Jeriko Pesan Perketat Pengawasan Implementasi PIP di NTT

Juru Bicara Jeriko Center Ian Haba Ora

Juru Bicara Jeriko Center Ian Haba Ora

Zonalinenews-Jakarta, Anggota DPR RI Jefri Riwu Kore atau Jeriko merasa sangat prihatin dan kesal terhadap perilaku oknum-oknum yang memanfaatkan dana BSM yang diperjuangkannya di DPR RI. Keprihatinan dan kekesalan dari mantan Mahasiswa Teladan Seluruh Indonesia ini erat kaitan terhadap salah satu kepala sekolah SMA Swasta di Kota Kupang berinisial WDJ yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana dan penggelapan serta pemalsuan surat beasiswa BSM beberapa waktu lalu.

Jeriko pula yang membongkar kasus dugaan penyalahgunaan dalam tindak pidana oleh WDJ ke Polda NTT. Tidak ingin terjadi kasus serupa maka pihak Jeriko Center telah diinstruksikan oleh Jeriko Anggota Komisi X DPR RI untuk perketat pengawasan implementasi BSM/PIP di NTT yang mulai cair bulan Juni ini. Hal ini ditegaskan oleh Ian Haba Ora juru bicara Jeriko Center saat dihubungi awak media siang tadi 22 Juni 2015.

“Pak Jeriko telah menginstruksikan relawan Jeriko yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota di NTT untuk memperketat pengawasan implementasi PIP. Jeriko juga berpesan untuk menjalin sinergitas terhadap masyarakat dan pemerintah daerah terutama sekolah setempat untuk sama-sama berpartisipasi dalam pengawasan program dari Kemendikbud RI tersebut,” ungkap Ian.

Ia menuturkan, “saat ini Jeriko Center telah menyiapkan strategi pengawasan melalui surat pemberitahuan yang akan dicetak sesuai Keputusan (SK) penerima yang dikeluarkan oleh Kemdikbud RI. Surat tersebut akan dikirimkan oleh relawan-relawan Jeriko Center langsung ke siswa sebagai sasaran penerima agar dapat diketahui. Selain itu, Keputusan Mendikbud tersebut akan ditempel dan dipajang pada posko-posko pengaduan Jeriko Center di 11 Kabupaten/Kota dengan pusatnya di Rumah Aspirasi Jeriko Center,” ungkap Ian penulis buku Inspirasi Pendidikan Politik.

“posko Jeriko Center juga membuka aspirasi pengaduan BSM/KIP yang akan didata dan diperjuangkan untuk mendapatkan alokasi anggaran pada Oktober nanti. Dalam Raker bersama Baswedan Mendikbud RI beberapa waktu lalu, Mendikbud berjanji mengalokasikan anggaran sebesar 1,4 juta siswa untuk penerima BSM/KIP kepada Jeriko yang hadir pada kesempatan Raker tersebut, tutur Ian.

Ian juga membeberkan alasan Jeriko memperketat pengawasan PIP di NTT karena sesuai UU MD3, “setiap anggota berhak mengawasi pelaksanaan APBN dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk daerah pemilihan”. Ini juga sesuai sumpah perjuangan dapil yang diungkapkan Jeriko saat dilantik menjadi anggota DPR RI. Fungsi pengawasan yang dimaksud adalah terhadap pelaksanaan UU dan APBN. PIP adalah amanat UU dan APBN. Jadi harus diawasi. Hasil dari fungsi pengawasan jika terdapat kendala maka akan diserap, dihimpun, ditampung, dan ditindaklanjuti aspirasi yang didapat dari masyarakat. Perketat pengawasan implementasi PIP di NTT adalah bentuk tanggungjawab Jeriko untuk melaksanakan kewajiban Anggota dimana setiap legislator harus menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan dari masyarakat, dan juga sebagai pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya,” ujar Ian.

Saat disinggung awak media jika Anggota DPR tidak memiliki kewenangan untuk memberi beasiswa terhadap siswa sekolah, Ian membenarkannya. “iya memang anggota DPR tidak memiliki kewenangan memberikan beasiswa kepada anak sekolah. yang benar adalah anggota DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui terhadap anggaran yang ada di Kementerian Pendidikan. Anggota DPR dibenarkan untuk mendata dan memperjuangkan aspirasi, dan itu adalah perintah UU. Pengaduan PIP yang didata Jeriko Center adalah perintah UU terhadap Jeriko sebagai Anggota DPR,” tegas Ian.

“Anggota DPR tidak memiliki kewenangan memberikan beasiswa, tetapi anggota DPR memiliki kewenanangan yang amat besar terhadap perjuangan memperjuangkan aspirasi masyarakat. PIP adalah aspirasi, dan selama ini seluruh aspirasi itu telah sukses diperjuangkan Jeriko. Terbukti hampir satu juta anak NTT telah merasakan BSM,” tutup Ian mantan aktivis lembaga antikorupsi di PIAR NTT.

Terhadap implementasi PIP di Indonesia, fungsi Anggota DPR RI sebagai pemangku kepentingan telah diperjelas dan diatur dalam Permendikbud dan Peraturan Dirjen yang telah ditandatangani tertanggal 19 dan 25 Mei 2015, yang menyatakan bahwa siswa calon penerima PIP dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan ke direktorat teknis sesuai dengan prioritas sasaran dan persyaratan yang ditetapkan, untuk selanjutnya dilakukan verivikasi data usulan terhadap Dapodik. (*tim)