Pegawai Pemkot Kupang Yang Tidak Disiplin Harus Ditindak Keras

Ketua DPRD Kota Kupang  Yaskial Loudo

Ketua DPRD Kota Kupang Yaskial Loudo

ZONALINENEWS – KUPANG, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Yeskial Loudoe berharap  harus ada tindakan keras dari Walikota Kupang Jonas Salean sebagai Kepala Daerah terhadap pegawai yang malas masuk kantor. Pasalnya liburan hari Raya  yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sekian lamanya masih ada pegawai yang nakal  sehingga dihari pertama masuk kerja masih banyak pengawai yang Absen.

“Kebiasaan buruk pegawai seperti ini saya rasa Walikota Kupang sendiri sudah mengetahuinya, dan Walikota sudah sering kali menyampaikan tegurannya kepada bawahannya yang tidak disiplin itu. Namun belum ada kesadaran dari para pegawai – pegawai tersebut maka dari itu tentunya harus ada teguran yang keras dari Walikota sehingga semua pegawai di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang yang suka Absen bisa jerah, “kata Yeskial Loudoe kepada wartawan diruang kerjanya, Rabu 22 Juli 2015 pukul 10.30 wita.

Menurutnya, liburan hari raya yang sudah diberikan begitu lama, tetapi pada saat hari pertama masuk kerja usai liburan masih banyak pegawai yang malas masuk kantor. “Tidak disiplin pengawai harus diberi tindakan karena sikap para pegawai ini sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sendiri, “kata Yeskial.

Aturan disiplin bagi seluruh pewagai yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota Kupang ungkapnya, memang tidak mudah seperti membalik telapak tangan, yang mana hari ini diberlakukan aturan disiplin, dan hari ini juga semua aturan ini bisa berjalan dengan baik.

Dilanjutnya, semua ini harus butuh proses waktu. Namun apabila proses waktu yang sudah diberikan oleh Pemerintah tetapi masih ada juga pengawai yang melanggar atau tidak menaatinya maka pagawai tersebut harus cepat diberikan teguran dengan tindakan disiplin yang keras.

“Pelangaran disiplin ini yang sering dilakukan oleh pegawai di lingkup Pemkot Kupang ini namanya mereka tidak mendukung atau menghargai reformasi, birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah sendiri, “ungkapnya.

Dikatakan, bagi pegawai yang sering melanggar aturan disiplin seperti sering tidak masuk kantor atau alpa sebenarnya harus diberhentikan, karena apabila mereka ingin bekerja maka bekerjalah dengan yang baik, karena masih banyak orang yang mau bekerja juga.

“Kita tidak bisa mempertahankan pegawai yang etikanya tidak ada, dan pegawai yang mengabaikan aturan disiplin yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sendiri. Saya rasa pegawai seperti ini harus dikeluarkan saja, dan saya rasa masih terlalu banyak orang yang mau kerja ditempat ini. Kita mempartahankan pegawai yang tidak beretikan dan tidak disiplin seperti ini bisa berdampak beruk terhadap pelayanan kepada masyarakat, “tegasnya.

Sementara itu Walikota Kupang Jonas Salean ditempat terpisah kepada wartawan mengatakan, saat ini dirinya baru usai mengumpulkan Kepala SKPD lingkup Pemkot  untuk mengistruksikan agar harus segera mengecek seluruh absen masuk yang ada disetiap SKPD.

“Saya sudah instruksikan seluruh kepala utuk menghitung disetiap SKPD ada berapa banyak orang yang tidak ahadir pada saat masuk kerja pertama. Dan data ini semua nantinya baru bisa diketahui berapa banyak yang tidak hadir pada masuk kerja hari pertama ini apa bila sudah dikumpulkan dan diserahkan ke BKD, dan tetntunya nanti dilaporkan ke saya. “Katanya.

Menurutnya, dihari pertama ini memang ada pegawai yang masih absen. Dan ada beberapa Eselon juga yang minta ijin karena masih berada diluar daerah.

“Bagi pegawai yang kedapatan tidak masuk kerja di awal kerja ini tetntunya akan kita berikan tindakan disiplin yang keras separti pernyataan tidak puas dari atasan langsung. Sangsi ini adalah sangsi ringan yang paling tinggi tingkatannya, “kata Jonas.

Langkah Pemerintah untuk memberikan sangsi kepada pegawai ini katanya, sudah sesuai aturan, tetapi masih banyak Kepada Dinas yang masih lemah sehingga sering memberikan toleransi kepada pagawainya. “Sebanarnya Kepala Dinas terkait dengan masalah absen kehadirian ini semuanya tergantung pada Kepala Dinasnya saja masing – masing, karena saya sendiri menginginkan apa bila libur hari raya yang sudah diberikan itu harus dipenuhi. Sehingga bila sudah waktunya masuk kantor dihari pertama semua pengawai harus masuk tidak ada lagi yang masih libur atau alpa di hari pertama masuk kantor. (*hayer)