Ronny Anggrek : Saya Menduga Jaksa Terima Uang Dari Eny Anggrek

Sidang terdakwa Ronny Anggrek di Pengadilan Tipikor Senin 22 Juni 2015

Sidang terdakwa Ronny Anggrek di Pengadilan Tipikor Senin 22 Juni 2015

Zonalinenews, Kupang – Terdakwa kasus korupsi pengadaan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Wolibang, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor Tahun 2012, Ronny Anggrek menilai, beberapa penyidik  pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT)diduga telah menerima sejumlah uang dari Eny Anggrek sehingga menyebabkan Kejati NTT hingga kini belum menetapkan Eny Anggrek sebagai tersangka. Padahal, semua pengerjaan fisik proyek MBR tersebut dikerjakan oleh Eny Anggrek.

“Kenapa Kejati NTT belum tetapkan Eny Anggrek sebagai tersangka. Saya menduga Eny telah memberikan uang kepada sejumlah penyidik.” Pernyataan tersebut dungkapkan terdakwa Ronny Anggrek ketika ditemui di halaman Pengadilan Negeri Tipkor Kupang, Senin 22-06-2015.

Ronny mengungkapkan, semua bukti bahwa salah satu penyidik pada Kejati NTT berinisial (R) telah menerima sejumlah uang dari Eny Anggrek terbukti dalam hasil percakapan antara dirinya dengan Eny anggrek melalui Blacbery Messenger (BBM). Lanjutnya, saat itu Eny Anggrek menyuruhnya menyerahkan uang sebesar Rp. 10-20 juta ke salah satu penyidik Kejati NTT agar dirinya tidak terjerat dalam kasus tersebut seperti halnya yang dilakukan Eny Anggrek. Namun, permintaan Eny tersebut tidak dilakukannya, sehingga Kejati NTT menetapkan dirinya sebagai tersangka. “Saya disuruh selipkan uang 10-20 juta ke pihak penyidik Kejati NTT oleh Eny Anggrek tetapi saya tidak turuti, makanya saya ditetapkan sebagai tersangka. Eny sudah serahkan uang makanya ia (Eny) lolos dan saya jadi korban. Padahal semua proyek Eny yang kerjakan,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, dirinya merasa diperlakukan tidak adil oleh Kejati NTT, terutama soal tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dikenakan kepadanya. Padahal dalam proses hukum itu, dirinya menilai terdapat banyak kejanggalan. Namun, dirinya optimis, kebenaran akan terungkap.

Menurut Ronny, dirinya merasa sedih dan kecewa karena proses hukum terhadap dirinya yang dilakukan Kejati NTT terdapat banyak kejanggalan. Bahkan, menurutnya, dengan adanya tuntutan JPU Kejati NTT yang terlalu tinggi, membuat dirinya tertekan menyebabkan tertekan bahkan keluarganya turut terbebani. Selain itu, dirinya juga merasa kesal terhadap Kejati NTT yang mengatakan aksi demonstrasi masa Forum Anti Korupsi (FAK) Kabupaten Alor beberapa waktu lalu dibayar oleh dirinya.

“Demo itu sebagai wujud kepedulian pemuda Alor melihat kondisi nyata di lapangan dan mereka tau bahwa bukan saya yang seharusnya dihukum. Saya tidak pernah membayar orang untuk demo. Saya punya bukti tentang permainan pihak Eny Anggrek dengan Kejati NTT dan sampai kapanpun saya akan buktikan bahwa Eny dan Kejati ikut bermain dalam kasus ini,” tegasnya.

Sementara itu penasehat hukum terdakwa, Yohanes Rihi ketika dimintai tangapannya terkait tanggapan JPU mengatakan, tanggapan JPU tidak sesuai dakwaan dan tuntutan JPU. Karena kliennya belum menerima uang untuk pengerjaan kontrak proyek tersebut. Seharusnya Kejati NTT segera menetapkan Enny Anggrek sebagai tersangka. Karena menurutnya, sudah ada bukti-bukti yang telah dibeberkan oleh kliennya bahwa Eny Anggrek telah menerima aliran dana proyek pengerjaan MBR Kabupaten Alor. “Seharusnya Jaksa berterima kasih terhadap orang-orang yang membawa bukti-bukti. Bukti-bukti semua sudah jelas. Apa alasan Jaksa tidak menetapkan Eny sebagai tersangka. Tanggapan JPU tidak ada substansinya, karena tidak ada dalam dakwaan maupun tuntutan , tiba-tiba ada dalam tanggapan. JPU jangan karang-karang sembarangan untuk menetapkan orang sebagai tersangka,” bebernya.

Menurutnya, uang muka untuk pengerjaan proyek tersebut sudah dilakukan oleh kliennya untuk membeli bahan-bahan pembangunan proyek MBR. Olehnya, kliennya tidak bersalah dalam kasus itu karena kliennya sudah menggunakan uang muka sesuai peruntukkannya. Menurutnya, terdakwa adalah bukan orang yang bukan mengerjakan atau mengendalikan proyek itu, tetapi dikerjakan oleh Eny Anggrek yang dalam kasus ini hanya berstatus sebagai saksi.

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai, pembelaan oleh kuasa hukum terdakwa kasus korupsi MBR Kabupaten Alor, Ronny Anggrek tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam pembelaan terhadap terdakwa, kuasa hukum tidak memasukan atau menyertai fakta-fakta hukum yang kuat. Hal itu diungkapkan dalam sidang pembacaan tanggapan oleh JPU yang dibacakan oleh JPU, Ridwan Ansar di Pengadilan Tipikor, Senin (22/06/2015). (*Amar Ola Keda)