Lambannya Pelayanan Administrasi Faktor Terjadinya Human Trafficking

Kadis Nakertrans NTT, Simon Tokan saat melakukakan RDP

Kadis Nakertrans NTT, Simon Tokan saat melakukakan RDP

Zonalinenews,Kupang– Salah satu faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia (human trafficking) di Nusa Tenggara Timur (NTT) karena lambannya pelayanan administrasi bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI). Selain itu, rendahnya pemahaman CTKI terhadap ketenagakerjaan juga menyebabkan kasus human trafficking tersebut terus terjadi.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Simon Tokan saat rapat dengar pendapat bersama para pakar serta Komisi V DPRD NTT terkait rencana penyusunan RANPERDA tentang pelayanan,pengawasan dan penempatan TKI asal NTT, Kamis 11 Juni 2015.

Tokan menjelaskan, saat ini tingkat koordinasi antara pihaknya dengan instansi lainnya seperti, Dispenduk, Imigrasi serta kepolisian masih sangat kurang. Karena itu menurutnya, perlu dibangun kantor pelayanan satu atap demi memudahkan pemerintah dalam meakukan pengawasan terhadap TKI. Dirinya juga mencontohkan proses pembuatan KTP yang dilakukan oleh Dispenduk serta pembuatan paspor dari pihak Imigran yang tidak mungkin dicampuri pihak Dinas Nakertrans. Olehnya, dirinya sangat berharap agar hal-hal yang merupakan kendala tersebut dapat dimasukan dalam Ranperda agar lebih mudah dalam melakukan pengawasan.

“Kewenangan kami terbatas. Tidak mungkin kami mengambil alih kewenangan dinas lain yang bukan menjadi kewenangan kami. Disitulah ada mata rantai yang terputus,” ungkap Tokan.

Lanjutnya, untuk mengantisipasi adanya perdagangan manusia, menurutnya perlu juga dibangun Balai Latihan Ketenagakerjaan (BLK) di setiap Kabupaten Kota agar setiap CTKI yang siap dikirim ke Provinsi sudah mendapat pelatihan dari BLK Kabupaten Kota. `

Anggota Komisi V, Thobias Ulu mengatakan, perdagangan manusia merupakan sebuah bencana social yang harus segera diberantas di NTT.  Untuk itu, Komisi V akan mempercepat proses pembuatan Perda tentang TKI. Selain itu, menurut Thobias, Perda Nomor 18 juga perlu direvisi ulang. Karena Perda tersebut masih mempunyai banyak kelemahan yang menyebabkan persoalan perdagangan manusia masih terus saja terjadi.

“Kami di Komisi V bukan saja duduk dan bisa menghasilkan sebuah produk aturan berupa Perda melainkan akan melihat kekuatan dan kelemahan daripada Perda itu sendiri agar bisa menjadi sebuah Perda yang bisa ditaati khusunya TKI,” ujarnya.

Sementara pakar hukum, John Tuba Helan dalam kesempatan tersebut menyatakan, segala persoalan terkait TKI sudah ada aturan perundang-undangannya, sehingga yang harus di tata ulang adalah mekanisme system perekrutan serta tingkat pengawasan dari dinas-dinas terkait baik terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) maupun Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI). Hal ini perlu dilakukan demi mencekal para calo-calo PJTKI untuk memainkan perannya. (*amar ola keda)