Pembagunan Pengamanan Pantai Pasir Panjang Tabrak Perda Kota Kupang

Pantai Pasir Panjang

Pantai Pasir Panjang

ZONALINENEWS – KUPANG, Proyek pekerjaan pembagunan pengaman pantai pasir Kota Kupang dengan panjang 500 meter mendapat kecaman dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan warga setempat. Pekerjaan proyek tersebut mendapat kecaman dari warga setempat dengan DPRD Kota Kupang karena proyek yang akan dilakukan itu bisa terindikasi merusak dan menghilangkan pasir pantai pasir panjang sendiri. “Pelaksanaan  proyek pekerjaan pembagunan  pengaman pantai pasir Kota Kupang ini juga telah menabrak beberapa regulasi. Diantaranya, Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang nomor 12 tahun 2011 tentang rencana detail tata ruang, “kata Sekertaris Komisi I DPRD Kota Kupang Adrianus Tally kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat 26 Juni 2015 pukul 10.30 wita.

Menurut Adrianus, proyek yang menelan anggaran sebesar sembilan miyar lebih ini tidak mengikuti prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan amanat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) nomor 9 tahun 2010. Ia juga mengatakan, proyek pekerjaan ini dilakukan  tidak ada sosialisasi awal kepada warga sekitar pada tahap perencanaan.

“Proyek ini yang berindikasi akan merusak dan menghilangkan pasir pantai pasir panjang maka dari itu saya berharap harus ditinjau kembali. Untuk itu semua pihak yang berkepantigan dengan ruang publik dan lingkungan pantai di Kota Kupang ini baik DPRD, LSM, Akademisi, Mahasiswa, Pemerintah Kota, dan Masyarakat Kota Kupang semuanya harus bersatu padu mendesak agar proyek tersebut di evakuasi kembali dan kontruksinya dengan karaktersitik wilayah sekitar dengan kebutuhan dan kelestarian lingkungan, “ungkap anggota DPRD dua periode itu.

Dikatakan, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pekerjaan ini baru dilakukan saat pekerjaan siap dilaksanakan dan sosilisasi itu sendiri terkesan masyarakat sekitar diintimidasi secara teknik dan acaman kepada masyarakat juga untuk menerima. Apabila masyarakat setempat tidak menyetujui maka pekerjaan tersebut akan dipindahkan.

“Intimidasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan ini sendiri dengan cara memeriksa undangan yang dibagi kepada masyarakat yang mau hadir harus bawa undangan tersebut. Apabila masyarakat tidak membawa undangan maka tidak diperkenankan untuk masuk mengikuti sosilisasi, “kata Adrianus.

Proyek pekerjaan ini yang bersuber dana dari APBN Rupiah Murni 2015 ungkap,  anggota DPRD Kota Kupang asal partai PDI Perjuagan itu, sesungguhnya  tidak memiliki atau mengantongin ijin dari Menteri Kehutanan RI dan titik koordinat dari BBSDA Provinsi NTT. “Proyek ini apakah ada dokumen AMDAL atau UKL UPL. Semua dokumen ini patut di pertanyakan?. Pasalnya, penjelasan yang dilakukan pihak kelurahan pada tanggal  27 Mei dan 10 Juni lalu sangat berbeda 180 derajat dengan apa yang dijelaskan oleh Balai Sungai Wilayah Nusa Tenggara II. Perbedaan penjelasan ini sangat berbeda maka dari itu harus dipertanyakan semua ini harus di pertanyakan. Ada apa hingga penjelasannya bisa berbeda, “tagasnya.

Ia menegaskan, dengan adanya dua versi yang berbeda ini adalah sebuah upaya untuk melakukan pembohongan terhadap masyarakat. “Sesungguhnya dengan dua peryataan penjelasan yang ada ini membuat kita manyarakat merasa jagan – jangan semua ini ada sebua upaya pembohongan terhadap masyarakat terkait dengan nomenklatur proyek tersebut, “katanya.

Pekarjaan tersebut yang telah menabrak Perda Kota Kupang tentang tata ruang dan juga tidak memenuhi peraturan Mentri PU nomor 09/PRT/M/2012 tentang pedoman pengaman pantai. Menurutnya, pihak proyek harus mendesain kembali sehingga tidak merusak lingkungan tersebut. “Kenyataan yang ada proyek ini akan menutupi pasir pantai pasir panjang yang ada dengan selebar 11 meter dari garis pasang tertinggi. Pantai mana yang mau dimana yang mau diamankan. Pihak pekerja proyek juga harus memperhatikan usulan kebutuhan masyarakat untuk penaganan tembok penahan pantai di RT 13 Kelurahan Pasir Panjang, bukan. Membuat proyek yang akan merusak pantai, “tegas Sekertaris Komisi I DPRD Kota Kupang itu. (*hayer)