Perpres Bebas Visa Kunjungan Wisman Dorong Destinasi Wisata Daerah

Jeriko dan Ian Haba Ora

Jeriko dan Ian Haba Ora

Zonalinenws-Jakarta, Jefri Riwu Kore Anggota DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah untuk membebaskan wisatawan dari 45 negara bebas visa kunjungan wisata ke Indonesia, dan wilayah-wilayah otonomi daerah harus manfaatkan peluang ini untuk menarik wisatawan mancanegara ke daerahnya. Hal ini diucapkan Jeriko saat dihubungi media ini , Minggu 14 Juni 2015 menanggapi diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun Tahun 2015 tentang bebas visa kunjungan pada tanggal 9 Juni 2015 lalu.

“Ini langkah maju untuk kembangkan destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Saya juga telah berulang kali menyarankan ke Pemerintah namun baru kali ini terealisasi. Singapura saja mampu mendongkrak angka kunjungan wisatawan hampir satu juta kunjungan setiap waktu dengan pembebasan visa walaupun destinasi pariwisata Singapura kalah jauh jika dibandingkan dengan Indonesia” ujar Jefri yang akrab disapa Jeriko.

Kemudian ia menuturkan, Peraraturan Presisedn (pepres) yang ditandatangani Presiden Jokowi tersebut nantinya akan dibebaskan visa kunjungan yang diberikan kepada warga negara asing dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat. WNA tersebut diperbolehkan masuk melalui seluruh tempat pemeriksaan imigrasi dan memperoleh izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) dan tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. WNA tersebut dibebaskan visanya dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

“Sekiranya ini dapat mendongkrak angka kunjungan wisatawan mancanegara yang ditargetkan oleh Pemerintah.”, ujar Jeriko mantan mahasiswa teladan seluruh Indonesia.

Jeriko pun menyatakan bahwa Perpres ini tidak akan berfungsi baik jika tidak ada percepatan pengembangan potensi destinasi pariwisata baru di daerah-daerah yang belum dioptimalkan.

Pemerintah daerah pun harus siap untuk giat memasarkan destinasi wisata yang ada di daerahnya.

Seperti yang pernah diberitakan dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata RI Selasa 9 Juni 2015 diruang rapat komisi tentang pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKP K-L) untuk masa tahun 2016.

Pada kesempatan itu Jefri menyarankan agar Menteri Pariwisata perlu melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait pengembangan infrastruktur dan destinasi pariwisata daerah, termasuk sumber daya manusia pariwisatanya. “Bagaimana bisa capai target 12 juta wisman dan 260 juta wisnus jika infrastrukturnya tidak ada, SDM nya bidang wisata kurang, dan yang diomong hanya Bali dan Bali saja, coba tengok NTT sana, ribuan destinasi wisata yang lebih dari Bali juga ada kok. Menteri harus kreatif untuk lihat potensi wisata di daerah seperti pantai Bollow dan Pantai Raijua di Sabu, pantai Kondamaloba dan air terjun tarimbang di Sumba, Pantai Kolbano di TTS, Pantai Tablolong dan Lasiana di Kupang”, ujar Jeriko.

Ia juga menyarankan bahwa pengembangan destinasi dan pencapaian target wisatawan, maka Kemenpar harus mempertimbangkan daya dukung pariwisata di daerah misalkan NTT, khususnya terkait dengan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia. Di NTT sana ada juga wisata religi di Flores Timur setiap momen paskah. Jika potensi wisata religi ini dilirik Kemenpar maka akan menjadi destinasi wisata religi yang berdampak juga pada ekonomi rakyat selain untuk nilai-nilai spiritual keagamaan. “Jika demikian maka DPR RI akan memberikan dukungan program dan anggaran seperti yang diusulkan Kemenpar sebsar Rp. 6,022 triliun,” ungkap Jefri.

Ian Haba Ora juru bicara Jeriko Center saat dimintai tanggapannya mengatakan pak Jefri menyambut baik Perpres yang diterbitkan Presiden Jokowi . “Saat ini Jeriko Center sementara membangun koordinasi dengan kepala daerah baik Gubernur, Walikota dan Bupati untuk memberikan kajian Kawasan Ekonomi Pariwisata (KEP), masing-masing daerah tiga potensi wisata sesuai ucap Menpar kepada Jeriko untuk diprioritaskan dalam tahun anggaran 2016 saat Raker beberapa waktu lalu,” ujar Ian.

Ia kemudian menuturkan Perpres ini selayaknya mendapat dukungan yang potensial dari pemerintah daerah untuk mendukung dan mengembangkan destinasi wisata yang ada di daerah masing-masing.

Perlu diketahui dalam lampiran Perpres tersebut dicantumkan nama-nama 30 negara yang dinyatakan bebas visa kunjungan untuk tempat pemeriksaan imigrasi tertentu, yaitu RRT, Rusia, Korsel, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Meksiko, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Ceko, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan.

Sementara tempat pemeriksaan imigrasi tertentu yang bebas memberikan visa kunjungan kepada warga negara asing dari negara tersebut adalah Bandara Soekarno Hatta (Jakarta), Ngurah Rai (Bali), Kuala Namu (Medan), Juanda (Surabaya), Hang Nadim (Batam), Pelabuhan Laut Sri Bintan, Pelabuhan Laut kupang, Pelabuhan Laut Batam Center, dan Pelabuhan Laut Tanjung Uban (Riau).

Adapun negara tertentu dan pemerintahan administrasi tertentu yang dinyatakan bebas Visa kunjungan ke Indonedia ada 13 (tiga belas), yaitu: Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Ekuador, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Sedang Pemerintahan Administratif Khusus dari negara tertentu yang bebas Visa kunjungan ke Indonesia sebagai tertuang dalam lampiran Perpres itu ada 2 (dua), yaitu Hongkong dan Makao.(*tim)