Jangan Bungkus Kekurangan NTT Pada Wapres JK

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus.

Zonalinenews-Kupang, Kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Provinsi NTT dalam rangka perayaan HARKOPNAS (Hari Koperasi Nasional) ke 69 di Kupang, tidak boleh hanya bermakna basa basi, simbolis dan protokoler semata. Gubernur Frans Lebu Raya dan Pemerintah Provinsi NTT harus memanfaatkan kehadiran Wapres Jusuf Kalla di Kupang secara maksimal dengan membuka dialog antara warga masyarakat NTT dengan Wapres Jusuf Kalla, agar Wapres dapat memperoleh informasi yang asli, utuh, benar dan lengkap apa adanya.

“Gubernur Frans Lebu Raya dan Pemda NTT tidak boleh menutup-nutupi kekurangan dan kegagalannya dalam membangun infrakstruktur di beberapa Kabupaten dan Kecamatan di NTT yang selama didera persoalan miskin, tertinggal, sakit-sakitan, busung lapar akibat gizi buruk secara terstruktur, karena Pemerintah kurang peduli dan mengabaikan hak masyarakat atas kesejahteraan social,” ujar Koordinator TPDI Petrus Selestinus kepada wartawan dari Jakarta, Sabtu 11 Juli 2015

Petrus mengatakan, masyarakat NTT harus mendesak Pemerintah pusat agar memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap pembangunan infrastruktur daerah di Provinsi NTT yang hingga saat ini masih banyak daerah yang teriosilir, tertutup dari segala akses, terutama akses transportssi, akses kesehatan, pendidikan, komunikasi dan lainnya untuk mewujudkan program kesejahteraan sosial dan keadilan. Dikataknnya, persoalan gizi buruk dan busung lapar bagi balita NTT dan persoalan tata niaga sapi dalam bentuk kerja sama Pemda NTT dan Pemda DKI Jakarta harus menjadi satu bagian diskusi tersendiri dengan Wapres Jusuf Kalla. Pasalnya, soal gizi buruk dan busung lapar balita NTT menyangkut penyelamatan masa depan satu generasi manusia NTT yang sangat serius.

“Jika Pemda NTT meremehkan dan mengabaikan, maka dalam hitungan 30 tahun ke depan, Provinsi NTT akan melahirkan satu generasi manusia NTT yang “idiot dan rendah diri” sehingga, Provinsi NTT hanya menjadi beban negara dimasa yang akan dating,” ujaranya mengingatkan.

Petrus juga menyoroti persoalan tata niaga sapi dalam rangka kerja sama dagang antar Pemda NTT dengan Pemda DKI dan tata niaga ikan dengan Pemda Jawa Tengah, sepertinya hanya enak didengar untuk komsumsi politik, tetapi sulit dipraktekan bahkan mulai menyulitkan peternak dan nelayan tradisional di seluruh NTT. “Khusus untuk peternak sapi tradisonal sudah banyak keluhan karena para peternak tradisional tidak bisa lagi menjual secara bebas hasil ternaknya untuk menutupi kebutuhannya sehari-sehari, lantaran karena harus menjual dengan mengikuti tata niaga sapi yang berbelit-belit yang hanya menguntungkan pundi pundi pedagang besar. Padahal peternak sapi NTT adalah peternak tradisional yang menggantungkan hidup sehari-harinya antara lain dari menjual sapi di pasar,” katanya.

Karena itu, kata dia, Gubernur NTT tidak boleh membungkus segala kekurangan dan kegagalannya dalam mengelola Pemerintahan Provinsi NTT dengan membuat kemasan baru menjadi sebuah informasi sukses besar di mata Wapres Jusuf Kalla. ”Wapres Jusuf Kalla adalah tipe seorang pemimpin yang cepat mengambil keputusan yang solutif, karena itu lebih baik Gubenur NTT berkata jujur dan sekaligus memandu para Tokoh Masyarakat NTT, memberi kesempatan dialog antara Tokoh Masyarakat, LSM dan Tokoh Peternak Sapi tradisional NTT dengan Wapres Jusuf Kalla agar Wapres Jusuf Kalla memperoleh informasi yang sejujur-jujurnya dari masyarakat tentang segala ketimpangan dan kesengsaraan yang susul menyusul menimpa Provinsi termiskin ini,” katanya

Ia menduga, saat ini NTT sudah dikuasai oleh kartel-kartel politik dari Jakarta, sementara pejabat-pejabat pemerintah baik di Provinsi maupun di Partai Politik di NTT patut diduga telah menjadi agen-agen dan kaki tangan kartel-kartel politik di Jakarta, sehingga apa yang dikerjakan Pemerintah Provinsi atau apa yang dikatakan sebagai pemerintah sedang membangun NTT sesungguhnya sebuah proses pembangunan yang tidak untuk rakyat tetapi untuk kartel-kartel politik dan kroninya, sementara masyarakat hanya ketiban limbah pembangunan, sisa-sisa proyek yang berlangsung secara masif dan terstruktur.

“Jika demikian kenyataannya, maka masyarakat NTT hanya mendapatkan angin surga dan janji janji kosong, sementara yang menikmati kesejahteraan sosial adalah pejabat-pejabat dan kroni-kroninya,” ujar Petrus.(*laurens leba tukan)