Diminta Tinggalkan Mess, Dosen Undana Mengadu ke DPRD

Para Dosen undana yang tinggal di mess  Berdialog dengan Komisi IV DPRD NTT

Para Dosen undana yang tinggal di mess Berdialog dengan Komisi IV DPRD NTT

Zonalinenews – Sebanyak 12 Perwakilan dari 56 kepala keluarga dosen Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang yang bermukim di lingkungan kampus Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, mengadu ke DPRD Provinsi NTT. Pengaduan para dosen itu terkait instruksi Rektor Undana, Prof.Fred Benu, kepada seluruh dosen Undana untuk meninggalkan mess (rumah, red) di lingkungan universitas tersebut. Alasan Prof Benu yakni mess hunian para dosen di lingkungan kampus dimaksud tidak terawat dengan baik.

Ke 12 Dosen yang mengadu Ke DPRD NTT diantaranya, Nicodemus Glori, Grace Maranata , Vincen Lantik, Nikolaus Pira Bunga, Yosep Kenja, Kusawati, Petrus Maupula, Jeri Salmun.

Salah satu perwakilan dosen yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, instruksi Rektor Fred Benu tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sebab, para dosen yang tinggal di lingkup Undana itu dilegitimasi dengan Surat Keputusan (SK) Rektor Undana sebelumnya. Karena itu, ia menyesalkan instruksi Fred Benu yang cenderung merugikan mereka.

Menurut dosen, pihaknya siap untuk meninggalkan mes dosen di lingkup Undana yang saat ini mereka tinggali. Asalkan diberi waktu selama lima tahun agar mereka bisa membeli tanah dan membangun rumah. “Kami mau tinggalkan mess tapi kami minta supaya Pak Rektor kasih kami waktu selama lima tahun supaya kami bisa beli tanah dan bangun rumah,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTT, yang membidangi infrastruktur di lingkup wilayah Provinsi NTT, Aleks Ena, dalam pertemuannya bersama para dosen Undana, di ruang komisi IV, Selasa, 23 Juni 2015.

Lanjutnya, sebenarnya persoalan mess Undana adalah urusan internal lembaga kampus. Sebab, kampus memiliki hubungan langsung dengan kementrian. Namun sebagai wakil rakyat, wajib menerima aspirasi rakyat untuk mencari solusi yang arif dan bijaksana dalam penyelesaian persoalan tersebut.

‘‘Undana mempunyai hubungan langsung dengan kementrian jadi tidak bisa diintervensi. Namun wakil rakyat harus menampung aspirasi rakyat untuk memfasilitasi demi kepentingan kenyamanan bersama,’’ ujar Aleks.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTT, Eldat Nenabu berharap agar polemik antara 56 dosen dan rektor di internal kampus Undana tersebut tidak mengganggu civitas akademika di kampus tersebut. Agar tidak terjadi gesekan yang buruk seperti yang terjadi di Univesitas PGRI dan NTT. ‘‘Saya harap hal ini tidak mengganggu aktivitas akademik atau terjadi gesekan yang buruk seperti yang dialami Universitas PGRI,’’ tutur Eldat.

Selanjutnya, Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, yang membidangi pendidikan, Kasimirus Kolo, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, sebenarnya masalah tersebut pernah disampaikan ke komisi V DPRD Provinsi NTT. Namun berhubungan dengan infrastruktur maka komisi IV meminta jeda waktu untuk berdiskusi demi memfasilitasi dan memediasi kedua belah pihak ini untuk bertemu dan mencari solusi yang tepat. (*paul)