan main yang baik. Jangan sampai dana tersebut rawan untuk dikorupsi.

Ia menulis sebagai seorang yang pernah mengelola APBN selama 10 tahun dan kini sebagai pimpinan Partai Demokrat, gagasan pemberian dana aspirasi tersebut dimaksudkan agar setiap anggota DPR dapat berkontribuso nyata bagi pembangunan di dapilnya, namun ada hal yang harus dikritisi dan diuji atas ide dana aspirasi itu. Terutama terkait dengan sistem “governance dan aturan main”, tulis ayah dari Ibas Yudhoyono Anggota Komisi X DPR RI.

Kritikan SBY itu terhadap bagaimana meletakkan ‘titipan’ dana 20 milyar tersebut dalam sistem APBN dan APBD, agar klop dan tidak bertentangan dengan rencana eksekutif. “Ingat, APBN direncanakan dan disiapkan dengan proses dari atas dan dari bawah secara terpadu, bertahap dan berlanjut. Dimana masuknya? Bagaimana jika usulan program yang digunakan dana aspirasi itu tidak cocok dan bertentangan dengan prioritas dan rencana pemda setempat?

Lanjut kritik SBY terhadap bagaimana menjamin penggunaan dana tersebut tidak tumpang tindih dengan anggaran daerah dan yang diinginkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota? Kalau anggota DPR RI punya dana aspirasi, bagaimana dengan anggota DPRD yang dinilai lebih tahu dan lebih dekat dengan dapil? Jika DPR dan DPRD dapat dana aspirasi, betapa besar dana APBN dan APBD yang tidak “ditangan” eksekutif dalam perencanaannya. Betapa rumit dan kompleksnya perencanaan pembangunan karena masing-masing pihak punya keinginan dan rencananya sendiri. Otoritas lain, kalau anggota DPR punya jatah dan kewenangan untuk tentukan sendiri proyek dan anggarannya, lantas apa bedanya eksekutif dan legislative? Bagaimana pula dengan akuntabilitas dan pengawasan dana aspirasi itu, sekalipun dana itu tidak dipegang sendiri oleh anggota DPR?

SBY pun mengakui bahwa dana tersebut sudah diusulkan ketika dirinya jadi Presiden, namun tidak disetujui pemerintah karena hal itu belum jelas dank lop. SBY pun menyarankan agar DPR dan Pemerintah cermat dan tidak gegabah ambil keputusan. “jangan salah dan jangan merusak sistem,” tulis SBY dalam akun twiternya.

Jefri Riwu Kore Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang terlibat dalam pembahasan gagasan anggaran aspirasi 20 M untuk anggota DPR RI yang dihubungi media ini Senin malam 15 Juni 2015 mengatakan prinsip nuraninya menolak untuk anggota DPR RI diberi dana aspirasi sebesar 20 M. “sistem dan akuntabilitasnya saja belum ada dan klop terhadap integritas anggota DPR RI, bagaimana bisa diberikan anggaran sebesar itu. Jangan sampai nanti dikorupsi,” pungkas Jeriko.

Ia menuturkan prinsipnya sesuai yang ditegaskan oleh Partai Demokrat untuk menolak gagasan dana 20 M tersebut.

Ian Haba Ora Juru Bicara Jeriko Center yang ditemui Selasa 16 Juni 2015, pada prinsipnya Jefri Riwu Kore menolak dana aspirasi 20 M yang dianggapnya belum ditemukan sistem dan akuntabilitas penggunaan anggaran tersebut. “jika dipaksakan akan rawan korupsi, “ujar Ian menirukan kata-kata Jeriko.

Ian juga menuturkan penolakan gagasan 20 M untuk anggota DPR oleh Pak Jefri melalui Partai Demokrat akhirnya dikatain sok bijak dan sok-sok an oleh beberapa anggota DPR RI, namun Ian meminta untuk tidak menuliskan nama-nama anggota DPR RI yang disebutkannya. (*tim)