Jeriko Minta Menristekdikti Selidiki Pejabat Penguna Ijasah Palsu di NTT

Jeriko dan Menristekdikti usai rapat kerja

Jeriko dan Menristekdikti usai rapat kerja

Zonalinenews-Jakarta, Maraknya ijasah palsu dan kampus abal-abal membuat Anggota DPR RI Jefri Riwu Kore geram dan mendesak Menristekdikti RI Mohamad Nasir untuk cepat mengambil sikap memeriksa pejabat-pejabat di daerah yang menggunakan gelar palsu. Hal ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menristekdikti Senin 8 Juni 2015.

Dalam Raker tersebut Jeriko mendesak Menteri untuk memeriksa pejabat M.Sc dan M.Si di daerah khususnya NTT. “Disana banyak pejabat menggunakan uang daerah atau APBD untuk sekolah di kampus abal-abal selama 6 bulan kemudian diwisuda dengan gelar M.Sc dan M.Si. rata-rata mereka S2”, ungkap Jefri.

Jeriko mengapresiasi Menristek yang telah membekukan salah satu perguruan tinggi di NTT yang disinyalir abal-abal dan menggunakan gelar palsu. “saya sebenarnya telah sejak 5 tahun lalu menuntut menteri untuk memeriksa pejabat-pejabat daerah namun belum ditanggapi, katanya urusan polisi. Tetapi saya menyambut baik dan mengapresiasi langkah yang ditempuh untuk membekukan beberapa kampus di Indonesia, asalkan mahasiswanya jangan dikorbankan”, ungkap Jeriko.

Jeriko juga meminta kejelasan status kampus Undharma yang telah disetujui ijin operasionalnya tetapi untuk kampus Sanpedro di tutup. “banyak mereka yang mengira bahwa saya membantu salah satu kampus. Pak Menteri harus jelaskan mengapa demikian padahal kampus Sanpedro tidak berbeda jauh dengan Undharma”, ungkap Jeriko.

Jeriko mohon pak Menteri untuk membantu dirinya memberikan nama-nama kampus swasta yang legal di NTT untuk dapat dilakukan pengawasan oleh DPR karena di NTT , dirinya tidak ingin ada korban dari perilaku ijasah bodong dan kampus abal-abal untuk anak NTT.

Menristekdikti Mohamad Nasir pada Kesmpatan tersebut berjanji akan koordinasikan dengan Menpan RB untuk memeriksa pejabat-pejabat daerah yang ada di NTT terhadap ijasah dan gelar yang digunakan pejabat.

Menteri Mohamad Nasir menuturkan untuk NTT saya paling kesal dengan kampus PGRI Kupang yang makin membuat suasana kampus itu tidak kondusif, saya sudah bekukan PGRI untuk tidak menerima mahasiswa lagi, saya sudah laporkan beberapa kampus juga yang di NTT ke Bareskrim Polri untuk ditindak secara hukum” ungkap Nasir.

Juru bicara Jeriko Center , Ian Haba Ora yang ditemui disela-sela break raker DPR RI mengatakan saat ini Jeriko Center sedang mengumpulkan dan mengkaji nama-nama kampus di NTT yang terindikasi abal-abal. Beberapa pejabat daerah juga telah dilaporkan oleh beberapa konstituen agar pihak Jeriko Center dapat meneruskannya ke pihak yang berwajib. Mereka yang dilaporkan ada kepala daerah, anggota DPRD, dan para Kepala Dinas yang ada di NTT.

“Salah seorang anggota DPRD Sumba Timur yang diduga menggunakan ijasah palsu telah diadukan ke Jeriko Center melalui akun facebook dan pengadu berjanji akan mengirimkan berkasnya nanti. Setelah dipelajari maka akan ditentukan langkah taktisnya”, ungkap Ian yang juga seorang dosen.

Hasil pertemuan Raker Komisi X DPR RI dan Menristekdikti menyepakati bahwa Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemenristekdikti RI atas proses yang telah dilakukan dalam mencari jalan keluar untuk penuntasan status pegawai PTS yang menjadi PTN Baru. Komisi X DPR RI mengapresiasi dan mendukung Kemenristekdikti RI dalam pembenahan tata kelola perguruan tinggi utamanya terkait dengan ijazah palsu selanjutnya bekerjasama dengan penegak hukum untuk menegakkan peraturan perundang-undangan; Komisi X DPR RI mendorong segera diterbitkan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagai mana amanat UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.(*tim)