Komisi III DPRD Minta Dinas PPO Ende “Segera Berlari”

Kantor DPRD Ende

Kantor DPRD Ende

Zona Line News-Ende, Dalam Rapat Jejak pendapat yang berlangsung di ruangan rapat gabungan komisi DPRD Ende dengan dihadiri oleh sejumlah masyarakat kecamatan Nangapanda yang tergabung dalam panitia pelaksanaan pembangunan sekolah baru bersama Dinas PPO, Komisi III meminta agar Dinas  PPO Kabupaten Ende, Segera berlari lebih cepat dan harus mampu bekerja maksimal terkait dengan pembangunan sekolah baru SMK Negeri 08 Nangapanda Ende.Demikian diungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD, Vian Lamesi saat berlangsungnya rapat di kantor DPRD Ende, Selasa 23 Juni 2015.

Fian Moa Mesi mengatakan, sejauh pemantauan yang dilakukan oleh komisi III DPRD, terhadap Dinas PPO belum mampu bekerja maksimal. Pasalnya peran kontrol yang dilakukan sangat lemah akibatnya rencana pembangunan sekolah SMK Negeri 08 Nangapanda belum menuai hasil baik.

Fian menambahkan agar dapat menjawabi kebutuhan masyarakat, panitia wajib memenuhi seluruh persyaratan – persyaratan teknis administrasi baik formal maupun informal yang berkaitan dengan proses persiapan perizinan pembentukan sekolah tersebut sehingga memiliki legalitas yang kuat dan dinas bersama panitia juga diminta agar segera melakukan study kelayakan di kecamatan nangapanda agar dapat mengetahui secara baik kondisi lokasi sekolah dan kondisi masyarakat setempat agar dapat menunjang prestasi belajar siswa.

Sementara itu, ketua komisi III, Yulius Cesar Nonga mengatakan proses penyerahan tanah kepada Pemda  harus dilakukan oleh panitia persiapan agar proses perizinan segera dilaksanakan lebih cepat dan dalam rangka sosialisasi persiapan pendirian sekolah baru segera dilaksanakan dan ditingkatkan agar masyarakat turut memberikan kontribusi dan solusi baik terhadap pembangunan sekolah baru SMK Negeri 08 Nangapanda.

Dikatakannya, seluruh persyaratan teknis administrasi harus disiapkan oleh panitia sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara baik dan tidak terkesan lamban. “Fungsi dan peran dinas harus tetap mengedepankan transparansi dan kerja yang efektif sehingga peran pendampingan dapat dilaksanakan secara maksimal dan tidak meninggalkan persoalan,” ungkapnya.

Ketua panitia persiapan, Hasan mengatakan sesuai informasi yang masuk rencana pembangunan sekolah SMK Negeri Nangapanda akan dibatalkan oleh Dinas PPO sedangkan pihaknya sudah menyiapkan 1,5 ha untuk pendirian sekolah tersebut.

Sementara Kepala seksi kurikulum Dinas PPO Ende Martinus N Dala, mengatakan kadis PPO tidak membatalkan terkait pembangunan sekolah baru di Nangapanda tetapi kadis hanya mempertimbangkan agar proses penyiapan persyaratan teknis harus benar berjalan sesuai regulasi yang ada.

Ditambahkannya, berkaitan dengan sertifikat tanah sebagai tempat berdirinya sekolah SMK Negeri 08 Nangapanda harus segera diserahkan kepada Pemerintah daerah dan panitia pelaksana persiapan pembangunan sekolah baru wajib untuk melakukan kajian secara lebih detail sehingga tidak mendapatkan masalah baru di kemudian hari. (*Marianus Laka )