KPPN NTT diduga Tidak Transparan, dan Berbelit- belit Soal Pelayanan

Kantor KPPN NTT

Kantor KPPN NTT

Zonalinenews –Kupang, Rekanan kontraktor yang mengerjakan proyek dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang-NTT merasa pelayanan KPPN Kupang berbelit-belit dan sangat menunda pekerjaan.

Pasalnya, lamban pencairan disebabkan adanya ketentuan baru dari KPPN Untuk pengurusan Surat Perintah Membayar (SPM) terlihat janggal dari hasil koreksi verifikasi yang memakan waktu cukup lama. ‘’Jelas ini sangat mengganggu kerja kontraktor dan menghambat pembangunan yang ada di NTT, Untuk pengurusan SPM saja memakan waktu berbulan-bulan, itu waktu yang cukup lama,’’ kata pemenang tender proyek Air Bersih di Kabupaten Ngada yang mengaku bernama Tomy kepada wartawan, selasa 28Juli 2015.

Terkait persoalan ini ketika zonalinenews ingin mengkonfirmasi ke Kantor KPPN Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan Frans Seda tidak seorangpun yang dapat ditemui, oleh para petugas atau staf , persoalan ini selalu di (dialihkan) over-over, akibatnya belum ada jawaban yang disampaikan KPPN terkait keluhan terhadap pencairan SPM pengadaan barang dan jasa sedangkan batas waktu pengerjaan pembangunan tersebut tinggal beberapa bulan lagi.

“Tapi anehnya dalam pengurusan SPM yang sama dari pihak proyek lain ada yang begitu cepat dengan pengurusan SPM yang sama,ini terlihat janggal di kalangan para kontraktor. Jika ada ketentuan KPPN setempat yang memberikan standar pelayanan setiap harinya untuk berapa jumlah SPM yang di urus nah ini kan, tidak berlaku dalam aturan nasional. Sedangkan dalam aturan yang berlaku hanya 2 hari kerja proses pengurusan jika memenuhi syarat-syarat dan 1 hari kerja perbaikan jika syarat-syaratnya belum terpenuhi, kalaupun ada aturan mainnya sendiri di KPPN wilayah ya disosialisasikan atau adanya surat edaran ke Satuan kerja (Satker) di wilayah Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, biar ada kejelasan,”ujar tomy.

Lanjutnya, dampak lambatnya proses pengurusan SPM juga dipastikan berpengaruh terhadap kinerja rekanan kontraktor dan beban moril kita kepada para tenaga kerja lapangan yang sangat mengharapkan upah dan juga lamanya proses penyelesaian pembangunan kegiatan sedangkan batas waktu berakhirnya proyek tersebut sudah dekat waktu.

Berkaitan dengan hal ini tanggapan dari kepala KPPN Kupang, Muhamad Yusuf saat di temui di kantor KPPN Rabu 29 Juli 2015, menolak untuk berkomentar dirinya mengatakan bahwa lamanya proses pencairan dana SPM pengadaan barang dan jasa tersebut berdasarkan mekanisme yang sudah berlaku jika memang keterlambatan atau lamanya proses itu di karenakan Satker (satuan kerja) yang brsangkutan tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ada karena semua mekanisme tersebut tersistem secara online.

Sementara itu KPPN meminta agar satker yang bersangkutan untuk mendatangi kantor KPPN terkait proses ini,padahal satker pelaksana proyek tersebut sudah berulang-ulang kali mendatangi kantor dengan keluhan dan urusan yang sama dengan koreksi verifikasi berkas yang sama tapi hingga saat ini kenapa tidak di tanggapi, yang menjadi aneh itu ketika satu surat di koreksi berulang-ulang kali dengan kesalahan yang sama sedangkan arahan koreksi surat tersebut dari pihak KPPN ini kan terkesan lucu dan kita di bodohi ,” keluh sang kontraktor.

Menurutnya satker (kontraktor) berdominsili di Kabupaten Ngada ini kan jelas merugikan secara pribadi dan buang-buang waktu bolak-balik Ngada-Kupang sudah berulang-ulang kali dan hasilnya nihil,sebenarnya ada apa?,”keluhnya .

Ia meminta, KPPN wilayah Kupang memberikan pelayanan yang transparan dan tidak berbelit-belit sesuai mekanisme pengurusan SPM demi lancarnya pelaksanaan proyek-proyek fisik dengan sumber dana APBN yang ada di NTT. (*Cesy )