Akomodir Parpol Ganda, Independensi KPU Dituding Tergadaikan

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus.

Zonalinenews-Jakarta , Peraturan KPU yang menyertakan Parpol dengan dualisme kepengurusan sebagai peserta pemilukada serentak 2015 seperti Partai Golkar dan PPP akan menghadapi konsekuensi hukum yang sangat serius. Bahkan bakal berimplikasi pada munculnya berbagai gugatan terhadap KPU, baik karena sikap KPU mengeluarkan Peraturan KPU/PKPU yang mengakomodir keikutsertaan Parpol dengan dualisme kepengurusan maupun terhadap Partai Politik dengan dualisme kepengurusan yang dijadikan sebagai peserta pemilukada, hingga pasangan calon yang diusungpun tidak luput dari gugatan masyarakat atau dari peserta pemilukada lainnya.

Koordinator Tim Penegak Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus kepada wartawan, Kamis 30 Juli 2005 mengatakan, gugatan itu bukan saja dilakukan oleh Parpol peserta pemilukada dan pasangan calon yang merasa dirugikan, tetapi juga dilakukan oleh pemilih atau masyarakat kepada KPU, Golkar, PPP dan pasanga calon yang diusung.

“Karena itu KPU masih memiliki waktu untuk membatalkan peraturan KPU yang mengakomodir Parpol dalam dualisme kepengurusan, dan selanjutnya hanya boleh mengakui satu saja kepengurusan yang sah menurut UU Parpol dan/atau menurut putusan Pengadilan,” katanya.

Menurut Petrus, sikap KPU yang tidak konsisten melaksanakan ketentuan UU Parpol bahkan telah terseret dalam kepentingan tarik menarik sengketa Parpol diantaranya Partai Golkar dan PPP, membuktikan bahwa KPU lagi-lagi tidak mampu menjaga independensinya, tidak mampu bersikap taat asas, bahkan telah berkonspirasi dengan kekuatan oligarkis dalam Parpol.

“Padahal Undang-Undang Partai Politik No. 2, Tahun 2011 dengan tegas melarang pembentukan dualisme kepengurusan Partai Politik dan secara tegas pula tidak mengakui adanya dualisme kepengurusan parpol manakala terdapat anggota atau pengurus parpol yang telah diberhentikan dari keanggotaan atau kepengurusan parpol, kemudian membentuk kepengurusan partai politik atas nama partai yang sama,” jelas Petrus.

Dikatakan Petrus, fakta menunjukan bahwa KPU telah memilih sikap melawan hukum yang sesungguhnya mengekor kepada sikap Pemerintah melalui Menkumham RI yang sejak awal sudah membangun perilaku anomali dalam melahirkan dualisme kepengurusan Partai Golkar dan PPP.

“Pada sisi yang lain Menteri Hukum dan HAM maupun KPU, sama-sama telah bersikap membiarkan konflik dualisme kepengurusan Partai, dengan sikap terburu-terburu mengeluarkan SK Pengesahan terhadap Kepengurusan Partai yang lahir dari Kongres, Munas atau Muktamar tandingan yang diselenggarakan oleh elit Partai yang sudah diberhentikan dari keanggotaan atau kepengurusan Partai. Lebih tragis lagi Menkum-HAM dan KPU seakan-akan tidak perduli lagi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung terutama terhadap putusan provisi dan putusan serta-merta Pengadilan Negeri Jakatta Utara tentang perselisihan kepengurusan dalam Partai Politik Golkar yang dengan tegas menyatakan kepengurusan Agung Laksono hasil Munas Ancol tidak sah dan melawan hukum,” bebernya.

Ia juga menjelaskan, putusan provisi dari PTUN Jakarta yang melarang Menkumham untuk tidak melalukan atau mengeluarkan keputusan apapun tentang Kepegurusan Partai Golkar dan dalam sengketa kepengurusan Partai Golkar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdapat putusan yang bersifat serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) terhadap kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol yang dinyatakan sebagai tidak sah dan melawan hukum. Mestinya, kata dia, Kepengurusan Partai Golkar versi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara itulah yang dijadikan acuan bagi KPU dalam menerima dan menentukan keabsahan kepengurusan Partai Golkar dalam keikusertaannya sebagai peserta pemilu.

“Dalam soal Pemilukada, KPU bukan saja telah melanggar asas-asas Penyelenggaraan Pemilu, akan tetapi juga KPU telah bertindak bertentangan dengan UU Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang tentang Pilkada dan Undang-Undang tentang Partai Politik, yang secara nyata sama sekali tidak memberi ruang bagi kelompok dalam Partai Politik yang melahirkan dualisme kepengurusan dalam Partai Politik yang sama,” katanya.

Petrus menambahkan, dalam soal pilkada, MenkumHAM, KPU dan Presiden Jokowi telah bertindak melawan visi Nawacita khususnya di bidang pelaksanaan hukum dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Ia juga menegaskan, peran Wapres Yusuf Kalla dalam usahanya mendamaikan Partai Golkar menjadi sia-sia dan gagal total, karena bukan menyelesaikan masalah tetapi melahirkan masalah baru yaitu adanya implikasi hukum yang sangat problematik dikemudian hari dengan mengakomodir dualisme kepengurusan Partai Golkar dalam pilkada. Pasalnya, secara hukum salah satu pihak dalam dualisme itu pasti tidak sah, karena memang tidak diakui eksistensinya oleh Undang-Undang, bahkan keberadaan dan eksistensinya tidak diakui oleh Undang-Undang Partai Politik.

“Ini namanya proses pembodohan yang dilakukan oleh negara dan penyelenggara negara terhadap rakyat banyak, demi syahwat politik elit-elit Partai demi kelangsungan hidup para Oligark dalam Partai dan Penguasa dalam negara atau Pemerintahan,” katanya. (*laurens leba tukan)