Jeriko Minta Implementasi Beasiswa KIP Jangan Dipersulit

Pose bersama Komisis X DPR RI dengan 5 Kadis PPO   se-Indonesia dalam RDP PIP (2 Juli 2015)

Pose bersama Komisis X DPR RI dengan 5 Kadis PPO se-Indonesia dalam RDP PIP (2 Juli 2015)

Zonalinenews-Jakarta, “Implementasi KIP hasil jelmaan BSM jangan lagi dipersulit dengan macam-macam persyaratan lagi,” tegas Jefri Riwu Kore Anggota Komisi X DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) siang 2 Juli 2015. Turut hadir dalam RDP Kepala Dinas Pendidikan dari 5 Kabupaten se-Indonesia diantaranya kadis dari Kabupaten . Mojokerto, Cirebon, Langkat, Landak, dan Jeneponto.

Kadis PPO kabupaten Mojokerto mengaku jika dirinya kesulitan mengimplementasi KIP di daerahnya akibat kesadaran masyarakat masih sangat kurang, “kadang yang miskin masih gengsi dikatakan miskin.

“Mereka ini kadang tidak mengambil uangnya di bank,” lanjut kadis PPO Mojokerto.

Ia juga mengaku kendala ketepatan waktu pencairan masih bermasalah karena mekanisme penjatahan oleh oknum-oknum. Diharapkan kedepan dapat disiapkan petugas khusus di bank untuk mencairkan dana melalui bank karena masyarakat yang mau mengambil dana tersebut jumlahnya banyak.

Jefri atau Jeriko pada kesempatan tersebut menjelaskan jika kasus dan kendala yang dialami oleh Dinas PPO Mojokerto cukup sama dibandingkan dengan NTT.

“di NTT, jarak antara bank dan sekolah sangat jauh dan sulit topografi. Perlu ada petugas khusus namun harus diwaspadai ulah oknu tersebut seperti kejadian di NTT, dimana kepala sekolah yang mencairkan uang BSM di bank tidak menyalurkan lagi ke siswa dengan alasan telah tutup atau dikembalikan ke kas negara dananya karena lambat untuk mengambil,” tutur Jeriko.

Jefri menyarankan agar adanya sinergitas diantara stakeholder dalam mengawasi implementasi KIP di daerah-daerah. Ia juga mempertanyakan isi juknis PIP yang mengharuskann tandatangan kepala sekolah karena ini nantinya akan mempersulit pencairan dana oleh penerima karena bisa saja kepala sekolah minta jatah-jatahan seperti pernah terjadi di daerahnya NTT.

Jefri yang juga mantan mahasiswa teladan seluruh Indonesia mengharapkan juga agar di daerah-daerah wajib memasukkan siswa yang memiliki KPS. “Pemilik KPS tidak boleh ditolak karena siswa PIP adalah siswa miskin yang berhak mendapatkan bantuan, tegas Jeriko calon gubernur NTT.

Ia juga mengharapkan agar proses pencairan dana PIP nantinya tidak ada saldo-saldoan, ini tergantung siswa apakah ingin meninggalkan saldo atau tidak.

Popong Otje Djunjungan dari Fraksi Partai Golkar dalam pendalamannya memberi apresiasi terhadap kemauan politik dari pemerintah namun ternyata implementasi secara teknis masih menjadi masalah.

RDP diantara Komisi X DPR RI dengan lima kepala dinas ppo tersebut menyimpulkan pengusulan dan pencairan PIP perlu ada mekanisme yang lebih tepat sehingga tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak berbelit-belit.

Perlu diketahui bahwa pencairan dana KIP saat ini telah dilakukan oleh lembaga penyalur. Bank BRI menyalurkan dana KIP untuk jenjang SD, SMP, dan SMK. Sedangkan BNI untuk jenjang SMA. BRI dan BNI telah diinstruksikan oleh BI agar untuk penyaluran dana KIP menggunakan program ‘Tabunganku’ yang dikeluarkan BI sehingga penerima manfaat dapat meninggalkan saldo atau tidak pada tabungan siswa tersebut.

Ian Haba Ora Koordinator Umum Jeriko Center yang ditemui pagi tadi disela-sela kegiatan Paripurna DPR di gedung nusantara II 3 Juli 2015 menjelaskan saat ini Jeriko Center telah menyiapkan akomodasi surat pemberitahuan untuk disebarkan ke sasaran penerima sesuai SK Mendikbud Tahap I Tahun 2015 dalam wujud pengawasan Jefri Riwu Kore sebagai anggota DPR RI yang membidangi pendidikan, jawab Ian singkat.(*tim)