TPDI, Formadda, Kommas, FKMND, PMKRI, Permadda, Forum Predator Kecam PN Bajawa

Palu sidang

Palu sidang

ZONALINENEWS-NGADA, Sejumlah elemen kritis kaum muda, lintas generasi dan mahasiswa pro penegakan supremasi hukum perkara Blokade Bandara Turelelo Soa Kabupaten Ngada mulai dari tingkat daerah, Provinsi maupun yang berada di ibu kota pusat Jakarta diantaranya TPDI, Formadda, Kommas, FKMND, PMKRI, Permadda, Forum Predator Kecam PN Bajawa dan Sebut PPNS Jangan Peties Berkas Perkara Bupati Marianus Sae. Mereka mengecam keras petikan amar putusan Pengadilan Negeri Bajawa pimpinan Hakim Hiras Sitanggang, SH atas perkara kasus Blokade Bandara Turelelo Soa Kabupaten Ngada Flores.

Diterima Zonalinenews, 3 Juni 2015, seruan tegas sejumlah elemen kritis asal NTT melalui email suara elemen mengungkapkan kecaman keras terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang dinilai tidak mampu memberikan rasa keadilan hukum bagi masyarakat di daerah dalam perkara besar Pemblokiran Bandara Turelelo Soa Kabupaten Ngada Flores yang dibalik ini diduga perkara ini dimainkan oleh aktor intelektual Bupati Ngada Marianus Sae.

“TPDI mengecam keras sikap Pengadilan Negeri Bajawa yang memutus ringan kasus Blokir Bandara. Mengapa Hakim Sitanggang,SH tidak sekalian memutus bebas para terdakwa dalam perkara ini. Dari awal TPDI sudah menduga perkara ini penuh dengan mafia peradilan. TPDI akan segera melaporkan Hakim Hiras Sitanggang ke pihak-pihak di pusat atas sikap keputusannya yang gila ini. TPDI juga mendesak Kementerian Perhubungan Nasional untuk memerintahkan PPNS segera membuka perkara ini dan segera menyelesaikan berkas perkara Marianus Sae untuk disidangkan, sebab Bupati Marianus Sae diduga sebagai pelaku utama pemberi perintah memblokir bandara hanya dengan alasan tidak dapat tiket”, tegas Koordinator TPDI, Petrus Selestinus,SH.

Sementara Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia Calon Cabang Ngada dalam keterangan resminya kepada Zonalinenews, 3 Juni 2015, melalui Presidium Divisi Gerakan Kemasyarakatan (Germas) Arigius Bello menyatakan PMKRI Calon Cabang Ngada menyerukan mosi tidak percaya kepada Lembaga Pengadilan Negeri Bajawa atas putusan persidangan yang tidak member rasa keadilan bagi masyarakat pada era reformasi hukum saat ini.

“PMKRI Calon Cabang Ngada menolak keras Keputusan Pengadilan Negeri Bajawa terkait hukuman enam bulan percobaan terhadap 23 Anggota Pol PP Ngada yang merupakan pelaku pemblokiran bandara. PMKRI menduga keputusan yang diambil PN Bajawa dibawah komando Hakim Hiras Sitanggang, SH sangat sarat kepentingan dan sudah terjadi deal-deal-an antara beberapa pihak yang sengaja melumpuhkan martabat hukum di daerah. Dugaan ini adalah bukti menjadi bukti sangkaan adanya mafia keadilan, manipulasi kebenaran serta perselingkuhan kepentingan yang berlandaskan nilai-nilai rupiah, politik transasional”, ungkap Presidium Divisi Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Calon Cabang Ngada, Arigius Bello.

Menurut PMKRI Calon Cabang Ngada, aparat penegak hukum di Ngada tidak serius menegakan supremasi hukum dan sedang mempermainkan hukum. Integritas hukum digadaikan dengan rupiah sehingga wibawa dan nilai hukum di tanah Ngada semakin memilukan dan melorot jauh. Ditambahkan, persoalan ini menjadi representasi keburukan dan kebobrokan kinerja aparat penegak hukum di Ngada dalam menegakan kebenaran dan keadilan di tanah Ngada serta menjadi catatan kritis kedepan bagi aparat penegak hukum di Ngada untuk menjunjung profesionalisme, akuntabilitas dan independensi dalam bertugas. Pasalnya, keputusan hukuman percobaan yang dipalu Majelis Persidangan Pengadilan Negerio Bajawa sangat kontras dengan tuntutan pasal Undang-Undang Penerbangan, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Momor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. PMKRI Ngada juga melihat fenomena ini menujukan telah pemiskinan hukum secara sistematis di daerah.

Diakhir seruan, PMKRI Ngada menyatakan mendukung dan mendesak Kejaksaan Negeri Bajawa melakukan banding atas putusan perkara ini serta mendesak aparat penegak hukum Penyidik PNS Kementerian Perhubungan Nasional segera menaikan berkas perkara Bupati Ngada Marianus Sae demi pengusutan tuntas kasus  Blokade Bandara Turelelo Ngada.

Mirip senada kembali dilansir Formadda NTT melalui keterangan pers resmi yang diterima Zonalinenews 3 Juni 2015. Ditegaskan, Formadda NTT sangat prihatin atas putusan hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang sangat tdk memuaskan sekaligus mencederai keadilan publik. Formadda NTT melalui Ketua Divisi Politik dan Hukum Formadda NTT, Hendrikus Hali Atagoran menyampaikan keterangan pers resmi menyikapi perkara ini.

“Hakim sama sekali mengabaikan aspek pemberatan kualitas pidana yang dimiliki Lex Specialis. Kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa bukanlah tindak pidana umum, melainkan tindak pidana khusus, yakni kejahatan penerbangan. Oleh karena itu, kualitas pemberatan hukuman mesti menjadi pertimbangan hakim, apa lagi para terdakwa adalah PNS yang seharusnya mengamankan fasilitas umum. Keputusan hakim menjadi preseden buruk bagi dunia penerbangan. Kedepan orang dapat seenaknya blokir bandara sebab hanya dihukum 6 bulan penjara tanpa kurungan. Oleh karena itu, kami mengecam keras keputusan hakim Hiras Sitanggang,SH. Kami minta Komisi Yudisial segera memeriksa Hakim Hiras Sitanggang,SH atas keputusan yang jauh dari keadilan hukum dan keadilan publik. Kami juga mendesak Kejaksaan Negeri Bajawa menolak keputusan tersebut dan wajib banding perkara”, ungkap Ketua Divisi Politik dan Hukum Formadda NTT, Hendrikus Hali Atagoran melalui hand phonenya.

Dia menambahkan perkara Blokade Bandara Soa masih menyisahkan satu berkas sisa di tangan PPNS Perhubungan Nasional, karenaitu pengawasan terhadap kinerja Penyidik PPNS harus ditingkatkan agar tidak mengendapkan perkara ini ditangan PPNS Perhubungan.

Kecaman terhadap Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bajawa juga dilontarkan Forum Komunikasi Masyarakat Ngada dan Diaspora (FKMND). Ketua FKMND, Fritz Doze kepada Zonalinenews di Bajawa 3 Juni 2015 mengungkapkan sikap tegas FKMND terhadap hasil putusan PN Bajawa terhadap perkara Pemblokiran Bandara Turelelo Soa. “Putusan ringan yang dikeluarkan PN Bajawa sangat mencederai rasa eadilan hukum bagi masyarakat. Jika mosi tidak percaya terhadap Hakim dihembuskan oleh sejumlah pihak mulai daerah, provinsi dan tingkat pusat, itu adalah buah dari kinerja dan integritas Hakim yang sangat melorot dalam menegakan supremasi hukum terhadap persoalan yang sangat besar ini namun Hakim membuatnya seperti kasus tipiring, padahal ancaman terhadap keselamatan manusia dalam penerbangan Pesawat Merpati saat itu sudah terang benderang ada di depan mata. FKMND mengutuk keras terhadap melorotnya kinerja ketegasan hukum di Ngada dan kami juga menyuarakan kepada PPNS segera tuntaskan pekerjaan sisa yang masing mengendap di meja PPNS Perhubungan di Jakarta. Kasus ini sudah berjalan memakan waktu sangat lama, tetapi berkas perkara Bupati Ngada Marianus Sae masih mengendap disana. Mau jadi apa proses hukum begini carut-marut di hadapan bangsa ini”, ungkap Ketua FKMND, Fritz Doze.

Penegasan Kasus yang sama lagi-lagi dilontarkan oleh Komite Masyarakat Ngada Jakarta (Kommas). Diterima Redaksi Zonalinenews, Kommas melansir keterangan Pers mengecam keras kinerja hukum PN Bajawa. “Kommas memutuskan untuk melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa ke Komisi Yudisial dan banwas MA, serta melaporkan terpidana Kasus Blokade Bandara Turelelo dengan delik pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah. Selainitu Kommas juga akan melaporkan ke Presiden dan Mendagri untuk memberhentikan terpidana Satpol PP yang memblokir bandara”, tegas Kommas melalui keterangan Pers Ketua Kommas Roy Watu.

Pasalnya, selainitu Kommas juga akan melaporkan Dirkrimum Polda NTT ke Kapolri, Irwasum, Propam Mabes Polri, Kompolnas, Komnas dan Ombudsman atas sangkaan peties Berkas Perkara Bupati Ngada Marianus Sae yang hingga saat ini hanya bolak balik sekitar PPNS dan Polda NTT. Penegasan yang sama kembali disuarakan Perhimpunan Mahasiswa Asal Ngada (Permada) di Kota Kupang. Ketua Permada, Oswind Goleng, kepada redaksi Zonalinenews, 3 Juni 2015, per telepon menyampaikan mosi sikap Permada Kupang mengecam keras putusan ringan yang dikeluarkan Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Bajawa terhadap perkara Blokade Bandara Turelelo Soa Ngada. Menurut dia, putusan ringan perkara ini mengindikasikan mafia perkara telah terjadi dan kental nuansa transaksi kepentingan bermain di dalamnya. Permada menyerukan mosi tidak percaya terhadap Majelis Hakim PN Bajawa dan mendesak Kejaksaan banding perkara demi memulihkan citra hukum di mata rakyat serta rasa keadilan hukum yang selama ini menjadi agenda serius NKRI. Ditambahkan, Permada juga mendesak PPNS segera menaikan berkas perkara Bupati Ngada sebagaimana dijanjikan Rudi Richardo bahwa satu berkas sisa masih merupakan pekerjaan rumah untuk dituntaskan. Permada menolak SP3 Perkara Berkas Kasus Bupati Ngada Marianus Sae.

Seruan dan kecaman terhadap hasil putusan PN Bajawa Kabupaten Ngada pimpinan Hakim Hiras Sitanggang,SH disoroti berbagai pihak. Forum Prediksi dan Toleransi Masyarakat Ngada melalui Ketua Forum, Maxi Makmur, mengungkapkan kecaman dan mosi tidak percaya atas kenyataan putusan ringan. “Sudah jauh-jauh kita memprediksi kasus ini akan diwarnai kejanggalan dan saat ini terjawab. Putusan yang begitu ringan terhadap aparatur negara yang menabrak Undang-Undang dengan terencana menunjukan wajah peradilan kita sedang sakit parah. Kesakitan ini tentu berkaitan langsung dengan manusia-manusia di dalamnya, khususnya Majelis Perkara. Kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap Majelis perkara dan mendesak segera memeriksa hakim pemutus perkara sebab sudah menjadi rahasia umum, public menduga telah terjadi mafia peradilan dalam perkara ini. Selainitu PPNS Perhubungan pun jangan peties berkas perkara Bupati Marianus Sae yang sudah terang benderang mengaku diri bahwa dirinya mengeluarkan perintah blockade bandara pada tanggal 20 Desember 2013 lalu, walaupun di hadapan persidangan ketika berperan menjadi saksi kembali menyangkal pengakuannya yang sudah diketahui bangsa ini. Ironis kan”, tutup Ketua Predator, Maxi Makmur . (*wrn)