Warga Kelurahan Fatululi Tolak Pemasangan Meteran Listrik Pra Bayar

Dialog warga Fatululi RT 11 dengan Petugas PLN tolak pemasangan Metern Prabayar

Dialog warga Fatululi RT 11 dengan Petugas PLN tolak pemasangan Metern Prabayar

ZONALINENEWS – KUPANG, Warga suku Alor yang bermukim di RT 011, 012, 015 dan 016 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang menolak pergantian meteran listrik dari Pasca bayar ke Pra bayar yang akan dilakukan oleh pihak PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Penolakan ini disebabkan karena masyarakat tidak ingin menjadi tumbal kesenangan para elit pejabat . Sedangkan masyarakat kecil yang susah dibuat tambah susah. Hal ini disampaikan Ketua RT 011 Yusak Dakaweni dalam pertemuan bersama tim petugas lapangan dari PT PLN (Persero) Wilayah NTT rumah salah satu wrada RT 11, Oktovianus Blegur  yang meteran listiknya akan diganti ke Pra bayar oleh PT PLN (Persero) Wilayah NTT, Senin 15 Juni 2015 pukul 10.30 wita.

Lanjut Yusak pihak PLN jangan pernah melakukan pergantian meteren listrik dengan cara sepihak tanpa ada persetujuan dari warga. Apabila hal ini dilakukan oleh pihak PLN maka kami warga bisa berbuat anarkis.

Dikatakan, warga disini pada tahun tujuh puluhan memasang jaringan listrik dan mempunyai kontrak dan warga membayar tiang listik ke pihak PLN. “Kontrak kita dengan PLN sangat jelas apabila kita ada tunggakan satu bulan maka PLN akan melakukan penyegelan dan ketika warga membayar tunggakan tersebut maka pihak PLN berhak untuk mencabut segel tersebut. Apabila ada warga mengalami tunggakan pembayaran selama tiga bulan baru PLN berhak untuk memutuskan dan ketika warga membayar kembali PLN harus segera memasang kembali. Saat ini kesalahan – kesalahan ini tidak ada pada warga kenapa meteran kita ingin diganti. Jangan sampai ini hanya bentuk mencari keuntungan saja untuk perusahaan, tetapi kita warga yang menjadi korbannya, “katanya.

Apa bila pihal PLN ingin mengati meteran warga ungkapnya, PLN harus menganti terlebih dahulu meteran listrik dari rumah Dinas dan pribadi Gubernur, Walikota Kupang, anggota DPRD Kota Kupang dan Provinsi serta semua kantor – kantor pemerintahan yang dulu. Setelah ini semua sudah diganti maka maki warga ikut mengatinya. “Pihak PLN kalau ingin menganti meteran listik ini jangan hanya masyarakat kecil saja yang jadi korban pergantian ini, tetapi harusnya pihak PLN harus adil mengambil, “ungkap Yusak denga nada kesal.

Ia berharap terkait dengan masalah ini pihak DPRD Propinsi terutama untuk Ketua dan anggota Komis V harus bisa menyikapi masalah ini karena Ketua Komisi V, Alex Ena dan para anggotanya dipilih masyarakat ini bukan hanya untuk diam tetapi untuk melihat masalah-masalah yang di alami masyarakat yang telah memilih mereka hingga menjadi anggota Dewan yang terhormat tersebut.

“Kita masyarakat harus diberi kelonggaran tetang pergantian meteran listik ini karena Walikota Kupang sendiri sudah pernah menghimbau di media cekat maupun elektronik bahwa pergantian meteran listik ini apa bila ada warga yang tidak ingin diganti maka dari pihak PLN sendiri tidak boleh memaksanya, namun ketika ada warga yang ingin mengati baru pihak PLN mengatinya. Bukan pihak PLN harus memaksa semua warga untuk menganti meteran yang sudah kita gunakan sekian lama ini degan meteran baru yang kita sama sekali tidak pernah tahu kelebihan dan kekurangannya sama sekali, “tegas Yusak.

Sementara itu petugas lapangan dari PT PLN (Persero) wilayah NTT Elvis MM yang hadir dan menyikapi permintaan warga ia mengatakan, kehadirannya menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Dan masalah pergantian meteran listrik ini adalah menjalankan progaram dari pimpinan bukan dari pemerintah.

Sementara itu ditempat terpisah Lurah Fatululi Rongky Rihi kepada wartawan mengatakan, PLN jangan pernah melakukan sikap anarkis atau pemaksaan warganya terkait dengan pemasangan meteran listik yang baru karena itu semua warga juga punya hak untuk menolaknya.

Menurutnya, dirinya juga pernah mendapat surat dari PLN tembusan ke Walikota Kota Kupang dan ditujukan kepada Kelurahan agar diteruskan kepada setiap RT yang ada di Kelurahan Fatululi. Dan Ini aturanya hanya sebuah surat saja , PLN tidak berhak untuk memaksa masyarakat. “Saya sangat sepakat apa yang dikatakan Walikota Kupang yang menyatakan apabila ada warga yang tidak ingin meteran listiknya tidak diganti maka dari pihak PLN tidak perlu harus memaksa kepada warga, “katanya.

Kemungkinan besar warga tidak ingin diganti meteran listriknya yang baru, karena warga mendapatkan keganjalan dengan meteran migrasi listrik pintar 100 persen ini. “Sebenarnya migrasi listrik pintar 100 persen PLN harus melakukan sosialisasi kepada warga terlebih dahulu bukan PLN hanya mengandalkan secarik kertas surat saja. Kalau hanya andalkan surat bagai mana warga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari migrasi listrik pintar 100 persen ini. Dan saat ini yang terpenting PLN sendiri bisa menjaga kepercayaan kepada masyarakat karena masyarakat sekarang ini merasa kesal denga pelayanan PLN yang sagat tidak bagus. Karena pemadamam istrik di Kota Kupang ini hampir setiap waktu, dan pemadaman sendiri tidak pernah di infokan ke masyarakat oleh pihak PLN, “tegas Rongky. (*hayer)