Sekertaris PPK diduga Gelapkan Honor PPS di Kecamatan Kelubagolit

Konrardus Liwu

Konrardus Liwu

Zonalinenews,Larantuka- Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun wartawan menyebutkan Sekertaris Panitia Kecamatan (PPK) Pemilihan Presiden (Pilpres) di Kecamatan Kelubagolit, secara diam-diam mengakui menggunakan honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) di enam desa di Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur (Flotim) pada pemilihan presiden 2014 lalu.

Hal itu diperkuat lagi dengan pengakuan mantan ketua PPS Desa Lamapaha, Vrigilius Boro ketika ditemui wartawan senin 01 Juni 2015.

Boro melanjutkan, Sekertaris PPK juga sudah mengakui honor yang belum diterima PPS Sejak hajatan Pilpres tahun 2014, digunakan oleh sekertaris PPK Kecamatan Kelubagolit. Dana itu diperuntukan untuk membayar honor PPS di dua belas desa, di kecamatan Kelubagolit. Dengan besar honor, ketua PPS Rp 500.000 dan anggota PPS sebesar Rp 450.000.

Lanjutnya lagi, total honor dan biaya opersional semua perangkat PPS berjumlah sekitar Rp 39 juta,untuk 12 desa di kecamatan Kelubagolit. Uang itu digunakan oleh sekertaris PPK, Laurensius Baro.

 Ia melanjutkan, ketua dan anggota PPS memberikan waktu kepada sekertaris selama 5 hari terhitung dari tanggal 01 Juni 2015 hingga, tanggal 05 Juni 2015 jika tidak di bayar maka Laurensius Boro akan di Polisikan. Baca Juga http://www.zonalinenews.com/2015/05/honor-pps-pilpres-se-kecamatan-kelubagolit-diduga-digelapkan/

 Secara terpisah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur, Ernesta Katana dan Sekertaris Konrardus Liwu kepada waratawan di kantor KPU, pada senin 01 Juni 2015 menuturkan, uang untuk pembayaran honor para PPS di semua kecamatan sudah dicairkan dan diberikan kepada masing-masing sekertaris PPK disetiap kecamatan di Kabupaten Flotim.

 Liwu melanjutkan, honor yang belum diterimah PPS Kecamatan Kelubagolit itu pada bulan Juni 2014,dan setelah menerima laporan pihak KPU langsung melakukan koordinasi dan diketahui bahwa benar adanya informasi itu.

Ia mengatakan, pihaknya suda melakukan presure kepada PPK untuk segera membayar honor para PPS. Apabila tidak dibayar maka KPU Flotim mendukung untuk diproses secara hukum. Proses hukum itu dijalankan agar adanya efek jerah kepada yang lainnya.(*Polce Atakey)