Diduga Endapkan Kasus FKMND Desak Kapolres Ngada di Copot

Demo FKMND minta Copot Kapolres Ngada

Demo FKMND minta Copot Kapolres Ngada

Zonalinenews-Ngada, Forum Komunikasi Masyarakat Ngada dan Diaspora (FKMND) Ngada Rabu 24 Juni 2015 kembali turun ke jalan, menyerukan sejumlah dugaan pengendapan kasus-kasus besar yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Ngada kepemimpinan AKBP. Bertholomeus I Made Oka Putra, S.I.K.

Pantauan media ini aksi penegakan progres penanganan berbagai masalah hukum yang diduga dipeties di meja Polres Ngada dimulai sekitar pukul 11.00 Wita bermula dari Sekretariat FKMND di Bokua Ngada dilanjutkan dengan konfoi dan orasi keliling kota dan berakhir di depan kantor Polres Ngada di Bajawa.

Berdasarkan nota penegasan sikap FKMND yang diterima wartawan media ini 24 Juni 2015, sejumlah kasus besar di Kabupaten Ngada yang sudah ditangan Polres setempat diduga dipeties dan tidak memiliki progres penuntasan masalah.

Menurut FKMND Kabupaten Ngada adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai citra dan record penegakan hukum sangat carut marut dan penuh dengan mafia hukum di tingkat elit aparatur penegakan hukum di daerah. Sejumlah perkara yang peties dalam rilis FKMD melalui aksi demo kali ini diantaranya, penanganan scandal pengembalian dana sisa Pilkada Ngada tahun 2010 yang ditangani oleh Polres Ngada dengan besaran dugaan kerugian negara senilai Rp. 1.022.370.280.  Kasus ini sudah dilaporkan ke Polisi Polres Ngada dengan Nomor : LP / 147 / VII / 2011 / NTT / Res Ngada, Tanggal 28 Juli 2012. Sebelumnya kasus ini pernah disuarakan Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) Calon Cabang Ngada pada tahun 2013 melalui aksi unjuk rasa mahasiswa PMKRI di Kota Bajawa Kabupaten Ngada.

Berikutnya dugaan scandal korupsi Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Ngada (Program PERAK Tahun 2011) yang terindikasi kuat elah merugikan negara senilai Rp. 8 Milyaran. Kasus ini pun pernah diangkat oleh Mahasiswa PMKRI melalui aksi demo mereka di Ngada Tahun 2013 silam di Polres Ngada. Menyusul scandal  bobolnya Kas Daerah Kabupaten Ngada di Bank NTT Bajawa atas temuan BPK. Pasalnya, selain beberapa scandal diatas Polres Ngada juga mempeties sejumlah kasus besar lainnya dalam proses penanganan masalah, yakni dugaan error konstruksi dan ketiadaan azas manfaat pembangunan Jembatan Alolonggo Ngada di wilayah Kecamatan Riung yang menghabiskan biaya kurang lebih Dua Milyar namun penanganan perkaranya endap di meja Polres Ngada di Bajawa.

Melalui orasi kritisnya, FKMND juga mengurai sejumlah kasus lain yang pernah dilaporkan FKMND ke pihak Polres Ngada namun tidak mendapat progres penanganan diantaranya, Laporan Polisi FKMND Nomor : STPL/23/1/2014/NTT/Res Ngada laporan perbuatan tidak menyenangkan atas pelarangan, penghadangan, pengusiran yang dilakukan oleh Kasat Sat. Pol. PP Ngada, Kabag Hukum, Kabag Humas dan Mantan Asisten Satu dalam peristiwa pembacaan Petisi Penegakan Supremasi Hukum Kasus Blokade Bandara Turelelo Soa Ngada di halaman Kantor Daerah Ngada. Berikutnya Laporan Polisi dengan Nomor : STPL/19/1/2014/NTT/Res Ngada, Perbuatan tidak menyenangkan terhadap Ketua Forum FKMND yang langsung tertangkap tangan oleh regu Kepolisian Polres Ngada namun kembali dibebaskan oleh Polres Ngada. Berikutnya, Laporan FKMND Nomor :

STPL/96/V/2014/NTT/Res Ngada, Kasus penghinaan terhadap Ketuaq FKMND oleh Rusmin Wake. BAP belum diambil hinga saat ini. Selanjutnya, pasifnya sikap Polres Ngada atas aksi pengerusakan peralatan sound system mahasiswa PMKRI di Bajawa serta tindakan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan aparat Kepolisian Polres Ngada terhadap para aktifis FKMND dan PMKRI serta terhadap dua orang pedagang di Bajawa dalam peristiwa 2 Juni 2014.

Selain sederet kasus yang diungkap, FKMND juga melansir hasil advokasi forum dalam sejumlah kasus besar lainnya yang diduga dipeties Polres Ngada. Dikutip Zonalinenews, data advokasi masalah FKMND yang tidak ditindak lanjut pihak Kepolisian Polres Ngada diantaranya,  kasus intimidasi terhadap para pedagang dengan menyertakan barang tajam yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Yohanes Mado Cs. Pasalnya kasus ini sudah ditulis dalam laporan polisi tetapi korban tidak mendapat STPL. Selanjutnya kasus penganiayaan terhadap oknum pedagang tanggal 2 Juni 2014 yang dilakukan oleh oknum Satpol. PP Ngada atas nama Remy Nuru. Pasalnya, kasus ini pun tidak ada perdamaian sebagaimana klaim oknum peelaku anggota Satpol PP Ngada melalui laporan ke Komnas HAM. Demikian selanjutnya, Laporan Pedagang Nomor ; STPL/129/VI/2014/NTT/Res Ngada atas Peristiwa 20 Juni 2014.

Menurut Ketua FKMND Fritz Doze, sejumlah kasus lain yang terjadi di depan mata diketahui oleh PolresNgada tetapi sengaja dibelokan ataupun didiamkan begitu saja. “Banyak kasus yang Polres Ngada buat diri seolah-olah tidak mau tau, misalnya kasus pembunuhan Pastor Faustin Sega, Pr. Masih ada tiga orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polda NTT dan dibiarkan berkeliaran dimana-mana tanpa penanganan lanjutan. Berikutnya kasus pembunuhan sadis terhadap korban Elisabeth Beku Raga, tanggal 4 November 2012. Polres Ngada sudah menetapkan tiga orang tersangka pada tanggal 27 Februari 2013 atas nama Herman Wawo, Firmina Meo,Yasinta Kristina Dhiu. Mereka ditahan selama 120 hari di Rutan Bajawa namun pada tanggal 27 Juni 2013 ketiganya diketahui dikeluarkan dari rumah tahanan. Kelanjutan proses hukum atas perkara lagi-lagi endap dan tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bajawa untuk bisa mendapatkan kejelasan status hukum atas para tersangka, apakah bersalah ataukah tidak bersalah. Selebihnya kasus kematian atas dugaan kekerasan dengan Nomor STPL/142/VI/2013/NTT/Res Ngada, kematian Adrianus Ria. Ada petunjuk yang mengarah pada pelaku tetapi arah progres kerja Polres Ngada dalam menyikapinya masih kabur”, urai Fritz Doze.

Ditambahkan, buruknya wajah penegakan hukum di Kabupaten Ngada juga tercermin dari mandegnya penanganan kasus penyerangan sejumlah preman atau sekelompok orang terhadap kantor RSPD Ngada yang mana peristiwa penyerangan langsung ditangkap basah aparatur Kepolisian Polres Ngada yang saat itu langsung terjun di TKP. Menyusul ancaman terhadap Jaksa dalam sidang kasus bandara sebagaimana diungkap Kajari Bajawa melalui pemberitaan media Zonalinesnews sebelumnya. Berikutnya, tindak lanjut kasus kebakaran Kantor Dinas P3 Kabupaten Ngada. Pasalnya, berdasarkan sebaran informasi hasil uji laboratorium forensic, diduga kantor ini dibakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, namun penanganannya lagi-lagi tidak dilanjutkan Polres Ngada. Menyusul sejumlah kasus kekerasan terhadap para pedagang dalam lingkup pemaksaan penutupan paksa Pasar Inpres Bajawa atas inisiatif Kepala Daerah Kabupaten Ngada.

Dikutip Zonalinenews, aksi FKMND tidak diterima langsung oleh Kapolres Ngada namun hanya diwakilkan kepada Kabag OPS Polres Ngada, Kompol. Yansen Dale. Menurut Kompol. Yansen Dale, aspirasi yang dibawa oleh FKMND tidak bisa direspon oleh Polres Ngada karena Kapolres tidak berada ditampatnya. Dia menginformasikan Kapolres Ngada tidak bisa menemui forum karena sedang mengikuti acara nonton tinju adat sagi adat So’a di wilayah Kecamatan So’a Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur.

Ketiadaan Kapolres Ngada di Mapolres disikapi kritis oleh salah satu orator aksi, Dedy Nage. Menurut dia, Kapolres Ngada secara sengaja menghindari kehadiran forum, sebab aksi FKMND turun ke jalan sudah melalui Surat Pemberitahuan Resmi kepada Kepolisian setempat, Nomor STTP 04 VI/2015 Y Yanmin. “Kapolres sengaja menghindar karena semua yang diangkat ini adalah fakta dimana Polres Ngada sangat melorot dalam raport kinerjanya. Kami sudah melakukan pemberitahuan aksi melalui bukti surat Nomor STTP 04 VI/2015 Y Yanmin. Salah satu agenda kami adalah meminta audiensi dengan Kapolres Ngada, tetapi inilah kenyataannya”, ungkap Dedy Nage. (*wrn)