Jeriko Sebut Perlu Revitalisasi Nilai Pancasila

Jeriko pose bersama dengan Peserta Seminar Empat Pilar Negara di Universitas Lampung 15 Juni 2015

Jeriko pose bersama dengan Peserta Seminar Empat Pilar Negara di Universitas Lampung 15 Juni 2015

Zonalinenews-Jakarta, Perlu ada revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demikian diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Jefri Riwu Kore(Jeriko) dalam acara seminar Fraksi Partai Demokrat di Aula Kampus Universitas Negeri Lampung Bandar Lampung Senin 15 Juni 2015. Acara yang dihadiri dari stakeholders akademisi itu merupakan kegiatan sosialisasi empat pilar negara. Tema besar dalam kegiatan tersebut adalah esensi Pancasila sebagai ideologi atau pandangan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan atas hukum, lambat laun makin ditinggalkan anak bangsa karena pengaruh arus globalisasi yang tidak mampu dipahami secara baik. Positif globalisasi berubah menjadi dampak negatif dari degradasi cara pandang dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku.

“Ketidaksinkron antara cara pandang bangsa berdasar sila-sila Pancasila dengan pengaruh arus globalisasi akhirnya memberi dampak negatif. Di sisi lain, problema primordialisme, SARA, ketidakadilan, korupsi dan kesenjangan sosial makin mengkompleskan dinamika dari pengaruh negatif arus globalisasi,” ujar Jeriko.

Ia menuturkan upaya untuk menjawab tantangan negatif globalisasi dengan merevitalisasi kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar degradasi negatif tersebut dapat dikendalikan. Solusinya dengan menghidupkan atau menggiatkan kembali nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan.

Pertama, dengan peningkatan perhatian masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Artinya, Dalam menghalau dampak negatif berkembangnya berbagai ideologi negara lain termasuk kuatnya pengaruh ideologi leluhur ditengah-tengah masyarakat, maka perhatian masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila harus kembali dapat ditingkatkan melalui serangkaian upaya dan kegiatan: mengunggah dan mensosialisasikan secara terus menerus eksistensi dan keberadaan ideologi Pancasila sebagai pemersatu untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme dikalangan pemimpin politik, pengusaha, pemuda dan tokoh-tokoh agama; Meningkatkan filter/saringan masyarakat terhadap eksistensi ideologi kapitalis dan liberalis yang mencoba untuk memecah belah Indonesia disemua aspek politik, ekonomi dan sosial budaya; Meningkatkan intensitas pemberian materi pelajaran pendidikan Pendidikan Pancasila seperti Pendidikan Moral Pancasila pada tataran teori maupun praktek kepada para siswa/mahasiswa pada semua jenjang pendidikan. Pengemasan materi pelajaran tersebut harus ditampilkan semenarik mungkin dan menghindari kesan adanya doktrinasi sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu.

Kedua, Penyamaan Interpretasi Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila. Hal ini ditinjau dari kenyataan saat ini, dimana interpretasi masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila seringkali terdapat perbedaan kerap menimbulkan adanya kesalahan dalam penafsiran penjabaran dari suatu sila, sehingga timbul benturan antar masyarakat yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, guna menghindari hal tersebut, maka diperlukan adanya penyamaan interpretasi pemahaman nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti: Sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan memanfaatkan tokoh masyarakat. Upaya sosialisasi ini dapat dilakukan oleh jajaran pemerintah setempat, anggota DPRD, serta aparat TNI atau Polri; Pengkajian terhadap kondisi penghayatan nilai-nilai Pancasila. Upaya ini dapat dilakukan oleh jajaran pemerintahan setempat dengan melibatkan kalangan akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat. Pengkajian dilakukan terhadap nilai-nilai Pancasila beserta relevansinya terhadap berbagai perkembangan yang terjadi; Pemerintah melalui Kemendagri dan Kemendiknas merumuskan kebijaksanaan dan program penyusunan buku pedoman/arahan umum implementasi nilai-nilai Pancasila dan menjadikan buku tersebut sebagai bahan bacaan wajib bagi seluruh aparatur penyelenggara negara di berbagai instansi pemerintah, kalangan swasta maupun dunia pendidikan; Pemerintah melalui Kemendiknas menyusun seperangkat kebijakan dan program penataan kurikulum pendidikan materi Pancasila dengan mengacu pada buku pedoman/arahan umum implementasi nilai-nilai Pancasila, sehingga ada kesamaan dan kesinambungan dalam interpretasi nila-nilai Pancasila dari Pusat sampai ke daerah;

Ketiga, Penataan Kelembagaan Formal Terstruktur Sebagai Pengawas Dan Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila Secara Formal. Kelembagaan formal terstruktur yang diterapkan secara terstruktur/melembaga, maupun melalui sistem pendidikan nasional yang menyangkut program membudayakan dan memasyarakatkan Pancasila di berbagai lingkungan organisasi kemasyarakatan maupun lingkungan pendidikan dapat terbentuk, sehingga dapat terwujud lembaga yang mengawasi, mengembangkan Pancasila secara formal. Untuk itu diperlukan adanya berbagai upaya seperti Pemerintah/Pemda bekerjasama dengan kalangan akademisi merumuskan kebijakan pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Nilai-Nilai; Pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan kepada Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila sebagai tersebut diatas. Agar lembaga ini memiliki dasar, pedoman dan payung hukum memadai dalam menjalan tugas dan fungsinya; Pemerintah/Pemda meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam merumuskan berbagai aturan mengenai mekanisme kerja Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan fungsinya; Pemerintah/Pemda melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh mengenai keberadaan Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila.

Jeriko juga menyatakan Pendidikan merupakan cara yang ampuh untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yang kini terindikasi sudah mulai dilupakan. Apalagi di era globalisasi sekarang ini, pancasila sebagai ideologi bangsa indonesia sudah mulai terkikis. Oleh sebab itu, untuk membangkitkan semangat nilai-nilai yang ada dalam Pancasila diperlukan pengaplikasian sejak dini. Untuk itu, pendidikan karakter yang akan diaplikasikan pemerintah sangat diperlukan agar Pancasila tidak hanya jadi sekedar omongan tapi juga diaplikasikan, ungkap Jefri mantan Mahasiswa Teladan seluruh Indonesia.

Jefri menyarankan agar sebaiknya pengamalan nilai-nilai Pancasila harus selalu di pegang teguh oleh peserta didik di sulawesi tengara dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Salah satu benteng yang paling ampuh adalah dengan memahami nilai-nilai Pancasila sehingga bisa di aplikasikan. Peranan guru juga sangat di butuhkan dalam membimbing anak didik. Selain itu, pancasila diajarkan pengamalannya di rumah oleh orang tua karena pendidikan bukan sepenuhnya tanggung jawab sekolah. Pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama harus diajarkan mulai dari tingkat keluarga karena siswa menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah bersama keluarga.

Ian Haba Ora juru bicara Jeriko Center yang mendampingi Jeriko saat ditemui sore tadi di Jakarta menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan Jefri Riwu Kore untuk mensosialisasikan pemahaman nilai-nilai Pancasila kepada anak terdidik siswa dan mahasiswa agar lebih memahami dasar-dasar Pancasila. Pengaruh globalisasi masa kini telah memberi deras negatif lebih besar jika dibandingkan dengan deras positif. Melalui lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi adalah hal yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila selain mendorong tatanan dalam kehidupan berkeluarga.

Perlu diketahui berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 27-29 Mei 2011 dengan 12.056 responden lewat mewawancarai/tatap muka kepada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pengusaha, tokoh masyarakat, TNI, Polri, dan lainnya yang di 181 kabupaten/kota di 33 provinsi. Pada survei itu diajukan pertanyaan “Bagaimana cara yang tepat untuk memahami Pancasila?” Hasilnya, 30 persen melalui pendidikan, 19 persen melalui teladan dari pejabat negara dan pemerintah, 14 persen melalui teladan dari tokoh masyarakat, 12 persen melalui media massa, dan 10 persen melalui ceramah keagamaan.Ketika ditanya siapa yang paling tepat melakukan edukasi dan sosialisasi Pancasila, 43 persen responden menyatakan para guru dan dosen, 28 persen tokoh masyarakat dan pemuka agama, 20 persen badan khusus pemerintah seperti BP 7, dan 3 persen responden memilih elite politik. “untuk sementara dasar ini masih menjadi dalil untuk menerapkan nilai-nilai pemahaman Pancasila” ujar Ian.

Ian pun menuturkan kehadiran Jeriko sebagai narasumber dalam seminar dasar negara Pancasila tersebut diprakarsai oleh kerjasama antara Universitas Negeri Lampung dan MPR RI.(*tim)