Geretak Serahkan Data Dugaan Korupsi Ke Kejari Larantuka

KorupsiZonalinenews,Larantuka- Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Geretak) Kabupaten Flores Timur mendatangi beberapa kantor dinas di Flotim untuk mempertanyakan adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di beberapa SKPD di Flotim.

Sebelum menyerhakan data temuan dari Pantitia Khusus (Pansus) DPRD Flotim, ke Kejaksaan larantuka, Geretak melakukan orasi di beberapa SKPD yang diduga kuat terjadinya KKN itu. SKPD yang di kunjungi diantranya, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan dan RSUD Larantuka.

Ketua Geretak, Kanis Soge dalam orasinya menuturkan, untuk menyuarakan aspirasi mereka mewakili rakyat Flotim terkait perekrutan tenaga kontrak daerah dan dugaan penyalahgunaan dana pengadaan alat-alat kesehatan sebesar 4,3 miliar di Dinas Kesehatan tahun anggaran 2014 silam. Maka Geretak kembali mendatangi dan menyerahkan tuntutan sikap terkait adanya dugaan KKN.

Kanis melanjutkan, Geretak mengecam Dinas Kesehatan terkait proyek pengadaan alat kesehatan kedokteran dalam pelayanan kesehatan 2014 di dinas Kesehatan Flotim yang menurutnya mengalami pengelembungan dana dari yang seharusnya sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk tindakan korupsi.

“Bayangkan baskom cuci tangan yang aluminium yang kita beli dipasaran dengan harga murah ditulis di sini sebesar Rp. 573. 000,- perbuahnya. Belum lagi masker, yang dipakai untuk menutup mulut, harganya Rp.2 31.110,- ,” kata Kanis sambil menunjuk berkas bukti harga barang dan alat kesehatan .

Selain itu, menurut Kanis persoalan ini diperparah lagi dengan proses berjalannya proyek dimana panitia pemeriksa, ada KPA dan ada juga PPK yang disuruh periksa dengan masa waktu yang sudah kadaluarsa.

Robert Ledor salah satu pembicara dari Gertak Flotim mempersoalkan perengkrutan tenaga kontrak daerah pada Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur tertanggal 29 Mei 2015 silam. Karena menurutnya, sarat kepentingan dan melanggar aturan yang berlaku.

“Perengkutan yang dilakukan dinas Kesehatan tidak sesuai dengan nomenklatur APBD Kabupaten Flotim 2015 yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Perda APBD 2015,” katanya.

Robert menuturkan, perengkutan itu membuat banyak pihak kecewa terkhususnya mereka yang telah lama mengabdi di puskesmas di wilayah Flotim.

“Yang diminta adalah tenaga medis kesehatan, masa yang direkrut adalah tenaga medis pengkantoran?” tanya pria asal Pamakayo Gertak menegaskan temuan-temuan yang ada sudah seharusnya di bawah Kejaksaan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat Flotim yang menurutnya tidak diajarkan untuk hidup korupsi, supaya ada efek jera di masa mendatang.

“Kronologis kasus-kasus ini akan kami bawa ke ranah hukum, karena kita semua tidak kebal hukum. Masyarakat Lamaholot tidak diajarkan untuk korupsi,” tegas pria asal Basira ini.

Sebelum menutup aksinya, Gertak Flotim memberikan berkas yang berisi tuntutan dan pernyataan sikap kepada Dinas Kesehatan Flotim yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan dr.Yoseph Husen Ama, yang sebelumnya enggan untuk bertemu dengan massa Gertak.

Dan dilanjutkan menuju ke kejaksaan Larantuka untuk menyerahkan data yang di miliki geretak,sambil mengaharapkan kejaksaan segera memproses kasus dengan data yang sudah diberikan Geretak. (*polce Atakey)