TPDI Serukan Tolak Hakim Hiras Sitanggang, SH di Setiap Lembaga Pengadilan di NTT

Petrus Selestinus, SH

Petrus Selestinus, SH

ZONALINENEWS-NGADA, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, SH melalui keterangan Pers resmi dikutip Zonalinenews 3 Juni 2015, dari Jakarta menghimbau masyarakat NTT pro penegakan supremasi hukum menolak tegas penempatan Hakim Hiras Sitanggang, SH yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur dan dipercayakan sebagai Hakim Ketua Majelis Persidangan Kasus Pemblokiran Bandara Turelelo So’a, harus ditolak oleh seluruh warga Nusa Tenggara Timur untuk kembali ditugaskan di Lembaga Pengadilan manapun di Provinsi NTT karena tidak mampu menunjukan integritas penegakkan hukum secara konsisten dalam sidang Pengadilan Negeri Bajawa Perkara Blokade Bandara Turelelo Soa Ngada.

Menurut dia, Keputusan Peradilan Negeri Bajawa yang memutus perkara hukuman percobaan enam bulan kepada dua puluh tiga pelaku Pemblokiran Bandara Turelelo Soa Ngada telah melukai rasa keadilan hukum masyarakat dan Hakim yang memutus perkara tidak jujur menimbang adanya ancaman keselamatan pernerbangan Pesawat Marpati Air dalam insiden pemblokiran Bandara akibat Bandara Turelelo Soa Ngada diblokir sejumlah orang yang akhirnya diketahui bahwa para pelaku adalah juga aparatur Negara, Satpol PP Ngada Pimpinan Kasat Pol PP setempat Hendrikus Wake yang sebenarnya bertugas menunjukan teladan taat azas dihadap masyarakat dengan cara tidak menabrak regulasi dalam hal ini Undang-Undang Penerbangan yang secara terang benderang melarang keras siapapun melakukan blockade bandara dengan apapun alasanya tanpa seijin otoritas perhubungan dalam hal ini petugas dan Kepala Bandara setempat.

Diberitakan sebelumnya, Senin 1 Juni 2015, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus sebut Putusan Hukuman Percobaan kepada para terdakwa Pemblokir Bandara Ngada adalah Cerminan Mafia Peradilan.

TPDI menyatakan prihatin terhadap Hasil Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT) pimpinan Ketua Majelis Persidangan, Hiras Sitanggang, SH memutus hukuman percobaan enam bulan kepada dua puluh tiga orang pelaku pemblokiran Bandara Tureleoo Soa Kabupaten Ngada dari konstruksi dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bajawa yang menuntut dua puluh tiga orang terdakwa dipenjara dua tahun, subsidier enam bulan ditambah denda masing-masing tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

“Khalayak mendapat informasi bahwa Hakim Hiras Sitanggang, SH yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa dan bertindak sebagai Ketua Majelis Persidangan Kasus Blokade Bandara Ngada adalah seorang hakim yang sudah mengetahui dirinya akan menjadi Ketua Pengadilan di salah satu Lembaga Pengadilan di wilayah NTT, kalau tidak keliru akan menjadi Ketua Pengadilan di Rote. Nah, inilah konyolnya kalau seorang hakim sudah tau akan pindah tetapi tetap memegang perkara. Dia akan bertindak semaunya dan kita di Flores, khususnya wajah peradilan Kabupaten Ngada jadi korbannya.

TDPI menyerukan kepada segenap masyarakat peduli aparatur Negara bersih bebas mafia perkara menolak hakim yang ini ditugaskan lagi di Lembaga Pengadilan manapun di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau dipaksakan nanti di Pengadilan yang baru, dia akan membawa virus lamanya kesana. Apa yang mau diharapkan dengan jenis hakim seperti ini. Kita tolak hakim ini ditugaskan di NTT. Jangan buat supremasi hukum kian kabur dengan adanya hakim-hakim seperti ini”, tegas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, SH menambahkan, memutus hukuman percobaan terhadap kasus yang sangat mendunia ini membuat Indonesia dibaca di mata internasional bahwa perjalanan penegakan supremasi hukum kian melorot dan rasa keadilan hukum bagi rakyat masih tertatih-tatih.

TDPI memastikan akan melaporkan Hakim Hiras Sitanggang, SH kepada Komisi Pengawas Hakim di tingkat pusat, pihak Kejaksaan Agung, Komisi III DPRD RI dan sejumlah pihak penting di Jakarta. Dihubungi per telepon Zonalinenews guna diminati tanggapan balik terhadap suara TPDI, 3 Juni 2015, pukul 05:49, nomor hand phone 081 354 070 xxx, Hakim Hiras Sitanggang, SH tidak aktif.

Diberitakan sebelumnya 1 Juni 2015, nomor hand phone Hakim Hiras Sitanggang, SH tidak aktif sejak sidang putusan Kasus Blokade Bandara Ngada untuk dimintai keterangan pers terkait Putusan Persidangan Kasus Blokade Bandara Turelelo Soa Kabupaten Ngada Flores-Nusa Tenggara Timur. (*wrn)