KPUD Ngada Disorot Usai Melantik Unsur PNS Jadi Penyelenggara Pemilukada

Pelantikan PPK Kabupaten Ngada

Pelantikan PPK Kabupaten Ngada

Zonalinenews – Ngada – Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngada melantik unsur Pegawai Negeri Sipil duduk sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Ngada dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2015 sebagaimana telah tertuang resmi dalam Surat Keputusan KPUD Ngada Nomor : 9 / PBWB / KPTS / KPU-Kab-018.434000/V/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Ngada Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2015 ditandatangani Ketua KPUD Ngada Thomas M Djawa,SH menuai tanggapan sejumlah elemen di Kabupaten Ngada Flores-Nusa Tenggara Timur.

Dikutip Zonalinenews sebelumnya, Ketua KPUD Ngada, Thomas Djawa,SH kepada wartawan media ini di ruang kerja KPUD Ngada 9 Juni 2015 memberikan penjelasan ketika dikonfirmasi wartawan terkait pro contra publik atas pengangkatan unsur PNS duduk sebagai Penyelenggara Pemilukada di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Ketua KPUD Ngada mengungkapkan, KPUD Ngada sudah melantik PPK dan PPS Pemilukada beberapa waktu lalu dan kini sudah efektif bekerja. Terkait pengangkatan oknum-oknum Pegawai Negeri Sipil menjadi pelaku penyelenggara pemilu tingkat Kecamatan (PPK), kata Ketua KPUD Ngada, hal itu dilakukan karena PNS tidak dilarang menjadi anggota PPK dalam Pemilu. “PNS tidak dilarang menjadi anggota PPK dalam Pemilu. Ruang ini dibuka lebih luas supaya tidak hanya orang-orang swasta yang boleh menjadi anggota PPK dalam Pemilu tetapi para PNS yang berminat juga diakomodir dan diseleksi sesuai dengan pengalaman dan profesionalisme mereka dalam mengelola kepercayaan Pemilu”, tegas Ketua KPUD Ngada, Thomas M. Djawa, SH.

Pasalnya, beberapa oknum PNS yang sudah dilantik menjadi penyelenggara pemilu di tingkat PPK dan saat ini sudah bekerja adalah oknum-oknum PNS yang sudah berpengalaman dalam urusan penyelenggaraan pemilu sebelumnya di daerah. Keputusan KPUD Ngada melantik unsur PNS sebagai penyelenggara pemilu di tingkat PPK ditanggapi sejumlah pihak di Kabupaten Ngada. Berdasarkan data Surat Keputusan Pengangaktan yang ada, dipastikan PPK Kecamatan Golewa misalnya adalah ada unsur PNS demikian hal PPK Kecamatan So’a sejumlah sumber memastikan adanya unsur pegawai camat duduk sebagai PPK, sementara sebagian lainnya masih dalam pengumpulan wartawan. Sejumlah anggota perangkat PPK lainnya adalah independen atau swasta termasuk ditemukan adanya unsur UPK yang masih bekerja sebagai orang UPK di tingkat Kecamatan terakomodir kedalam perangkat pemilukada.

Diterima media ini, 11 Juni 2015, Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Ngada yang juga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ngada saat ini, Marsel Nau menyampaikan keterangan pers Partai Hanura atas peristiwa ini. Menurut dia, pengangkatan unsur Pegawai Negeri Sipil oleh KPUD Ngada mengindikasikan proses rekruitmen penyelenggara pemilu yang tidak sehat. “Kami Partai Hanura menegaskan bahwa pengangkatan unsur PNS menjadi anggota maupun Ketua PPK untuk Pemilukada adalah proses yang tidak sehat dan hal ini menjadi sinyalemen pemilu tidak profesional. Masih begitu banyak sarjana yang ada di kecamatan yang menganggur dan mereka itu adalah asset daerah untuk bekerja bagi masyarakat, mereka ini harusnya menjadi prioritas KPUD dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Keputusan ini harus dimentahkan dan tidak boleh diteruskan walaupun saat ini mereka sudah bekerja sejak habis dilantik KPUD Ngada”, tegas Marsel Nau.

Mirip senada, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Ngada, Dus Bhara melalui keterangan Pers PKB Ngada, 11 Juni 2015, mengungkapkan sikap pendapat PKB untuk KPUD Ngada atas pelibatan unsur PNS kedalam tubuh penyelenggara Pemilukada Kabupaten Ngada. “PKB menghimbau proses rekruitmen unsur PNS menjadi alat penyelenggara pemilukada di tingkat kecamatan harus dievaluasi secara terbuka dan patut ditinjau ulang. Kita semua mengetahui bahwa begitu banyak tamatan sarjana di setiap kecamatan yang siap mendedikasikan diri mereka menjadi alat penyelenggara pemilu yang profesional dan benar-benar independen. Pemberdayaan para sarjana yang tidak terlibat dalam kerja pegawai negeri sipil atau swasta harus menjadi fokus KPUD Kabupaten Ngada dalam pola rekrutmen dan pengangkatan menjadi PPK. Para PNS tidak boleh dipaksakan dengan beban tambahan menjadi PPK Pemilukada terkecuali di bagian kesekretariatan, tetapi seperti yang terjadi saat ini unsur PNS menjadi penyelenggara dan dilantik, PKB menolak praktek ini dan KPUD segera tinjau ulang agar Pemilukada Ngada tetap profesional dan pihak  penyelenggara selalu independen dalam mensukseskan Pemilu Kepala Daerah”, ungkap Ketua PKB Kabupaten Ngada, Dus Bhara.

Reaksi sejumlah pihak atas pengangkatan unsur PNS menjadi penyelenggara pemilu di Kabupaten Ngada terus mengalir. Salah satu Anggota DPRD Ngada perutusan Partai Nasdem, Dorothea Dhone kepada redaksi media ini 11 Juni 2015, menyampaikan mosi kritisnya atas keputusan lembaga komisioner daerah mengangkat unsur PNS menjadi penyelenggara. “Harus diketahui bahwa selama ini PNS di Ngada dijadikan sebagai alat politik oleh unsur yang disebut sebagai incumbent dan yang diyakini bakal bertarung lagi dalam pentas Pemilukada Ngada. Pengangkatan unsur PNS menjadi alat penyelanggara oleh KPUD Ngada adalah fakta bahwa betapa janggal praktek rekruitmen di daerah. Netralitas unsur PNS akan sangat kabur dalam tindakan komisioner yang harusnya benar-benar independen. Saya sebagai anggota wakil rakyat menolak keputusan KPUD Ngada atas hal ini sebab ini adalah sebuah proses yang tidak sehat dan komisioner sudah terlalu jauh melibatkan diri dengan menggunakan cela mengangkat unsur PNS menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, padahal semua orang mengetahui bahwa di tubuh KPUD Ngada sendiri tidak ada unsur PNS, hanya pada bagian kesekretariatan yang diperbantukan tetapi ironis karena pada tingkat kecamatan unsur PNS dilegalkan secara terencana dan dengan tau dan mau. Kita patut menduga bahwa praktek ini sudah menjalar hingga tingkat PPS yang kini sedang bekerja untuk berbagai tahaban Pemilukada Ngada. Menurut saya Pemilukada Ngada sudah ditandai dengan sebuah proses yang tidak sehat dari tahaban awal”, tegas Dorothea Dhone. (*wrn)