Pembangunan Harus Berwawasan

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT  Ir. Frederik J.W Tielman M

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT Ir. Frederik J.W Tielman M

Zonalinenews, Kupang- Saat ini Nusa Tenggara Timur ( NTT) mengalami peningkatan di pembangunan bahkan NTT dijadikan tempat destinasi para investor yang hendak melakukan investasi di daerah ini. Namun, maraknya pembangunan itu diharapkan berwawasan lingkungan dalam wujud kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) demi kelangsungan hidup sumber daya alam dan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Saya harapkan agar pembanguan itu harus dilihat dari segi Amdal dan harus mempunyai ijin membangun. Karena semua pembangunan yang berdampak dengan lingkungan harus ada kajian Amdal demi keberlanjutan lingkungan hidup.” Ungkapnya.

Demikian disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT,  Ir. Frederik J.W Tielman, M. Si ketika ditemui di ruangan kerjanya, Jumad, 26 Juni 2015.

Tielman menjelaskan, meski saat ini NTT mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam hal pembangunan, namun dari segi Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya segi daya tampung dan daya dukung masih terbatas.  Olehnya, alat untuk mengontrol pembangunan tersebut yakni ijin dari aspek Amdal dan butuh kontrol dari pemerintah. Ia mengharapkan, agar pelaku usaha lebih memperhatikan dampak lingkungan hidup dan mempunyai dokumen-dokumen kajian ijin lingkungan sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Semua kegiatan yang berdampak pada lingkungan harus memiliki ijin lingkungan. Karena jika tanpa ijin lingkungan akan diberikan sanksi,” tegasnya.

Terkait pembangunan di pesisir pantai, Tielman mengatakan, hal itu merupakan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) khususnya Dinas Tata Ruang kota. Namun, ia mengharapkan agar pembangunan tersebut sudah mengantongi ijin lingkungan sesuai aturan yang berlaku. Jika pembangunan itu bertujuan demi kepentingan kepariwisataan, dalam hal memberikan ijin pembangunan, pemkot harus menyesuaikan dengan aturan serta Undang-undang yang berlaku.

“Kita harapkan agar pembangunan  dipesisir pantai sudah mempunyai kajian amdal dan ijin lingkungan. Karena pembangunan itu akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.

Untuk pembangunan diareal hutan lindung, Tielman menyatakan, harus memiliki ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, jika pemerintah memberikan ijin pembangunan di lahan hutan lindung maka pemerintah juga harus menyediakan lahan pengganti sesuai dengan luas lahan hutan lindung.  (*amar ola keda)